DPRD Sumut

Laporan LKPj Bisa Dilihat Objektif Melalui Reses Dewan di Lapangan

Bangfauzi.com – Laporan keterangan pertanggungjawaban (LKPj) bisa dilihat secara objektif dengan membandingkan data dalam dokumen LKPj dengan fakta-fakta temuan lapangan dari masing-masing dapil yang diperoleh melalui reses para anggota dewan dan mekanisme konstitusional lainnya.

Hal ini diungkapkan oleh praktisi pendidikan Shohibul Anshor Siregar usai menanggapi LKPj Gubernur Sumut diterima atau tidak oleh DPRD Sumut.

“Jangan lupa, apa yang dikerjakan seorang gubernur tak boleh lari dari visi dan misi pemerintahan. Visi dan misi pemerintahan itu tidak dibuat di tengah periode,” kata Shohibul seperti yang diungkapkan melalui akun Facebooknya beberapa waktu yang lalu.

Dewan juga memiliki tanggung jawab untuk menginformasikan kepada rakyat data-data sukses dan kekurang-berhasilan pemerintahan selama tahun takwim yang dilaporkan dalam LKPj.

Terkait dengan uang ketok yang menjadi momok bagi legislatif, apakah melalui LKPj ini DPRD Sumut akan membuktikan tidak ada uang ketok atau sebaliknya.

Shohibul mengatakan jika kita selalu membayangkan ada uang ketok dalam setiap pembahasan LKPj semestinya itu bukanlah kerja sepihak yang berakhir dengan tudingan bobroknya legislatif.

“Itu sebuah kesalahan besar. Jika uang ketok dikategorikan sogok maka ada yang ingin sekali menyogok dan ada yang ingin sekali disogok. Ini kejadian resiprokal,” katanya.

Maka jika hal seperti itu pernah terjadi di sini, maka dia menduga menduga hal yang sama terjadi di hampir seluruh Indonesia. Ini fenomena sistemik dan sudah dibudayakan dalam pemerintahan nasional Indonesia. “Kita mestinya jujur melihat fakta ini.”

Jika uang ketok itu pernah terjadi di sini dan diperkirakan nanti akan masih ada lagi, maka dugaan pertama adalah dokumen LKPj sukar dipertanggungjawabkan secara politik dan keperdataan. Karena itu lembaga-lembaga penegak hukum jangan berpuas diri sebagai penonton.

Apa harus dibuat MoU untuk memeriksa LKPj? UU sudah jelas menegaskan siapa berperan apa dan dengan kewajiban, hak dan tanggungjawab apa. Jangan semua diselesaikan dengan seremoni.

Uang ketok itu tidak mungkin ada jika LKPj memiliki kebenaran (transparansi dan akuntabilitas) yang terukur. Karena itu nalar politik dan hukum wajib dijernihkan.

Sementara itu Julinski Simorangkir dari fraksi PKB mengungkapkan kalau LKPj yang sudah dilaporkan oleh Gubernur Sumut Tengku Erry Nuradi saat ini masih sedang diperiksa oleh DPRD Sumut melalui Pansus LKPj.

“Laporannya masih kita periksa apakah sesuai semua yang dilaporkan itu dengan kenyataannya di lapangan,” kata Julinski.

Selanjutnya dari LKPj tersebut akan bisa diukur apakah yang sudah dilakukan oleh Pemprovsu melalui SKPD-nya sudah menyentuh lapisan masyarakat.

Harapannya melalui LKPj itu terjadi kesesuaian pemakaran anggaran yang selama ini benar-benar digunakan untuk kepentingan masyarakat bukan untuk elit politik.

“Itu yang mau kita pastikan melalui LKPj ini,” katanya.

Kata Julinski, pemeriksaan LKPj yang dilakukan oleh DPRD Sumut akan menghasilkan kesimpulan yang memberikan beberapa rekomendasi kepada Gubnernur Sumut.

Rekomendasi itu diperoleh dengan melakukan penyesuaian antara LKPj dengan peninjauan para anggota Dewan di lapangan melalui reses yang selama ini mereka jalankan. “itu lah nanti outputnya,” katanya.

Mengenai uang ketok palu untuk pengesahan LKPj ini Julinski menjamin DPRD Sumut saat ini sudah bersih. Dia membantah dewan menerima uang ketok tersebut. “Kalau saya pribadi di dewan saya jamin lah itu tidak ada sama sekali,” katanya.

Mengingat kasus yang terjadi pada DPRD Sumut periode yang lalu dimana terdapat uang ketok palu masuk pengadilan dan terbukti bersalah.

Kiranya kasus kemarin bisa jadi pelajaran bagi anggota dewan yang saat ini duduk di legislatif untuk bertindak, jika tidak karir politiknya padam seketika.

Tidak hanya itu kepercayaan masyarakat dan konstituen mereka menjadi taruhannya jika mengulangi para pendahulunya.

Berdasarkan hasil paripurna DPRD Sumut beberapa waktu lalu, disepakati Ketua Pansus tersebut adalah Muhri Fauzi Hafiz (Demokrat) dan Wakil Ketua Pansus Yulizar Parlagutan Lubis (PPP).

Pansus LKPJ sudah terbentuk, tugasnya selama 30 hari, untuk mengevaluasi kinerja tahun 2016 Pemerintahan provinsi Sumatera Utara

To Top