Berita

Hasil Rapim Kadin Sumut: Tindak Tegas Pungli dan Basmi Premanisme

BANGFAUZI.COM – Kamar Dagang dan Industri (Kadin Sumut) Sumatera Utara merekomendasikan agar pemerintah mempermudah proses perizinan usaha dan investasi agar lebih murah dan lebih singkat serta menghapus peraturan-peraturan daerah yang menimbulkan high cost economy.

Demikian hal ini disampaikan Ivan Iskandar Batubara Ketua Kadin Sumut mengutip hasil Rapat Pimpinan Provinsi Kadin Sumut 2016 yang diselenggarakan 23-24 November 2016 di Rantau Prapat, Labuhanbatu.

Rapat Pimpinan Provinsi Kadin Sumut 2016 mengambil tema: “Sinergitas antara KADIN & Pemerintah Dalam Peningkatan Perekonomian dan Daya Saing Daerah”.

“Kadin mengapresiasikan penegakan hukum yang mendukung terselenggaranya iklim usaha yang kondusif seperti tindakan tegas kepada para pelaku pungutan liar, membasmi premanisme yang mengganggu dunia usaha,” kata Ivan Iskandar Batubara yang disampaikan melalui keterangan persnya, Rabu (30/11/2016).

Namun katanya, untuk menghapus Perda yang menimbulkan biaya ekonomi tinggi, harus tetap memenuhi koridor hukum yang berlaku guna peningkatan efisiensi dan kepastian hukum.

Dalam rapat tersebut merekomendasikan pokok-pokok pikiran yang diharapkan dapat mensinergikan antara kebijakan pemerintah dan dukungannya akan kemajuan dunia usaha sehingga terjadi percepatan pembangunan daerah di Sumatera Utara yang berdaya saing.

Peserta Rapat Pimpinan Provinsi Kadin Sumut di Rantau Prapat, Labuhanbatu

Menurut Ivan, melalui hasil rekomendasi tersebut Kadin akan berupaya memaksimalkan peran serta pengusaha agar menjadi lokomotif di dalam meningkatkan penguatan industri dan perdagangan di dalam negeri, serta upaya peningkatan pembangunan ekonomi daerah.

Berikut adalah isi rekomendasi Rapim Provinsi Kadin Sumut.

1. Pemerintah mempermudah proses perizinan usaha dan investasi agar lebih murah dan lebih singkat, menghapus peraturan – peraturan daerah yang menimbulkan high cost economy, namun tetap memenuhi koridor hukum yang berlaku guna peningkatan efisiensi dan kepastian hukum.

2.  Kadin mengapresiasikan penegakan hukum yang mendukung terselenggaranya iklim usaha yang kondusif seperti tindakan tegas kepada para pelaku pungutan liar, membasmi premanisme yang mengganggu dunia usaha.

3.  Kadin akan berupaya memaksimalkan peran serta pengusaha agar menjadi lokomotif di dalam meningkatkan penguatan industri dan perdagangan di dalam negeri, serta upaya peningkatan pembangunan ekonomi daerah.

4. Kadin mendorong agar terbentuknya Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) di setiap Kabupaten/Kota dan terbentuknya Badan Usaha Milik Desa (Bumdes) di setiap Pedesaan agar kemudian dapat melakukan kemitraan bersama Kadin dalam investasi dan menggerakkan sektor riil terutama dalam memberdayakan UMKM.

5. Mendukung pemerintah segera membentuk Badan Halal Indonesia dalam upaya mengembangkan pasar produk halal yang lebih luas dan kompetitif. Badan Halal Indonesia bukan hanya bertugas memberikan label halal tetapi juga membangun ekosistem halal secara keseluruhan.

6. Mendorong Pemerintah Provinsi / Kabupaten / Kota di Sumatera Utara untuk mengeluarkan peraturan daerah terkait produk halal dan pentingnya bagi kehidupan bermasyarakat.

7. Pemerintah Provinsi / Kabupaten / Kota di Sumatera Utara dipandang perlu bersama Kadin membuat kebijakan yang sungguh-sungguh business friendly sehingga dapat menumbuhkan semangat entrepreneurship dan berkembangnya sektor riil terutama Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM). Untuk itu Kebijakan Pemerintah Daerah Sumatera Utara yang dipandang sangat mendesak dibuat untuk menggerakan sektor riil adalah:

a.  Memberikan keberpihakan pendanaan dan pembiayaan kepada UMKM, Koperasi, Nelayan, dan kalangan industri kreatif lainnya baik melalui anggaran pemerintah maupun melalui kerja sama kemitraan.

b.  Mendorong lembaga keuangan untuk meningkatkan peran intermediasi serta mendirikan lebih banyak lembaga keuangan Mikro dan lembaga penjaminan pinjaman bagi UMKM, baik yang berbasis syariah maupun konvensional. Bank daerah diharapkan dapat tampil sebagai garda terdepan dalam pembiayaan dan senantiasa bersinergi dengan pelaku usaha. Hal ini mengingat bahwa sudah ada beberapa Bank Daerah Provinsi lain yang bermain di Sumatera Utara. Dengan demikian diharapkan Bank daerah dapat menjadi tuan rumah di daerahnya sendiri dan bukan malah menjadi penonton.

8. Pemerintah Daerah di Sumatera Utara diharapkan membuat Peraturan Daerah (Perda) atau Peraturan Gubernur (Pergub), Peraturan Bupati (Perbup) dan Peraturan Walikota (Perwal) yang antara lain :

a. Melimpahkan kewenangan Pemerintah dalam hal pendataan perusahaan di daerah kepada Kadin;

b. Mewajibkan  semua badan usaha yang berbadan hukum harus menjadi anggota Kadin.

9.    Mendorong Pemerintah Pusat maupun Provinsi dan Kabupaten/Kota menerima seluruh anggota Kadin agar dapat menjadi rekanan diseluruh BUMN/BUMD/SKPD sesuai dengan sub bidangnya masing-masing.

To Top