Berita

Sengketa APU dengan Inalum, Dispenda Sumut Minta Bantuan KPK

BANGFAUZI.COM – Kepala Dinas Pendapatan Provinsi Sumut Dr Sarmadan Hasibuan mengaku meminta bantuan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) untuk mengawal proses persidangan sengketa pajak Air Permukaan Umum (APU) di Pengadilan Pajak antara Pemprov Sumut dengan PT Inalum (Persero).

“KPK menyarankan agar kita mengirim surat resmi dan ditembuskan ke Gubernur Sumut dan DPRD Sumut,” kata Kadispenda Sumut Sarmadan Hasibuan, Selasa (23/8).

Sejauh ini, katanya, sudah beberapa kali persidangan digelar. Diperkirakan, akhir tahun ini perkara sudah diputus oleh Pengadilan Pajak.

“Paling lambat Desember ini selesai. Karena peraturan di Pengadilan Pajak, paling lambat satu tahun. PT Inalum memasukkan gugatan pada Desember tahun lalu,” ungkap Sarmadan.

Menurut Sarmadan, jika Pemprov Sumut menang, maka akan menerima Rp 1,5 triliun total pajak APU dari PT Inalum. PT Inalum sebelumnya sudah membayarkan sekitar Rp 400-an miliar.

“Sebaliknya, kalau kita kalah, belum tahu persis bagaimana putusan pengadilan apakah kita harus mengembalikan yang sudah dibayarkan tersebut,” sebut Sarmadan.

Sementara, lanjutnya, jika pengadilan memenangkan Pemprovsu, maka dengan uang yang didapat dari PT Inalum, Pemprovsu akan lebih leluasa meningkatkan pembangunan. Termasuk juga dialokasikan untuk menjadi tuan rumah Musabaqah Tilawatil Quran Nasional (MTQN) dan untuk Pilkada Sumut pada 2018.

Dia menambahkan, dalam melawan Inalum di Pengadilan Pajak, Pemprovsu menyediakan anggaran khusus di Biro Hukum.

“Saya sudah sampaikan di rapat Tim Pengelola Anggaran Daerah (TPAD) agar tidak ada masalah, perlu anggaran khusus yang ditampung di Biro Hukum. Karena kalau kami di Dispenda tidak bisa,” sebut Sarmadan.

Sekedar informasi meskipun status pajak APU PT Inalum masih dalam proses di pengadilan pajak, namun Pemprovsu tetap akan mengirimkan surat tagihan pajak kepada PT Inalum. Menurut Kabid APU Dispenda Sumut Rita Mestika jika dihitung dari November 2013 hingga saat ini tagihan pajak APU PT Inalum berkisar Rp1 triliun lebih. Setiap bulannya tagihan pajak APU Inalum berkisar Rp 40 miliar.

Sebelumnya Gubernur Sumut Erry Nuradi mengaku Pemprovsu siap menghadapi proses hukum tersebut, apalagi yang berkaitan dengan perolehan Pendapatan Asli Daerah (PAD) Sumut.

“Kita siap untuk menghadapi gugatan itu. Kita harus hadir terkait segala hal yang berhubungan dengan hukum, apalagi ini mengenai pengadilan pajak yang bersangkutan dengan PAD kita,”ujar Erry.

Pengacara Profesional

Sementara DPRD Sumut menilai Pemprov Sumut harus didampingi pengacara profesional dalam kasus tunggakan pajak APU PT Inalum sebesar Rp 1,33 triliun di Pengadilan Pajak Jakarta. Pasalnya, selama persidangan Pemprovsu dalam hal ini Dinas Pendapatan tidak ada didampingi pengacara.

“Jadi kalau Pemprov membutuhkan dana yang akan diusulkan dalam P APBD 2016, seharusnya bukan hanya untuk konsultan hukum saja melalui kerjasama dengan USU. Namun, kebutuhan dana yang semestinya dimohonkan lebih spesifik itu seperti, dana menggunakan jasa konsultan hukum atau pengacara profesional untuk pendampingan saat persidangan,” ujar Anggota Badan Anggaran (Banggar) DPRD Sumut Muhri Fauzi Hafiz kepada MedanBisnis, Selasa (23/8).

Menurut anggota komisi C DPRD Sumut ini, kalau memang Pemprov Sumut membutuhkan dana untuk memenangkan sengketa pajak APU itu, maka harus segera dimasukkan dalam drat P APBD yang sampai saat ini belum diserahkan Pemprovsu ke DPRD.

Selain itu, dana juga dibutuhkan untuk membayar jasa pendapat ahli sebagai saksi ahli dalam persidangan tersebut, guna memberikan penjelasan kepada majelis hakim terhadap kedudukan soal pajak APU yang menjadi objek perkara berdasarkan kajian hukum, teori hukum dan pertimbangan lainnya.

“Sebab, konsultasi antar lembaga baik USU maupun Pemprov Sumut melalui dinas bisa dilakukan secara informal dan kalau USU atas nama kelembagaan pasti tidak akan menolak sebagai bagian Tri Darma Perguruan Tinggi. Jadi Kepala Dinas Pendapatan jangan salah menyampaikan kepada kalangan DPRD maupun masyarakat, soal proses sengketa pajak APU di pengadilan saat ini,” tegasnya.

Hal senada dikatakan anggota Banggar DPRD Sumut lainnya, Baskami Ginting, HM Nezar Djoeli dan Darwin Lubis. Menurut anggota komisi D ini, Pemprovsu perlu melakukan konsultasi ke KPK dalam menganggarkan dana untuk sewa pengacara (kuasa hukum) mendapingi sengketa tunggakan pajak APU, guna menghindari terjadinya temuan.

 

To Top