Opini

Pilkada Mencari Pemimpin Bukan Pembeli Suara

#bangfauzi, Binjai.

Pemilihan kepala daerah (Pilkada) merupakan proses demokrasi milik kita semua, rakyat Indonesia. Pilkada diakui oleh Negara dan diatur dengan perundang-undangan yang berlaku, Pilkada adalah satu-satunya cara kita memilih pemimpin di daerah Provinsi/Kabupaten/Kota yang tidak melanggar hukum dan hasilnya diakui oleh Negara. Maka, Pilkada bernilai strategis, tidak boleh diabaikan dan harus dilaksanakan dengan sebaik-baiknya.

Pilkada itu mencari pemimpin, sehingga setiap warga negara Indonesia yang mau maju menjadi calon kepala daerah melalui Pilkada, harus memenuhi syarat yang sudah ditetapkan, baik syarat usia maupun syarat kesehatan yang keseluruhannya jika dinyatakan memenuhi syarat (MS), pada akhirnya ditetapkanlah menjadi calon kepala daerah.

Ditengah upaya rakyat sebagai pemilik suara yang akan memilih untuk menemukan calon pemimpin yang sungguh-sungguh ingin memajukan daerah dan mencintai rakyatnya, muncul cerita menarik soal politik uang atau transaksional jual beli suara untuk memilih. Hal ini sudah bukan sesuatu yang baru ditengah-tengah dinamika rakyat pada setiap Pilkada. Bahkan, secara nyata masing-masing tim sukses atau tim pemenangan pasangan calon kepala daerah melakukan strategi memberi uang kepada rakyat untuk memilih calon kepala daerah yang didukung.

Politik Uang dengan transaksi jual beli suara tidak baik, karena hal itu membuat rakyat tidak bisa objektif dalam memilih calon kepala daerah yang sungguh-sungguh ingin memajukan daerah dan mencintai rakyatnya. Gara-gara politik uang, aspirasi dan harapan besar rakyat bisa terabaikan, sehingga saat calon pasangan kepala daerah terpilih, mereka tidak fokus lagi pada semua program kampanye yang pernah disampaikan kepada rakyat, namun akan fokus pada upaya bisa mendapatkan uang kembali yang sudah dikeluarkan untuk transaksional membeli suara rakyat. Upaya itu bermacam-macam caranya, tetapi berujung pada kata Korupsi. Sebab, jika tidak melakukan tindak pidana Korupsi maka akan sulit uang didapat secara banyak dalam waktu secepatnya. Korupsi kepala daerah sudah banyak terjadi dan telah berkali-kali ditangkap oleh aparat penegak hukum dan KPK RI.

Kalau kita sebagai rakyat yang bermartabat tidak bisa mencegah Pilkada dari politik uang, misalnya seperti sebutan serangan fajar, money politics, nomor berapa berani berapa, atau cair dan kata-kata lainnya, maka, tidak ada masa depan bagi anak cucu kita, karena semuanya akan berkonsentrasi pada “uang,” bukan pada masa depan. Sementara kita semua mengetahui bahwa uang termasuk memiliki sifat scarcity yang didalam istilah ekonomi punya arti kelangkaan. Begitupula pada Negara dan pemegang mandat rakyat, Presiden dan Wakil Presiden, ketahuilah bahwa tidak ada peluang yang besar bagi Indonesia (NKRI) untuk bangkit dan maju dalam memberantas Korupsi, jika Pilkada masih diwarnai dengan transaksi jual beli suara.

Pilkada mencari pemimpin, bukan pembeli suara. Hal ini harus kita tegaskan kepada rakyat dengan gerakan besar secara nasional, kepada semua kita yang memiliki kesadaran yang baik, boleh mengajak setiap orang untuk menolak politik uang dan katakan bahwa Pilkada ini adalah proses kita mencari pemimpin. Sebagai pemilik mandat rakyat tertingi, Presiden dan Wakil Presiden, sudah sewajarnya menjadi simbol terdepan dari gerakan menolak politik uang. Perlu diingat, pastilah kepentingan sangat besar bagi masa depan bangsa sedang kita pertaruhkan pada Pilkada, sebab, masing-msing kepala daerah Gubernur/Bupati/Walikota yang terpilih nantinya berwenang dan menjadi pengelola Anggaran Pendapatan Belanja Daerah atau APBD yang jumlahnya ratusan milyar rupiah sampai triliunan rupiah. Bayangkan jika nyaris semua daerah kita, kepala daerahnya menang dengan cara melakukan politik uang? Pertanyaan kepada pembaca dam kita semua adalah, dimana sumber mereka untuk dapatkan uang kembali jika tidak dari APBD? Apa yang akan terjadi dengan infrastruktur jalan yang rusak? Pelayanan kesehatan buat rakyat? Pendidikan berkualitas di daerah? Pengangguran dan kemiskinan di kampung-kampung kita? Peredaran Narkoba dan Kejahatan lainnya? Maka, marilah kita sudahi politik uang dalam Pilkada, ingatkan bahwa kita bukan sedang mencari pembeli suara yang berikutnya akan menguras harta rakyat kita di APBD untuk di korupsi, baik sendiri maupun beramai-ramai. (*)

To Top