JAKARTA — Perkembangan sejumlah survei nasional sepanjang Juni hingga Agustus 2026 menunjukkan bahwa dukungan dan kepercayaan publik, terhadap Presiden Prabowo Subianto masih berada pada tingkat yang signifikan, meskipun, terdapat dinamika penilaian masyarakat terhadap kinerja pemerintah.
Poltracking Indonesia dalam survei nasional pertengahan Mei yang dirilis 4 Juni 2026 mencatat tingkat kepuasan terhadap pemerintahan Prabowo-Gibran sebesar 72,2 persen, sementara tingkat kepercayaan mencapai 74,2 persen. Survei tersebut melibatkan 1.220 responden di 38 provinsi.
Memasuki Juli, SMRC mencatat tingkat kepuasan terhadap kinerja Presiden Prabowo sebesar 51,1 persen berdasarkan survei 5–19 Juli 2026. Angka tersebut memang turun dibandingkan periode sebelumnya, dan SMRC mengaitkannya antara lain dengan persepsi masyarakat terhadap kondisi ekonomi, politik dan penegakan hukum.
Baca Juga
Namun, survei Poltracking yang dilakukan 14–20 Agustus 2026 kembali menunjukkan bahwa 63,2 persen masyarakat masih percaya kepada pemerintahan Prabowo-Gibran, sementara tingkat kepuasannya berada di angka 55,1 persen. Survei ini melibatkan 1.220 responden di 38 provinsi dengan margin of error ±2,9 persen.
Ketua Perkumpulan Masyarakat Demokrasi 14 Sumatera Utara (PD 14 Sumut), Muhri Fauzi Hafiz, menilai angka-angka tersebut harus dibaca secara objektif dan dalam konteks yang lebih luas.
“Yang terjadi saat ini merupakan proses transisi yang mantap. Dalam dua periode kepemimpinan nasional sebelumnya, kemudian memasuki pemerintahan Pak Prabowo, Indonesia telah melewati berbagai dinamika politik dan pemerintahan dengan relatif baik. Karena itu, kita harus melihat proses ini secara utuh, bukan hanya berdasarkan satu momentum atau satu hasil survei,” ujar Muhri Fauzi Hafiz kepada wartawan di Medan , Sabtu 12/9.
Menurutnya, sejak 2025 dinamika politik nasional dan daerah juga mengalami perubahan signifikan, termasuk rangkaian pelaksanaan Pilkada serentak serta dinamika pemerintahan daerah. Kondisi tersebut berpengaruh terhadap konfigurasi politik dan geopolitik daerah.
“Belum lagi kondisi global. Apa yang terjadi sekarang bukan hanya persoalan Indonesia. Negara-negara di dunia juga menghadapi tekanan geopolitik yang berdampak langsung maupun tidak langsung terhadap ekonomi, perdagangan, energi dan kehidupan masyarakat,” katanya.
Muhri menilai masyarakat perlu memahami, bahwa tekanan ekonomi yang dirasakan saat ini, tidak dapat dilepaskan sepenuhnya dari perkembangan global.
Bank Indonesia dalam Tinjauan Kebijakan Moneter Agustus 2026 menyebut prospek ekonomi global masih lemah dengan ketidakpastian pasar keuangan yang tinggi. Intensitas konflik di Timur Tengah mendorong kenaikan harga minyak dan komoditas, meningkatkan tekanan inflasi serta memengaruhi arus investasi ke negara-negara emerging market.
Bahkan, Bank Indonesia memperkirakan pertumbuhan ekonomi dunia 2026 sekitar 3 persen, sementara tekanan inflasi global sekitar 4,5 persen. Di sisi lain, ekonomi Indonesia tetap tumbuh 5,29 persen secara tahunan pada kuartal II 2026.
Kementerian ESDM mencatat ICP Agustus 2026 mencapai US$89,43 per barel, naik dari US$81,68 per barel pada Juli. Pemerintah menyebut kenaikan tersebut berkaitan dengan meningkatnya risiko geopolitik dan kekhawatiran terhadap gangguan pasokan minyak internasional.
“Ini harus berulang kali kita sampaikan kepada rakyat agar semua mengingatnya. Ketika harga energi dunia, rantai pasok dan perdagangan internasional terganggu akibat konflik geopolitik, tentu negara-negara seperti Indonesia juga terkena dampaknya,” tegas Muhri.
Dalam akhir keterangannya, Muhri menambahkan, situasi tersebut, membutuhkan stabilitas politik dan pemerintahan yang kuat, solid dan didukung rakyat, “dan menurut kami sebagai presiden pak Prabowo sudah teruji,” tegasnya.
