DPRD Sumut

Muhri Fauzi Hafiz: Wisata Halal Tidak Mematikan Kearifan Lokal di Danau Toba

Bangfauzi.com – Ketua Komisi A DPRD Provinsi Sumatera Utara, Muhri Fauzi Hafiz, menyayangkan sikap Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Humbahas yang tidak setuju dengan program wisata halal dan syariah di kawasan Danau Toba.

Padahal program tersebut merupakan program pemerintah pusat dan digaungkan oleh Gubsu Edy Rahmayadi beberapa waktu lalu.

“Penolakan wisata halal dan syariah itu mereka sampaikan terbuka melalui media, saya baca itu,” tegas Muhri Fauzi Hafiz, Sabtu (31/8/2019).

Menurut Muhri Fauzi Hafiz, sikap reaktif yang disampaikan Bupati Humbahas dan jajaran dinas pariwisata pemerintah daerah kabupaten Humbahas itu terlalu terburu-buru dan tidak memahami masalah utama.

“Wisata Halal saat ini sudah menjadi program pemerintah pusat dan pemerintah provinsi hanya melanjutkan apa yang sudah ada. selain itu, program wisata halal, bukanlah program yang membunuh kearifan lokal. Bahkan, kehadiran program wisata halal di kawasan Danau Toba menjadi penguat keberadaan kearifan lokal yang ada saat ini,” pungkasnya.

Dia menceritakan, negara yang mayoritas penduduknya beragama Buddha yakni Thailand yang mengadopsi kebijakan wisata halal.

Terutama, menyangkut restoran atau rumah makan halal, hotel halal, sarana ibadah masjid, hingga pemandu wisata yang fasih berbahasa Indonesia.

“Dari literasi yang saya baca, sertifikasi halal di Thailand dilakukan oleh Halal Standard Institute of Thailand di bawah naungan Central Islamic Commitee di Thailand. Mereka yang sudah disertifikasi halal, maka restoran dan hotel memasang logo halal di depan lokasi usahanya. Maka tak heran, banyak kita temui logo halal di negara tersebut,” pungkasnya.

Dijelaskannya, banyak wisatawan yang memilih untuk mencari tempat wisata yang menyediakan makanan dan minuman yang terjamin halal, khususnya bagi umat beragama Islam.

Sehingga perlu ada pembenahan agar orang yang berkunjung tidak khawatir lagi soal makan minum di Danau Toba.

“Wisata halal, bisa dilakukan dengan membuat zona khusus bagi kuliner berlabel halal. Dengan zonasi tersebut, maka satu kawasan dijadikan pusat tempat makan dan minum bagi yang mengutamakan produk halal. Lokasi dimaksud, tidak dicampurkan dengan tempat makan yang kategori tidak halal. Jadi lokasinya tidak berdekatan dengan rumah makan yang non halal. Artinya, wisata halal tidak mematikan kearifan lokal,” sebutnya.

Sebagai salah satu pengurus Masyarakat Ekonomi Syariah, Muhri Fauzi Hafiz juga menambahkan bahwa konsep toleransi dalam kehidupan beragama di NKRI bukan sesuatu yang harus diperdebatkan lagi. Apalagi di Sumatera Utara yang juga disebut miniatur Indonesia.

“Sebagai contoh, nasabah pada Bank Syariah jika kita cek, tetap ada yang nonmuslim. Lalu apakah mereka harus meninggalkan keyakinan yang dimiliki dari nenek moyang dan keluarganya, jawabannya tidak. Begitu juga program wisata halal itu, semua kearifan lokal yang ada akan menjadi kekuatan yang memikat masyarakat dunia untuk datang ke danau toba karena disandingkan dengan konsep wisata halal yang humanis,  inklusif dan merakyat,” tegasnya lagi.

Semangat menjadikan kawasan Danau Toba sebagai destinasi wisata super prioritas dan terbaik oleh Presiden Jokowi, hendaknya tidak melupakan kebutuhan umat Islam dalam menikmati wisata halal.

“Saya sayangkan jika Bupati dan jajaran dinas pariwisata kabupaten Humbahas tidak melakukan konsultasi terlebih dahulu ke semua pihak, seperti MUI, tokoh masyarakat, bahkan sampai kepada Gubernur Edy Rahmayadi terkait program wisata halal ini, karena, semuanya perlu mendapatkan informasi dengan lengkap dan sumber yang bisa dipertanggung jawabkan pengetahuan dan pemahaman yang shahih soal wisata halal yang sudah menjadi program pemerintah pusat ini,” demikian Muhri.

To Top