DPRD Sumut

Muhri Fauzi Ungkap DPRD Sumut Terkesan Tolak Ranperda APBD Perubahan 2019

Bangfauzi.com – Pengambilan keputusan bersama antara DPRD Sumut dengan Gubsu Edy Rahmayadi terhadap Ranperda tentang Rancangan Perubahan APBD Provsu TA 2019 batal dilakukan dalam rapat paripurna DPRD Sumut, Senin (19/8). Sebab, kehadiran dewan tidak cukup kuorum.

“Salah satu hal yang bisa kita jadikan alasan tidak kuorum ini, tidak ada seruan dari pimpinan dewan dan fraksi untuk bersama-sama mengesahkan APBD perubahan ini,” kata Ketua Komisi A DPRD Sumut Muhri Fauzi Hafiz, Senin (19/8).

Dijelaskannya, jika seandainya terjadi penolakan terhadap APBD perubahan 2019 oleh kalangan DPRD Sumut, maka semakin lengkaplah fakta-fakta kegagalan Gubsu Edy Rahmayadi dalam satu tahun ini memimpin Sumut.

“Seharusnya dengan peristiwa hari ini, Pemprovsu melalui Gubsu bermuhasabah diri, tepuk dada tanya selera apa yang terjadi, kok seperti ini ya DPRD Sumut merespons semua kepemimpinan saya sebagai gubernur,” pungkasnya.

Menurutnya lagi, enggannya anggota DPRD Sumut hadir dalam pengambilan keputusan bersama karena isi APBD perubahan adalah rasionalisasi belanja sebesar Rp 1 T lebih.

“Sebesar Rp 1 T lebih belanja APBD perubahan dirasionalisasi, kalau nggak ada Perda perubahan bisa masuk ke ranah hukum ini persoalannya, payung hukumnya itu hanya Perda untuk pergeseran yang terjadi akibat rasionalisasi belanja ini, tidak bisa Pergub, karena akan menjadi perdebatan, di situlah bisa masuk persoalan hukum, dengan awalnya tidak tertib secara administrasi,” tuturnya.

Enggannya anggota DPRD Sumut hadir, lanjutnya, karena buruknya komunikasi politik Gubsu Edy Rahmayadi dengan DPRD Sumut.

“Jika sebenarnya komunikasi Pemprovsu melalui Gubsu berjalan lancar, baik dan positif, maka kejadian hari ini tidak terjadi. Kalau saya selama ini menyuarakan Edy Rahmayadi memang gagal dalam setahun kepemimpinannya, maka ini sudah tepat.”

“Saya rasa jangan ada elemen yang menyalahkan Sekda dan kepala dinas, yang diingatkan itu gubernur karena dia kepala pemerintahan ini,” tambahnya.

Wakil Gubernur Sumut (Wagubsu) Musa Rajekshah menyampaikan nota keuangan Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (P-APBD) tahun 2019, dalam rapat paripurna DPRD Sumut yang digelar di gedung DPRD Sumut, Senin (29/7) lalu.

Dalam laporannya, Wagubsu menyampaikan ada penurunan target pendapatan daerah sebesar 8,44 persen atau Rp1,2 Trilliun, dari yang dianggarkan pada APBD murni sebesar Rp15,3 T menjadi Rp14,03 T dalam Perubahan APBD 2019.

Sedangkan target belanja daerah pada Perubahan APBD tahun 2019 ini dianggarkan sebesar Rp14,7 T, mengalami penurunan sebesar Rp 817 M atau 5,26 persen dari yang dianggarkan pada APBD murni Rp15,5 T.

To Top