Berita

Muhri Fauzi Hafiz Usulkan Bawa Persoalan Pertamina ke Ranah Hukum

TRIBUN-MEDAN.com – PT Pertamina Wilayah Sumatera bagian Utara (Sumbagut) belum menjawab secara terbuka alasannya tidak memberikan data penjualan bahan bakar minyak (BBM) di Provinsi Sumatera Utara (Sumut) meskipun telah diadukan ke Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).

Menurut anggota komisi C dari fraksi partai Demokrat, Muhri Fauzi Hafiz jika Pertamina beralasan penurunan setoran PBBKB karena fluktuasi harga BBM, bagaimana dengan volume penjualan BBM yang disalurkan Pertamina di Sumatera Utara?

“Jumlahnya juga harus kita ketahui, agar kita bisa menerima pendapat sepihak dari Pertamina tersebut,” ujar Muhri Fauzi Hafiz yang dihubungi, Kamis (20/10/2016).

Soal Pertamina tidak menyebut beberapa produk baru yang mereka miliki, seperti pertalite, dexlite, pertamina dex yang harganya juga lebih mahal dari premium dan bio solar, apakah produk baru itu tidak dikenakan pajak PBBKB?

“Oleh karena itu, kita sangat mendukung upaya Pemprovsu melalui Dinas Pendapatan untuk melaporkan “prilaku buruk,” Pertamina yang hanya mau “enak,” sendiri,” tambahnya lagi.

Fauzi meyakini jika dibuka secara terbuka data penyaluran BBM di Sumatera Utara ini, pendapatan dari sektor PBBKB akan bisa mencapai 1 triliun rupiah.

Dia juga mengusulkan persoalan ini kita bawa ke ranah hukum melalui DPRD Sumut. Menurutnya mereka punya Komisi Informasi Publik atau KIP dan kita juga punya pengadilan pajak yang bisa memberikan solusi. “Bahkan, Saya berharap saudara Gubernur bisa membentuk tim khusus terkait PBBKB dan Pertamina,” katanya.

Soal penurunan setoran Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor (PBBKB) yang dipertanyakan Dinas Pendapatan Pemprov Sumut disebut karena harga BBM menurun. Officer Communication and Relations PT Pertamina MOR I, Arya Yusa Dwicandra, mengatakan, penyetoran PBBKB di Sumut menurun seiring fluktuasi harga BBM bersubsidi.

Kebijakan penurunan harga BBM menjadi aspek utama penyebab penurunan jumlah setoran tersebut. Pembayaran PBBKB di Sumut mengacu Undang-Undang (UU) Nomor 8 Tahun 2009 mengenai Pajak dan Retribusi Daerah, Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Nomor 4 Tahun 2015 tentang Perhitungan Harga Jual Eceran Bahan Bakar Minyak, serta Peraturan Gubernur Sumut Nomor 26 Tahun 2012 mengenai Pemberian Keringanan PBBKB.

“Mekanisme yang diatur dalam tiga aturan ini yang dipedomani PT Pertamina MOR I,” kata Arya di Medan, Selasa (18/10). Arya menyebutkan, pada 2014, Pertamina MOR I telah menyetorkan PBBKB khusus kepada Pemprov Sumut sebesar Rp797 miliar. Pada 2015, jumlah tersebut meningkat 5% menjadi Rp837 miliar. Sementara hingga Agustus 2016 ini, Pertamina MOR I telah menyetorkan PBBKB sebesar Rp491 miliar. Setoran PBBKB tahun ini cenderung menurun karena harga BBM turun dua kali.

Pada 5 Januari 2016, kata Arya, harga premium turun dari Rp7.300 menjadi Rp6.950 per liter. Kemudian, solar dari Rp6.700 menjadi Rp5.650. Lalu pada 1 April 2016, harga premium kembali turun dari Rp6.950 menjadi Rp6.450 dan solar dari Rp5.650 menjadi Rp5.150. “Sementara komponen penyetoran PBBKB itu mengacu kepada harga BBM yang berlaku,” ucapnya.

Menurut Arya, laporan PBBKB Pertamina MOR I disampaikan secara rutin setiap bulan kepada gubernur lima provinsi yang masuk wilayah kerja Pertamina MOR I, yakni Sumut, Aceh, Sumatera Barat, Riau, dan Kepulauan Riau. Jumlah yang disetorkan itu diperbarui dari sistem.

Terpisah, Wakil Ketua Komisi C DPRD Sumut, Hanafiah Harahap, mengatakan, pengaduan resmi Dinas Pendapatan Pemprov Sumut atas PT Pertamina ke KPK merupakan upaya Sumut untuk meminta haknya. Masyarakat Sumut harus mengetahui jumlah BBM yang terjual di Sumut karena berimbas pada jumlah penerimaan PBBKB.

“Selama ini, data itu tidak pernah bisa diakses. Pertamina berlindung di balik Peraturan Menteri ESDM . Saya melihat peraturan menteri itu keliru, dan ditafsirkan sepotong sepotong,” katanya.

To Top