Berita

Muhri Fauzi Hafiz Minta Gubernur Surati BPK RI Soal Pertamina

BANGFAUZI.COM – Tertutupnya akses pemerintah provinsi Sumatera Utara melalui Dinas Pendapatan Sumatera Utara (Dispendasu) untuk mengetahui perihal data-data yang berhubungan dengan pemungutan pajak bahan bakar kendaraan bermotor (PBBKB) oleh Pertamina dianggap sesuatu yang mencurigakan di era informasi yang terbuka luas saat ini.
Anggota komisi C dari fraksi partai Demokrat, Muhri Fauzi Hafiz, merasakan bahwa keadaan ini sudah lama terjadi, bahkan terkesan pemerintah provinsi Sumatera Utara (Pemprovsu) hampir putus asa untuk meminta agar Pertamina selaku pihak yang mengelola dan memungut PBBKB ini berani terbuka dan transparan kepada publik terkait data-data yang berhubungan dengan PBBKB tersebut.
“Saya berharap Gubernur HT Erry Nuradi dapat bijaksana dan berani menyikapi permasalahan ini. Karena,  selain pajak kendaraan bermotor atau PKB, Saya pikir potensi PBBKB ini sangat besar di wilayah Pemprovsu dari pantai barat sampai pantai timur,” kata Muhri Fauzi Hafiz melalui pesan whatsup yang diterima wartawan Jumat, (28/10/2016).
Maka, Muhri Fauzi Hafiz menyarankan melalui berita ini, agar Gubernur menyurati lembaga BPK RI di Jakarta untuk melakukan audit investigasi terkait pengelolaan PBBKB yang dilakukan oleh pihak Pertamina.
Katanya, Gubernur selaku perpanjangan pemerintah pusat juga dibolehkan untuk bertindak melibatkan lembaga tinggi negara guna kepentingan masyarakat yang lebih banyak di Sumatera Utara.
Soal PBBKB ini mendapat perhatian publik setelah pembahasan KUA/PPAS perubahan APBD 2016 Pemprovsu yang menyebut bahwa pada tahun 2016 terjadi penurunan penerimaan PBBKB dimana sebelumnya ditetapkan oleh Pemprovsu sebesar 840 Milyar Rupiah mengalami penurunan sebesar 90 Milyar Rupiah menjadi 750 Milyar Rupiah.
Penurunan sebesar 90 Milyar Rupiah tersebut dikatakan Pertamina akibat terjadinya fluktuasi harga BBM produk premium dan solar.
Alasan itu tidak bisa diterima kalangan DPRD provinsi Sumatera Utara, melalui komisi C DPRD Sumatera Utara (DPRD SU), para anggota DPRD mendesak agar Kepala Dispendasu beserta jajarannya bisa bekerja optimal meningkatkan penerimaan PBBKB dari Pertamina.
Menurut Muhri Fauzi Hafiz, soal penurunan setoran PBBKB oleh Pertamina harus dihadapi dengan serius, karena hal itu sangat berdampak bagi pembangunan daerah.
“Selain audit investigasi Saya juga melihat kelemahan kinerja Dispendasu dalam upaya mendorong agar Pertamina berani terbuka terkait jumlah penyaluran BBM di wilayah Sumut juga besaran PBBKB yang dipungut. Evaluasi internal dijajaran Dispendasu juga harus dilakukan agar persoalan PBBKB ini bisa kita selesaikan dengan baik.”
“Saya berharap Dispendasu tidak kehilangan akal dalam upaya mendorong agar Pertamina mau jujur terbuka perihal pemungutan PBBKB ini. Bila dibutuhkan bersama-sama dengan DPRD SU, Dispendasu bisa melakukan survey di SPBU semua kabupaten/kota melakukan uji petik terkait jumlah BBM yang beredar di wilayah Sumatera Utara ini. Uji petik ini nanti akan menjadi dasar bagi Pemprovsu untuk meminta PBBKB naik menjadi 1 triliun rupiah di Sumatera Utara,” ujarnya mengakhiri.
To Top