Berita

Milyaran Rupiah Anggaran Sosialisasi Pajak Dan Retribusi Daerah Tidak Terpakai

BANGFAUZI.COM – Anggota komisi C DPRD provinsi Sumatera Utara, Muhri Fauzi Hafiz, menyebut ada jumlah dana yang besar pada APBD 2016 untuk kegiatan sosialisasi pajak dan retribusi daerah kepada masyarakat yang dikelola oleh Dinas Pendapatan (Dispenda) pemerintah provinsi Sumatera Utara (Pemprovsu).

Sehingga, sangat wajar jika kegiatan sosialisasi tersebut benar dilakukan secara profesional di kabupaten/kota, maka, perolehan penerimaan pajak dan retribusi daerah juga bisa meningkat pada tahun 2016 yang berjalan.

“Saya lihat di buku laporan realisasi anggaran semester I dan prognosis enam bulan berikutnya yang diserahkan Pemprovsu melalui TAPD kepada DPRD SU, ditemukan anggaran sosialisasi pajak dan retribusi daerah sebesar Rp 7.480.830.000,-, namun, dilaporkan bahwa untuk realisasi semester pertama hanya baru Rp 99.000.000,-, menurut Saya, hal ini satu tindakan yang buruk dan melemahkan. Disaat kita berupaya agar masyarakat mau dan gemar membayar pajak, maka, upaya yang bisa memotivasi dan menggerakkan harus dilakukan secara intensif. Faktanya, sudah lebih enam bulan APBD berjalan, namun, anggaran sosialisasi ini masih bersisa sebesar 7,38 milyar rupiah. Ini kan menjadi satu hal yang bertolak belakang dan tidak profesional dengan semangat untuk meningkatkan PAD kita,” kata anggota Badan Anggaran DPRD SU yang berasal dari kota Binjai dan kabupaten Langkat kepada wartawan, Selasa, 30/8.

Muhri Fauzi Hafiz juga menambahkan, seharusnya kegiatan sosialisasi menjadi prioritas setelah kegiatan pemungutan yang gencar dilakukan oleh Dispenda Pemprovsu. Karena, dengan kegiatan sosialisasi kita bisa menaruh harapan terhadap kesadaran yang lebih baik bagi wajib pajak untuk mau membayar pajak ke Dispenda Pemprovsu, diantaranya, pajak kendaraan bermotor (PKB/BBNKB) dan pajak air permukaan (APU).

Muhri menyatakan keheranan dirinya melihat data realisasi semester pertama yang dilaporkan Pemprovsu pada judul kegiatan sosialisasi pajak dan retribusi daerah yang masih sangat minim realisasinya, bahkan menurutnya nyaris tak digunakan.

“Kalau sosialisasi dilakukan di akhir tahun, itu namanya sosialisasi abal-abal dan lebih baik tak usah dikerjakan, nanti bisa menjadi temuan. Saya akan sampaikan hal ini kepada pimpinan komisi C DPRD SU, agar meminta data kegiatan sosialisasi yang telah dilakukan oleh Dispenda Pemprovsu kepada masyarakat, bagaimana bentuk kegiatannya dan output nya, apakah sudah terukur dan dikelola secara profesional, atau sama sekali tidak ada kegiatannya,” kata Muhri Fauzi Hafiz, menutup wawancaranya.

To Top