Medan – Perkumpulan Masyarakat Demokrasi 14 (PD 14) Sumatera Utara mengajak pemerintah, partai politik, serta seluruh pemangku kepentingan untuk bersama-sama membangun kembali kepercayaan publik di tengah munculnya antrean panjang pembelian bahan bakar minyak (BBM) di sejumlah daerah.
Dalam beberapa hari terakhir, antrean kendaraan roda dua, roda tiga, roda empat hingga kendaraan angkutan barang kembali terlihat di berbagai SPBU di Kota Medan dan sekitarnya. Kondisi tersebut terjadi meskipun Pertamina telah menyatakan bahwa stok BBM dalam kondisi aman dan distribusi tetap berjalan normal.
Ketua PD 14 Sumatera Utara, Muhri Fauzi Hafiz, menilai fenomena tersebut bukan semata-mata dipengaruhi aspek distribusi, melainkan juga dipicu oleh menurunnya tingkat kepercayaan masyarakat terhadap informasi resmi yang disampaikan pemerintah.
Baca Juga
“Ketika pemerintah mengatakan stok BBM aman, tetapi masyarakat tetap rela mengantre berjam-jam, berarti persoalannya bukan hanya soal pasokan. Ada persoalan kepercayaan publik yang harus segera dipulihkan,” kata Muhri kepada wartawan, Selasa (14/7/2026).
Menurut Muhri, pemerintah perlu melakukan evaluasi terhadap strategi komunikasi publik. Informasi yang benar, kata dia, belum tentu efektif apabila tingkat kepercayaan masyarakat telah mengalami penurunan.
Ia menilai persepsi publik, penyebaran informasi yang tidak utuh, serta rendahnya literasi informasi dapat memicu kepanikan, meskipun pasokan energi sebenarnya masih mencukupi.
Muhri juga menyebut menurunnya kepercayaan masyarakat tidak dapat dilepaskan dari berbagai kasus korupsi yang terus menjadi perhatian publik. Menurutnya, akumulasi persoalan tata kelola pemerintahan membuat sebagian masyarakat lebih mudah mempercayai informasi yang beredar di media sosial dibandingkan penjelasan resmi pemerintah.
“Kasus-kasus korupsi yang terus terungkap ikut memengaruhi tingkat kepercayaan rakyat. Akibatnya, ketika muncul isu kelangkaan BBM, masyarakat lebih memilih mengantre daripada mempercayai penjelasan pemerintah bahwa stok aman,” ujarnya.
PD 14 Sumatera Utara juga mengajak seluruh partai politik menjalankan fungsi pendidikan politik kepada masyarakat, tidak hanya hadir pada momentum elektoral, tetapi juga menjadi jembatan komunikasi antara pemerintah dan rakyat ketika muncul situasi yang berpotensi menimbulkan kepanikan.
“Partai politik memiliki tanggung jawab moral untuk ikut memberikan edukasi kepada masyarakat. Jangan membiarkan ruang informasi dipenuhi spekulasi dan hoaks. Kepercayaan publik adalah modal utama menjaga stabilitas sosial dan ekonomi,” tegas Muhri.
Ia berharap pemerintah pusat, pemerintah daerah, Pertamina, partai politik, tokoh masyarakat, akademisi, serta media massa dapat memperkuat komunikasi publik yang lebih terbuka, konsisten, dan berbasis data agar masyarakat memperoleh kepastian dan rasa aman.
“Yang dibutuhkan rakyat hari ini bukan hanya jaminan bahwa stok BBM aman, tetapi keyakinan bahwa informasi yang disampaikan pemerintah memang dapat dipercaya. Membangun kembali kepercayaan publik harus menjadi agenda bersama,” tutup Muhri.
