Medan- Program Makan Bergizi Gratis (MBG) menjadi salah satu program pemerintah yang mendapat perhatian luas masyarakat. Di tengah pelaksanaan program tersebut, muncul beragam tanggapan, mulai dari dukungan hingga kritik terhadap pelaksanaan di lapangan.
Menanggapi pro dan kontra tersebut, Pimpinan Umum Media Indonesia Raya (MIRA) Muhri Fauzi Hafiz bersama Taufik menilai media memiliki peran penting dalam menjaga kualitas informasi yang diterima masyarakat.
Menurut keduanya, perbedaan pendapat terhadap program MBG merupakan bagian dari dinamika demokrasi. Kritik terhadap pelaksanaan program tetap diperlukan sebagai bentuk kontrol sosial, namun penyajiannya harus berdasarkan fakta dan tidak mengabaikan prinsip keberimbangan.
Baca Juga
“Media memiliki tanggung jawab untuk menyampaikan informasi yang benar, faktual dan berimbang. Kalau ada persoalan dalam pelaksanaan MBG, tentu harus diberitakan. Tetapi jangan sampai pemberitaan hanya melihat satu sisi tanpa melakukan konfirmasi dan verifikasi,” ujar Muhri Fauzi Hafiz.
Ia menegaskan, media tidak boleh menjadi bagian dari kepentingan yang dapat memperkeruh suasana. Sebaliknya, pers harus mampu menjadi jembatan informasi antara pemerintah, pelaksana program dan masyarakat.
Sementara itu, Taufik mengatakan bahwa pemberitaan mengenai MBG sebaiknya tidak hanya berfokus pada persoalan atau kekurangan yang ditemukan, tetapi juga melihat tujuan besar program tersebut, khususnya dalam mendukung pemenuhan gizi dan masa depan generasi muda.
“Kalau ada kekurangan, kritik harus tetap disampaikan. Tetapi kritik yang konstruktif akan jauh lebih bermanfaat apabila disertai data, fakta dan solusi. Media harus membantu masyarakat memahami persoalan secara utuh,” kata Taufik.
Menurutnya, pemberitaan yang terlalu mengedepankan judul sensasional tanpa konteks berpotensi menimbulkan persepsi yang keliru di tengah masyarakat. Karena itu, setiap informasi yang berkaitan dengan MBG perlu melalui proses verifikasi dan konfirmasi kepada pihak-pihak terkait.
Di sisi lain, pemerintah dan seluruh pihak yang terlibat dalam pelaksanaan MBG juga dinilai harus terbuka terhadap kritik. Evaluasi dari masyarakat dan media dapat menjadi masukan untuk memperbaiki kualitas pelaksanaan program.
Muhri Fauzi Hafiz dan Taufik sepakat bahwa pro dan kontra merupakan hal yang wajar dalam sebuah kebijakan publik. Yang terpenting, masyarakat mendapatkan informasi yang akurat, sementara kritik dan dukungan dapat disampaikan secara sehat dan bertanggung jawab.
Dalam konteks tersebut, media diharapkan tetap memegang teguh prinsip jurnalistik: cek fakta, konfirmasi, berimbang dan mengutamakan kepentingan publik.
“Media bukan sekadar memberitakan apa yang ramai, tetapi juga memiliki tanggung jawab memastikan masyarakat mendapatkan informasi yang benar,” pungkasnya.
