Berita

Muhri Fauzi Hafiz : Pemerintahan Daerah Itu Adalah Gubernur Dan DPRD 

BANGFAUZI.COM – Sudah dua tahun anggaran berturut-turut (2015-2016), kalangan DPRD provinsi Sumatera Utara resah disebabkan banyaknya hasil reses yang mereka terima dari masyarakat dan konstituen pendukungnya tidak ditampung dalam buku penjabaran APBD pemerintah provinsi Sumatera Utara.

Menurut Muhri Fauzi Hafiz, anggota DPRD provinsi Sumatera Utara dari fraksi partai Demokrat‎, hasil reses anggota DPRD juga bagian dari ketentuan amanat Undang-Undang tentang Pemerintahan Daerah yang wajib diperhatikan oleh Gubernur selaku unsur penyelenggara kepala pemerintahan daerah.

“Dalam ketentuan umum UU Nomor 23 tahun 2014 menyebut bahwa ‎pemerintahan daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh kepala daerah dan pemerintah daerah serta DPRD. Maka, segala aktivitas DPRD dengan tugas dan peran yang dimiliki adalah bagian yang tidak terpisahkan dari kegiatan pemerintahan daerah. Sehingga, Gubernur selaku kepala pemerintahan daerah tidak boleh mengabaikan DPRD, karena pemerintahan daerah itu adalah Gubernur dan DPRD provinsi untuk di daerah provinsi,” ujar Muhri Fauzi Hafiz, melalui pesan singkat yang diterima wartawan, Sabtu 24/12.

Saat ditanya tentang hasil reses anggota DPRD provinsi Sumatera Utara yang selama dua tahun anggaran tidak ditampung dalam APBD provinsi Sumatera Utara, Muhri Fauzi Hafiz membenarkan hal itu dan me‎ngaku sangat kecewa.

Menurutnya, Gubernur selaku kepala pemerintahan daerah, perlu memperhatikan permasalahan ini dan dapat lebih arif bijaksana menyikapi demi terciptanya hubungan kerja penyelenggaraan urusan pemerintahan daerah yang adil dan merata.

“Sebagai mitra DPRD provinsi, Gubsu Tengku Erry Nuradi, perlu menyikapi permasalahan ini dengan sungguh-sungguh dan tidak boleh mengabaikannya, sebab, kegiatan reses yang dilakukan oleh anggota DPRD juga bagian dari upaya menjalankan amanat UUD 1945, amanat UU tentang Pemerintahan Daerah dan amanat UU tentang MD3 peran dan tugas DPRD, serta peraturan terkait lainnya.”

“Saya khawatir jika hal ini tidak disikapi dengan bijaksana, maka, akan menjadi preseden buruk dari sebahagian rakyat Sumut nantinya terhadap kinerja Gubernur selaku kepala pemerintahan daerah, seakan tidak adil dalam menyusun program kerja pemerintah daerah dengan tidak menampung usulan reses anggota DPRD,” kata Muhri Fauzi Hafiz.

Sebelumnya, seperti sudah diberitakan bahwa pada rapat paripurna di gedung DPRD provinsi Sumatera Utara Kamis, (22/12) dengan agenda penyampaian hasil reses anggota DPRD provinsi Sumatera Utara tahun 2016, pemerintahan daerah provinsi melalui Sekda Hasban Ritonga, banyak menerima protes langsung anggota DPRD yang disampaikan dalam paripurna tersebut, tentang hasil reses yang tidak ditampung dalam APBD selama dua tahun anggaran berturut-turut (2015-2016). ‎

 

To Top