Berita

Tanah Eks HGU PTPN II Untuk Masyarakat Adat Melayu Tak Boleh Disalahgunakan

bangfauzi.com – Pendiri Lembaga Budaya Melayu (LBM) Tuah Deli Sumatera Utara, T. Muhri Fauzi Hafiz, menyampaikan komitmen LBM Tuah Deli fokus pada pengawalan kepentingan masyarakat Melayu yang ada di Sumatera Utara.

Terkait soal lahan eks HGU PTPN 2 yang disebutkan ada peruntukannya sebagai pemberian penghargaan kepada masyarakat Melayu, Muhri Fauzi Hafiz mengatakan bahwa, lahan eks HGU seluas 450 hektare yang akan diberikan kepada masyarakat adat Melayu tidak boleh disalahgunakan oleh oknum-oknum yang tidak bertanggungjawab.

“Baik yang bergabung di yayasan Melayu Raya maupun para tokoh adat yang ada. Saat ini semua pihak yang berkepentingan harus urun rembug dengan kelompok masyarakat adat Melayu yang ada tersebar di kabupaten Langkat, kota Binjai dan Deli Serdang,” ujarnya serius.

Anggota DPRD Sumut priode 2014-2019 itu juga menyatakan bahwa,  tidak bisa langsung saja masuk mengatasnamakan masyarakat adat Melayu sementara di bawah para keluarga masyarakat adat Melayu tidak tahu sama sekali bahwa atas nama nenek moyang sebagai orang Melayu negara memberikan penghargaan tanah tersebut.

“Kita akan ingatkan Gubernur Edy Rahmayadi untuk menunda semua proses yang belum terbuka dan transparan dalam memenuhi hak-hak ada masyarakat Melayu,” katanya.

Sebab, lanjut Muhri Fauzi Hafiz semestinya Gubernur atas nama Pemerintah Daerah Sumatera Utara dan BPN sudah bisa menyelesaikan permasalahan-permasalahan yang terjadi untuk tanah yang diberikan sebagai penghargaan kepada masyarakat Melayu.

Sebagai lembaga yang lahir dari masyarakat Melayu, LBM Tuah Deli akan mengawal dan mendorong penyelesaian tanah ini cepat terealisasi.

Apalagi, saat ini kehadiran para Sultan sebagai pemangku adat masyarakat Melayu di Sumatera Utara masih ada, eksis, dan memiliki legalitas yang sempurna, sehingga tidak ada lembaga atau organisasi yang berhak menyebut-nyebut memiliki hak untuk mewakili masyarakat Melayu terhadap tanah eks HGU PTPN 2 itu.

“Gubernur dan PTPN 2 harus menghargai para Sultan, yang merupakan Raja dan pemangku adat yang diakui oleh masyarakat Melayu, merekalah yang punya kuasa berembug juga mewakili kami untuk semua urusan yang berkaitan dengan masyarakat Melayu ini, khususnya soal tanah tersebut,” ujarnya dengan nada tinggi.

Maka, atas nama lembaga Tuah Deli akan segera mengirimkan surat kepada para Sultan untuk membentuk majelis para Sultan dan membahas permasalahan tanah ini.

“Tuah Deli juga akan menyurati Gubernur untuk memperhatikan permasalahan yang mencuat terkait tanah eks HGU PTPN 2 yang diberikan sebagai penghargaan kepada masyarakat Melayu,” ujarnya mengakhiri.

To Top