DPRD Sumut

Muhri Fauzi Hafiz Minta Presiden Lindungi Nelayan Teri Asal Medan

Bangfauzi.com – Pemberlakuan Peraturan Menteri (Permen) Kelautan Perikanan nomor 71 Tahun 2016,

Kehidupan Nelayan Teri Medan dalam keadaan terancam tidak memiliki pekerjaan lagi.

Menurut Ketua  Komisi A DPRD provinsi Sumatera Utara, Muhri Fauzi Hafiz, berlakunya peraturan menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 71 Tahun 2016 berdampak pada larangan bagi nelayan ikan Teri Medan,  dimana para nelayan pengguna pukat yang ditarik dengan 2 boat (double vessel) ini dalam Permen diklasifikasikan sama dengan Pukat Trawl dan Pukat Hela Tarik II.

“Penyamaan pukat Teri dengan pukat trawl ini sangat merugikan para nelayan ikan teri Medan, sehingga mereka bisa kehilanganmu pekerjaan bahkan salah satu ikon kuliner Medan, yaitu Teri Medan yang juga disebut sebagai Teri Nasi juga terancam punah. Dua hal ini menurut Kami menjadi faktor pertimbangan agar pemerintah pusat melalui presiden dan kementerian terkait untuk dapat meninjau ulang peraturan tersebut dan menjadi pelindung para nelayan ikan teri ini untuk bisa kembali melaut tanpa ditangkap karena dianggap melanggar hukum,” kata Muhri Fauzi Hafiz, melalui pesan WhatsApp kepada wartawan, Senin, (24/6/2019).

Di tempat terpisah, sebelumnya saat ditanya, ketua kelompok nelayan teri Medan yang tergabung dalam Assosiasi Nelayan Teri Medan, Hutabarat,  meminta agar pemerintah memberikan pertimbangan untuk mereka, “Kami yakin klasifikasi yang menyamakan kedua pukat tersebut salah. Pasalnya saat pengoperasian alat tangkap teri tidak sampai menyentuh dasar laut, ikan teri bukanlah jenis ikan yang berada di dasar laut tetapi berada di pertengahan air laut, jadi alat tangkap kita tidak merusak lingkungan. Ikan teri ini posisinya di tengah permukaan laut dan berada di sekitar zona III atau tiga mil dari garis pantai. Jadi jelas jaring kita tidak sampai ke dasar dan tidak akan menyentuh karang seperti yang dikhawatirkan,” jelasnya.  (*).

 

To Top