Berita

Perumnas Mengaku Sulit Bangun Rumah Murah dan Layak

BANGFAUZI.COM – Meski masalah perizinan telah diakomodir oleh pemerintah dengan dikeluarkannya Paket Kebijakan Ekonomi Jilid XIII, sejumlah kendala masih dirasakan oleh pengembang perumahan dalam melakukan penyediaan rumah bagi masyarakat.

Project Management Officer PT Perum Perumnas Andi Patria Nusantara mengatakan, masih ada banyak hambatan yang dihadapi oleh pengembang di lapangan, khususnya penyediaan lahan. Untuk perumahan MBR misalnya, lahan yang dapat dibebaskan oleh PT Perum Perumnas memiliki lokasi yang jauh dari pusat kota.

Akibatnya, masyarakat yang bekerja di kota sulit untuk memiliki hunian mengingat pertimbangan jarak tempuh dan transportasi.

“Pengadaan lahan ini memang sangat banyak masalah kalau MBR, harus layak semuanya, tapi yang layak dan murah mesti jauh. Jadi memang ruwet sekali,” ujar dia pada diskusi di Hotel Ambhara, Jakarta Selatan seperti yang dilansir Detik.com, Senin (29/8/2016).

Lanjut Andi, perseroan juga harus membayar bunga atas pembiayaan yang diakses dari lembaga pembiayaan, sedangkan perumahan yang sudah dibangun tidak selalu dapat langsung terjual ke konsumen.

Selain itu, sistem pembiayaan reimbursement dari perbankan selama ini dirasa masih mengalami kendala untuk perumahan MBR yang dibangun dalam bentuk Rusunami di wilayah perkotaan.

Selama ini perbankan atau lembaga pembiayaan baru bisa menyalurkan bantuan ke perseroan jika perumahan tersebut siap huni. Sementara untuk membuat bangunan yang siap huni semua membutuhkan biaya yang tinggi. Padahal rusunami yang siap huni tidak selalu dapat segera terjual ke konsumen.

“Gimana mungkin kita tidak melirik rusun yang bukan nami (sederhana milik) kalau mekanisme seperti itu. Rusun biasa saja untuk bangun pondasi selesai, kita dibayar 30% dari perbankan, modalnya kita pondasi itu 8-10% dari total kontrak. Kalau bangun tapak mungkin bisa disesuaikan dengan pasar sehingga bisa kita efisiensikan,” tukasnya.

Setidaknya ada 5 tantangan yang dihadapi oleh Perumnas saat ini dalam membangun industri perumahan, diantaranya :
1. Proses pengadaan lahan dan perizinan.
2. Keterbatasan kapasitas pengembang.
3. Rendahnya daya beli masyarakat.
4. Keterbatasan infrastruktur pendukung
5. Anggaran dan kebijakan pemerintah

“Perizinan sudah terjawab di paket kebijakan. Meskipun kita tunggu implementasi di lapangan apakah akan berjalan mulus. Pengadaan lahan banyak masalah kalau bicara untuk MBR. Kalau mau murah pasti akses ke tempat kerja pasti jauh,” tandasnya.

“Soal keterbatasan kapasitas pengembang, untuk rusunami, ketika bangun yang landed, kita bangun bisa nyicil sesuai pasar yang sedang jalan. Tapi begitu rusunami, dipesan 10, 20, 50, 100 kalau memang komitmen, ya kita di situ harus dibangun. Pendanaan sangat berat. Konstruksi harus selesai. Pondasi modal nya 10% dari building. Pola ketersediaan pasokan rumah program FLPP juga berbeda di setiap daerah. Jadi kebutuhan anggaran cukup besar. Terakhir, belum terintegrasinya kebutuhan infrastruktur dasar perumahan seperti jalan, listrik dan air,” pungkas dia.

To Top