Berita

Muhri Fauzi Hafiz Pertanyakan Status Aset Pemerintah Sumatera Utara Pada Yapenkes RS Haji Medan

BANGFAUZI.COM – Sesuai LHP BPK atas sistem pengendalian intern dalam rangka pemeriksaan atas laporan keuangan pemerintah provinsi Sumatera Utara (Pemprovsu) tahun 2014 yang dituangkan dalam LHP Nomor 50.B/LHP/XVIII.MDN/05/2015 tanggal 28 Mei 2015 mengungkapkan bahwa atas saldo aset lainnya sebesar Rp 21.470.876.640,- tidak dapat diyakini kewajarannya.

Rekomendasi BPK RI terhadap hal ini adalah Gubernur Sumatera Utara agar melakukan upaya hukum untuk memastikan status aset Pemprovsu pada Yapenkes RS Haji Medan. Namun, sampai tanggal 31 Desember 2015 lalu, belum didapat kepastian hukum atas status aset Pemprovsu pada Yapenkes RS Haji Medan, yang pada akhirnya menjadi temuan kembali oleh BPK dalam LHP Nomor 40.B/LHP/XVIII.MDN/05/2016 tanggal 23 Mei 2016.

Saat melakukan Rapat Dengar Pendapat, selasa 15/11, antara komisi C DPRD Sumatera Utara bersama kepala biro perlengkapan dan aset Pemprovsu, persoalan aset pemprovsu pada Yapenkes RS Haji Medan kembali dipertanyakan.

Menurut anggota komisi C DPRD Sumatera Utara, Muhri Fauzi Hafiz, Gubernur Sumatera Utara harus segera melakukan upaya tindak lanjut yang massif terhadap persoalan aset tersebut.

Sebab, berturut-turut sejak tahun 2014 dan tahun 2015 masalah aset Pemprovsu pada Yapenkes RS Haji Medan menjadi temuan BPK RI.

“Kita mengharapkan saudara Gubernur bisa lebih fokus mendorong jajarannya baik biro umum maupun biro perlengkapan dan aset untuk melakukan tindak lanjut yang cepat dan tegas terhadap persoalan aset yang kita miliki pada Yapenkes RS Haji Medan tersebut. Sebab, akibat yang timbul menyebutkan bahwa saldo aset yang kita miliki senilai Rp 21 milyar lebih, tidak dapat diyakini kewajarannya, karena Gubernur Sumatera Utara belum menetapkan status aset Yapenkes RS Haji Medan secara sah demi hukum. Sesungguhnya hal ini bisa berdampak buruk bagi tata kelola aset yang kita miliki, bisa menimbulkan interpretasi bahwa Pemprovsu abaikan temuan lembaga audit negara BPK,” ujar anggota fraksi partai Demokrat kepada wartawan di Medan.

Muhri Fauzi Hafiz juga menambahkan, bahwa dirinya menginginkan keseriusan pihak Pemprovsu untuk memelihara dan mengelola aset yang dimiliki dengan tertib dan benar sehingga pada tahun 2016 ini, persoalan aset ini tidak kembali menjadi temuan lembaga BPK RI.

Menanggapi hal tersebut, kepala biro perlengkapan dan aset, Safruddin, mengakui bahwa sampai saat ini (2016) persoalan aset Pemprovsu pada Yapenkes RS Haji Medan memang sedang berproses secara hukum.

Diketahui bahwa pada pengadilan tingkat pertama, diakuinya, Pemprovsu sudah menang dalam perkara ini, namun, belum inkrah sebab ada banding dari pihak Yapenkes RS Haji Medan. (Ril/mfh)

To Top