MEDAN– Pertamina melalui Patra Niaga wajib hukumnya bertindak aktif dan kerja keras agar distribusi BBM tidak lumpuh total pasca-bencana. Persoalan pasokan ini adalah kegentingan yang harus disikapi secara ekstrem, bukan dengan birokrasi biasa.
Satu pekan telah berlalu sejak bencana Banjir dan tanah longsor melanda Sumatera Utara, Sumatera Barat, dan Aceh. Di masa kritis ini, Pertamina sebagai induk BUMN, melalui Patra Niaga, harusnya sudah mengambil langkah taktis dan strategis menindaklanjuti kebutuhan masyarakat—sebuah respons yang seharusnya sistematis dan massif.
Hal itu disampaikan oleh Ketua Perkumpulan Masyarakat Demokrasi 14 Sumatera Utara (PD-14 Sumut), Muhri Fauzi Hafiz yang melancarkan kritik keras kepada Pertamina yang menurutnya tidak hafal jalur adalah alasan yang keterlaluan.
”Gak mungkin saja, sekelas BUMN seperti Pertamina dengan Patra Niaga nya tidak hafal jalur distribusi BBM, baik darat, laut atau udara, ya jangan alasan longsor jalur terputus, lalu tidak jalan pasokan itu,” tegas Muhri kepada awak media, Minggu (7/12/2025).
Ini adalah Kejadian Luar Biasa , maka penanganannya pun harus luar biasa. Alasan terputusnya jalur darat tidak dapat diterima. Ia bahkan memberikan perbandingan yang menampar kepada Pihak Pertamina, seperti Gubernur Jawa Barat Dedy Mulyadi yang dengan berani menyewa pesawat Susi Air untuk menjangkau daerah-daerah yang sulit ditempuh dengan jalur darat.
”Jika perlu sewa kapal, atau pesawat udara, lakukanlah. Janganlah kerjanya seperti kondisi normal. Kalau tidak mampu ya Direktur, juga Manager area yang bertanggung jawab, harus berani juga mundur sebagai bentuk tanggung jawab, coba lihat Kang Dedy Mulyadi , berani kok sewa Pesawat Susi Air, ” lanjut Bang Fauzi-panggilan akrabnya.
Muhri Fauzi Hafiz juga menyoroti ketimpangan kinerja Pertamina ini sangat kontras dan memalukan jika dibandingkan dengan PLN. Bahkan Muhri juga mendesak Presiden Prabowo Subianto untuk segera mecopot Direktur Utama Pertamina atas kinerja yang dinilai cukup lalai mengatasi kejadian ini.
“Jika kita lakukan perbandingan, PLN sebagai salah satu BUMN juga mengalami kondisi yang berat pasca bencana, tapi mampu bergerak cepat. Nah, ini bagaimana Pertamina dan Patra Niaga nya?” tegas Muhri.
Kelalaian ini semakin ironis mengingat fakta bahwa masyarakat membayar penuh untuk layanan tersebut. Padahal setiap liter dari BBM itu masyarakat dan konsumen ikut membayar pajak bahan bakar kendaraan bermotor (PBBKB).
Pihak PD-14 Sumut sangat berharap Pemerintah Pusat melalui Presiden Prabowo dapat langsung menindaklanjuti kebutuhan BBM yang mendesak di daerah pascabencana ini. Kegagalan distribusi ini adalah penghinaan terhadap upaya pemulihan.
