Medan – Pemberian gelar Pahlawan Nasional kepada Marsinah, aktivis buruh yang tewas secara tragis pada 1993, dinilai sebagai langkah bersejarah dan penuh makna kemanusiaan oleh Presiden Prabowo Subianto.
Ketua Perkumpulan Masyarakat Demokrasi 14 (PD14) Sumatera Utara, Muhri Fauzi Hafiz, menyebut keputusan pemerintah memberikan gelar kehormatan tersebut bukan tanpa dasar, melainkan melalui proses panjang dan ketat sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2009 tentang Gelar, Tanda Jasa, dan Tanda Kehormatan serta Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 2010.
“Diberikan gelar sebagai Pahlawan Nasional di negara kita tidaklah mudah. Ada tahapan dan kriteria yang sangat ketat. Tahun ini (2025), Marsinah, aktivis buruh yang gugur
memperjuangkan hak-hak pekerja, resmi ditetapkan sebagai Pahlawan Nasional,” ujar Muhri Fauzi Hafiz di Medan, Selasa (11/11/2025).
Baca Juga
Sosok Marsinah dikenal sebagai buruh PT Catur Putera Surya (CPS) di Porong, Jawa Timur. Ia aktif memperjuangkan kesejahteraan rekan-rekan buruh, terutama saat menuntut kenaikan upah sesuai keputusan pemerintah provinsi.
Namun perjuangan itu berakhir traggis. Setelah memimpin aksi mogok kerja menuntut keadilan, Marsinah ditemukan tewas mengenaskan pada 8 Mei 1993 dengan tanda-tanda penyiksaan berat dan kekerasan seksual. Kasus tersebut mengguncang Indonesia dan dunia internasional, menjadi simbol perlawanan buruh terhadap ketidakadilan.
“Kami menilai, langkah Presiden Prabowo memberikan gelar Pahlawan Nasional kepada Marsinah adalah bukti nyata bahwa beliau sosok pemimpin yang humanis dan memahami peran strategis buruh dalam pembangunan bangsa,” lanjut Muhri.
“Mungkin hanya di Indonesia—dan sangat jarang terjadi di dunia—seorang Presiden memberikan penghargaan setinggi itu kepada kalangan buruh. Ini membuktikan kepemimpinan Prabowo bersifat universal dan berpihak kepada kemanusiaan,” tambahnya.
Penganugerahan gelar Pahlawan Nasional kepada Marsinah dinilai menjadi momentum penting dalam sejarah perjuangan buruh di Indonesia, sekaligus pesan moral bahwa keadilan sosial dan hak pekerja merupakan bagian tak terpisahkan dari nilai-nilai kemanusiaan yang diperjuangkan bangsa.
