Sumut

PSI Sumut Siap Tempuh Jalur Hukum Terkait Proyek MYC 2,7 Triliun Rupiah Pada Dinas BMBK

#BangFauzi, Binjai.

Setelah melakukan analisa dan konsultasi dengan para pihak yang dianggap memahami permasalahan proyek tahun jamak (MYC) provinsi Sumatera utara yang berjudul pembangunan jalan dan jembatan program strategis provinsi sebesar 2,7 triliun rupiah. Akhirnya, Dewan Pimpinan Wilayah Partai Solidaritas Indonesia Sumatera Utara (PSI Sumut) bersepakat akan menempuh jalur hukum untuk membongkar semua dugaan pelanggaran hukum dan penyalahgunaan wewenang yang dilakukan pemerintah provinsi Sumatera utara baik Gubernur, oknum Kepala OPD dan Pimpinan TAPD, maupun Pimpinan dan Anggota DPRD Sumut, atas tetap berlangsungnya proyek MYC sebesar 2,7 triliun rupiah yang saat ini sedang memasuki tahap lelang kedua di laman LPSE Sumut.

“Secara organisasi, PSI Sumut sudah melakukan konsultasi kepada DPP PSI di Jakarta, dan beberapa pihak yang kita ajak berdiskusi terkait akan melakukan upaya hukum ini. Dengan tujuan agar uang APBD Sumut tahun anggaran 2023 dan 2024, selamat dari praktek “ijon APBD,”  lalu menyelamatkan pengusaha lokal atas dugaan akan terjadinya “kartel terselubung” untuk proyek pembangunan jalan dan jembatan yang diduga mekanisme pengusulannya telah melanggar aturan, mulai dari tata tertib pimpinan dan anggota DPRD, peraturan menteri dalam negeri sampai pelanggaran atas prinsip-prinsip good governance dan tata kelola keuangan daerah, yang diatur secara lengkap pada UU 30/2014,” ujar HM Nezar Djoeli ketua PSI Sumut kepada wartawan di Medan, Senin, 21/2/2022.

Didampingi pengurus PSI Sumut lainnya, Muhri Fauzi Hafiz, Reki Nelson Barus, Rio Surbakti, Joko Pitoyo, Irham Siregar, Yudha Gebez, Heru.

Ketua PSI Sumut, HM Nezar Djoeli, menegaskan, upaya hukum ditempuh agar persoalan yang sudah diketahui publik ini menjadi jelas kedudukan hukumnya, karena PSI Sumut mengetahui ada proses dan tahapan yang harus diikuti tetapi diabaikan atau diduga dilanggar, sebelum proyek yang disebut MYC atau Multiyears tersebut disahkan menjadi program daerah untuk dilakukan lelang di LPSE.

“Upaya hukum yang akan ditempuh PSI Sumut intinya meminta pembatalan proses lelang dan keputusannya, serta menuntut pembatalan kesepakatan pimpinan DPRD Sumut dengan Gubernur yang dianggap sebagai bentuk pelanggaran atas aturan hukum diatasnya yang mengatur pengelolaan keuangan daerah (APBD). Bahkan lebih jauh, upaya hukum ini kita tempuh agar diduga atau jika ada upaya untuk melakukan praktik tindak pidana korupsi pada masa yang akan datang, oleh oknum-oknum tertentu, dapat kita cegah bersama-sama sekarang, saat tahun 2022 ini, sehingga Sumatera Utara tetap bermartabat dan pejabat daerah serta anggota DPRD di Sumut tidak ada yang terjerat kasus korupsi lagi, ” kata HM Nezar Djoeli ketua PSI Sumut. (*)

To Top