Berita

Sarmadan Minta Seluruh Pihak dan Pegawai Tenang Soal Isu Suap

BANGFAUZI.COM – Terkait Soal kasus suap yang menimpa instansinya, Sarmadan Hasibuan selaku Kepala Dinas Pendapatan Daerah Sumut meminta seluruh pihak di jajarannya untuk tetap berkerja sesuai dengan target yang ditetapkan tanpa berlebihan menanggapi dugaan kasus suap yang menimpa instansi tersebut saat dirinya belum menjabat.

Sarmadan mengaku akan meningkatkan konsolidasi dan memotivasi jajarannya guna menghindari sikap pesimis yang dapat menurunkan kinerja para pegawai.

“Seperti saat ini kita lakukan kunjungan kerja ke sejumlah Samsat di Langkat dan Binjai. Ini bukan hanya membangun silahturahmi, tapi juga untuk memotivasi pegawai, dan semoga persoalan dengan Pansus PAD itu cepat berlalu,” ujar Sarmadan, Rabu (27/7/2016).

Sementara itu Muhri Fauzi Hafiz anggota DPRD Sumut dari fraksi Demokrat mengatakan kalau hasil rapat Komisi C dengan Kepala Dinas Pendapatan yang baru, Sarmadan Hasibuan, menyebutkan bahwa Komisi C DPRD Sumut turut mendukung proses sidang sengketa pajak yang akan dimulai pada tanggal 2 Agustus nanti di Jakarta, terkait pajak air permukaan (APU) PT Inalum.

Dalam rapat Komisi C dengan Kepala Dinas Pendapatan, Sarmadan Hasibuan, Kamis (21/7), di Kabanjahe, disebutkan bahwa pemerintah provinsi Sumatera Utara, melalui dinas pendapatan memohon dukungan dari lembaga anti rasuah KPK RI guna mengawal berjalannya proses persidangan yang jujur dan adil, terhadap keberatan PT Inalum atas tarif pajak APU yang dibebankan oleh pemerintah provinsi Sumatera Utara.

Menurut Muhri Fauzi Hafiz, bahwa upaya yang dilakukan pemerintah provinsi Sumatera Utara yang meminta dukungan lembaga anti rusuah KPK RI dalam proses sengketa pajak dengan PT Inalum sudah tepat.

“Kami di Komisi C juga mendukung upaya itu, agar  proses persidangan yang berjalan bisa lebih baik dan bebas dari intervensi. Karena, Sumatera Utara membutuhkan pajak APU tersebut demi keadilan yang bermanfaat bagi pembangunan daerah ini. Saya yakinkan kepada kita bahwa berulangkali komisi C baik melalui pimpinan dan anggota lainnya, juga selalu menyebut bahwa PT Inalum harus taat hukum dan mendukung semua program pembangunan yang sudah dilaksanakan sesuai aturan yang ada. Pajak APU adalah salah satu sumber pendapatan daerah yang sangat kita butuhkan saat ini untuk membiayai semua kegiatan pembangunan yang sedang berjalan, maka sudah sepatutnya pemerintah provinsi mempertahankan hak yang dimiliki tersebut untuk kepentingan rakyat Sumatera Utara,” kata anggota DPRD provinsi Sumatera Utara asal daerah pemilihan kabupaten Langkat dan kota Binjai itu.

Maka dari itu katanya bahwa pihaknya sangat mendukung jika Dinas Pendapatan Provinsi Sumut melalui Kepala Dinasnya meminta dukungan lembaga KPK RI guna memantau dan mengawal proses persidangan tersebut.

Di tempat berbeda, Sekretaris Daerah Pemprov Sumut, Hasban Ritonga, berharap Sarmadan dapat membenahi kinerja jajaranya agar dapat mencapai target Pendapatan Asli Daerah (PAD) Sumut2016 senilai Rp 4,63 Triliun.

Sama halnya dengan Sarmadan, Hasban juga berharap agar persoalan yang tengah dihadapi Dinas Pendapatan Daerah saat ini dapat berlalu dengan cepat.

“Kita harapkan seperti itu, kita juga berharap nanti kita bisa menang di Pengadilan Pajak dengan PT. Inalum. Karena, kalau kita menang, maka PAD kita dari Pajak Air Permukaan bisa bertambah hingga ratusan miliar. Tentang persoalan dengan PAD itu kita harap cepat selesai lah,” ujar Hasban saat ditemui di ruang kerjanya.

Dinas Pendapat Daerah Pemprov Sumut saat ini tengah menjadi sorotan publik akibat adanya dugaan suap kepada Pansus PAD DPRD Sumut pada Juni silam.

Beberapa waktu lalu, Direktur Gratifikasi KPK, Giri Suprapdiono, mengatakan bahwa terdapat tujuh anggota Pansus PAD DPRDSumut yang telah mengembalikan uang kepada pihaknya.

Menurut Giri, para anggota Pansus yang tidak melaporkan uang suap lebih dari 30 hari setelah penerimaan akan dikenakan tindak pidana gratifikasi.

Sementara itu, mantan Kepala Dinas Pendapatan Daerah PemprovSumut, Rajali, menghindar saat ditanya terkait dugaan suap yang disebut-sebut diberikan oleh pihaknya tersebut kepada pihak Pansus.

Tanpa menjawab pertanyaan, Rajali yang saat ini telah dirotasi menjadi Kepala Dinas Kesejahteraan dan Sosial Pemprov Sumut langsung menuju mobil dinasnya usai menghadiri acara penandatangan kontrak kinerja di Aula Martabe Lantai II Kantor Gubernur Sumut Jalan Pangeran Diponegoro pada Jumat (22/7/2016) lalu.

To Top