DPRD Sumut

Ketua Komisi A: Wacana Gubsu Pecat Ribuan Honorer Bukan Solusi

Ketua Komisi A DPRD Sumut, Muhri Fauzi Hafiz

Bangfauzi.com – Rencana Gubsu Edy Rahmayadi akan pecat ribuan tenaga honorer dilingkungan Pemerintah Provinsi Sumatera Utara (Pemprovsu) menurut ketua komisi A DPRD provinsi Sumatera Utara (DPRD Sumut), Muhri Fauzi Hafiz, sebagai satu kebijakan yang tidak populis dan dinilai bukan solusi.

Muhri menyebutkan, pihaknya tidak bisa menerima sepenuhnya alasan Gubsu dalam rencananya untuk pecat ribuan tenaga honorer disana.

“Kalau alasannya karena APBD yang tidak mencukupi untuk membayar mereka, saya fikir itu kurang rasional. Sampai tahun ini APBD kita cukup baik, bahkan masuk dalam kelompok tinggi sejajar dengan pemerintah provinsi DKI dan sekitarnya. Di Sumatera kita sejajar kemampuan keuangan dengan Aceh, Riau. Artinya kita mampu,” ujar Muhri Fauzi Hafiz, kepada wartawan, Selasa 18/6/2019.

Muhri Fauzi Hafiz, juga menambahkan bahwa Gubsu harusnya mencari solusi dan melakukan pembinaan, sebab, ribuan tenaga honorer itu juga potensi SDM yang bisa mendukung jalannya pembangunan daerah.

“Jadi, sebagai Kepala Daerah apalagi seorang Gubernur, Saya sarankan agar beliau jangan asal bicara, perkataan pemimpin itu doa, jika meresahkan masyarakat bisa membuat suasana yang tidak kondusif apalagi dalam kegiatan kerja di lingkungan pemerintah provinsi Sumatera Utara,” ucap Muhri yang juga merupakan wakil ketua fraksi partai Demokrat DPRD Sumut.

Dilanjutkan Muhri, bila menyangkut masalah dana atau APBD, banyak hal yang bisa dilakukan Gubsu dalam menaikkan pendapatan daerah. Salah satunya dengan menerbitkan Pergub baru terkait pajak Inalum yang hingga kini masih belum kunjung dibayarkan. Selain itu, Gubernur juga bisa menarik pendapatan yang nilainya sangat baik dari pajak bahan bakar kendaraan bermotor yang dikelola oleh pihak Pertamina.

“Sekarang yang menjadi persoalannya, apakah Gubsu mau melakukannya atau tidak. Ada begitu banyak cara untuk meningkatkan pendapatan daerah kita, bukannya justru membiarkan Inalum menunggak pajaknya ke kita dan malah mengakhiri kontrak para tenaga honorer disana,” ujarnya. (*)

To Top