Berita

Dinilai Tidak Transparan, DPRDSU Ancam Gugat PT Pertamina Sumbagut

BANGFAUZI.COM – Komisi C DPRD Sumatera Utara mengancam akan melayangkan gugatan terhadap PT Pertamina (Persero) Marketing Operation Region (MOR) I Sumatra bagian Utara (Sumbagut), jika masih saja terus ‘membandel’ tidak transparan memberikan data yang dibutuhkan pemerintah khususnya dewan.

Gugatan akan ditempuh jika badan usaha milik negara tersebut tetap enggan memberikan laporan detail perkonsumen terkait realisasi penjualan Bahan Bakar Kendaraan Bermotor (BBKB), yang beralasan bahwa hal itu sesuai mengacu pada Undang-undang no 14 tahun 2008 tentang keterbukaan informasi publik dan kebijakan internal PT Pertamina untuk tetap menjaga kerahasiaan infomasi konsumen.

Penegasan itu mengemuka di sela-sela rapat dengar pendapat Komisi C DPRD Sumut dengan Dispenda Sumut dan PT Pertamina MOR I Sumbagut di gedung dewan Jalan Imam Bonjol Medan, kemarin. Pertemuan itu dipimpin Ketua dan Wakil Ketua Komisi C DPRD Sumut, Zeira Salim Ritonga dan HM Hanafiah Harahap, dihadiri Kadispenda Sumut, Sarmadan Hasibuan dan Pejabat Sementara General Manager Pertamina Sumbagut Nur M. Zein.

“Kita minta data penjualan yang ada sama Pertamina Sumbagut harus terbuka dan diberikan kepada Dispenda.Kalau Pertamina masih enggan memberikannya, maka jalan terakhir kami akan melakukan gugatan,”tegas Zeira dan Hanafiah Harahap.

Sebab diakui, data tersebut sebenarnya bermuara di pihak Pertamina, sehingga jangan sampai nanti rakyat Sumut memberi tekanan kepada Pertamina terkait adanya penurunan pajak kendaraan bermotor.”Kita tidak terima alasan penurunan pajak ini. Jadi sebelum ada gugatan kepada Pertamina, baiknya Dispenda dan Pertamina melakukan diskusi untuk mendapatkan kesepakatam,” pintanya.

Senada dikatakan Wakil Ketua Komisi C Hanafiah Harahap. Menurutnya, Komisi C dan Dispenda akan segera melakukan kunjungan ke Menteri ESDM untuk meminta keterbukaan data penjualan BBM oleh Pertamina.

“Kita minta perlindungan hukum ke Kementerian ESDM, kalau ini tidak juga ampuh maka kita akan dorong pemprovsu mengadukannya ke Komisi Perlindungan Konsumen atau langsung menggugat di Pengadilan Pajak untuk memerintahkan Pertamina menyerahkan data penjualan BBM,” pungkasnya.

Sebelumnya, PT Pertamina (Persero) Marketing Operation Region (MOR) I Sumatra bagian Utara (Sumbagut) pada pertemuan itu tetap enggan memberikan laporan detail perkonsumen terkait realisasi penjualan Bahan Bakar Kendaraan Bermotor (BBKB) sesuai mengacu pada Undang-undang no 14 tahun 2008 tentang keterbukaan informasi publik dan kebijakan internal PT Pertamina untuk tetap menjaga kerahasiaan infomasi konsumen. Sehingga hal ini membuat PT Pertamina dan Dinas Pendapatan Daerah (Dispenda) Sumatera Utara belum menemui kesepakatan terkait pencapaian target pajak BBKB.

Pejabat Sementara General Manager Pertamina Sumbagut Nur M. Zein menjelaskan, pihaknya sudah menyampaikan volume penjualan BBM per kabupaten/kota kepada Dispenda Sumut. Kendati demikian ada dua data yakni penyaluran harian BBM dan BBK setiap penyalur (SPBU, APMS) dan data agen penyalur industri beserta kuota penyalurannya.

“Kami tidak bisa memberikan data tersebut dengan dasar pasal 17 UU No.14/2008. Penurunan kontribusi PBBKB kepada pajak daerah tidak hanya terjadi di Sumut, tapi seluruh provinsi. Per Oktober kontribusi PPBKB di Sumut turun 12%. Secara volume naik, tapi nilainya turun. Di Aceh, juga turun 6%, Sumbar turun 10%, Riau turun 18% dan Kepulauan Riau turun 10%,”katanya mengelak.

Menurut Zein, pihaknya juga telah menyampaikan kepada Sekda Provsu sesuai dengan hasil pertemuan dengan Kepala Dispenda Sumut pada 28 Oktober 2016 yakni secara rutin PT Pertamina MOR I telah menyampaikan pelaporan penyetoran PBBKB secara rinci per produk, per sektor dan per kabupaten/kota di seluruh Sumut. Selanjutnya dalam upaya tetap mendukung transparansi, PT Pertamina juga mengusulkan untuk dolakukan uji sampiling kepada pelanggan yang membeli BBKB seperti yang telah dilakukan Badan Pemeriksaan Keuangan (BPK) pada 21 Oktober 2016 cialis overnight.

Sedangkan Kepala Dispenda Sumut Sarmadan Hasibuan mengatakan, kontribusi PBBKB terhadap pajak daerah cukup besar. Namun kini terjadi penurunan pembayaran PBBKB dari Pertamina Sumbagut, sehingga Dispenda Sumut harus mengurangi target realisasi PBBKB pada tahun ini dari Rp840 miliar menjadi hanya Rp518,61 miliar. Hingga September 2016, realisasinya baru mencapai 69,39%.

“Realisasi per bulan yang cukup tinggi hanya di Januari 2016 Rp71,26 miliar. Sejak Februari 2016, terus turun. Ini yang menjadi kendala. Perusahaan lain seperti Elnusa, Petronas sudah mengirimkan data lengkap kepada kami. Tapi Pertamina sebagai penyalur pemimpin pasar tidak ada,” papar Sarmadan.

Berdasarkan data Dispenda Sumut, Pertamina Sumbagut memiliki total 327 agen penyalur BBM dan BBK di seluruh Sumut.

To Top