Berita

PT Inalum Jangan Cari Alasan Untuk Tidak Bayar Pajak APU

Anggota komisi C DPRD Provinsi Sumatera Utara Muhri Fauzi Hafiz, menolak alasan keberatan PT Inalum untuk membayar kewajiban pajak APU yang sudah ditetapkan oleh pemerintah provinsi Sumatera utara (Pemprovsu).

Hal itu terungkap dalam rapat dengar pendapat antara Dinas Pendapatan Pemprovsu bersama PT Inalum di ruang rapat komisi C gedung DPRD Sumatera Utara, Jumat (17/6/2016) kemarin.

“Semua alasan keberatan PT Inalum terhadap tagihan pajak APU yang berkaitan dengan pembangkit listrik untuk kepentingan sendiri, tidak berdasar dan seakan dibuat-buat. Saya menolak semua alasan itu, sebab, pemprovsu melalui perda nomor 1 tahun 2011 tentang pajak dan retribusi daerah, serta peraturan gubernur nomor 24 tahun 2011, sudah sangat jelas mengatur harga dasar air yang digunakan,” ujar Muhri Fauzi Hafiz.

Dia berharap PT Inalum melalui direktur utama dan jajarannya untuk segera mematuhi aturan tersebut di atas dan membayar semua kewajibannya, bukankah kepatuhan tersebut juga merupakan bukti kepatuhan pt inalum terhadap aturan yang ada di negara ini.

“Saya merasa tidak patut PT Inalum menyebutkan salah satu alasan keberatannya adalah bahwa dengan jumlah kewajiban pajak APU yang ditagihkan Pemprovsu tidak memungkinkan bagi inalum untuk lebih mengembangkan usahanya dan ivestasi, padahal disisi lain kita mengetahui pt inalum merupakan bumn yang sehat dan masuk dalam 20 besar bumn pencetak laba terbaik,” kata anggota DPRD Provinsi Sumatera Utara asal daerah pemilihan Kota Binjai dan Kabupaten Langkat ini.

Makanya, kata Muhri tidak ada salahnya juga memberikan kontribusi besar kepada daerah melalui kepatuhan membayar pajak APU yang sudah diatur oleh aturan yang ada di pemprovsu.

Muhri Fauzi Hafiz juga menambahkan, bahwa jika PT Inalum membayar pajak APU itu artinya PT Inalum juga berkontribusi langsung terhadap pembangunan daerah dan bisa menjadi contoh sebagai BUMN yang berprestasi.

Meskipun untuk keberatan wajib pajak tersebut juga diatur dalam Perda dan Pergub tersebut di atas, namun, upaya banding dan pengajuan keberatan yang dilakukan PT Inalum di pengadilan pajak saat ini, sesungguhnya membuktikan jajaran pt inalum diragukan kecintaannya terhadap daerah ini.

Jangan sampai PT Inalum merasa sudah berbuat banyak kepada negara atas nama BUMN tapi kenyataannya melanggar ketentuan yang negara juga sudah memberikan delegasi keWenangannya kepada daerah, kata muhri fauzi mengakhiri.

PT Inalum membantah telah menunggak pembayaran Pajak APU (PAP) kepada Pemerintah Provinsi Sumatera Utara. Seperti yang dikutip dari RRI.co.id BUMN tersebut hanya keberatan dengan nilai pajak yang dikenakan Dinas Pendapatan Daerah Provinsi Sumatera Utara.

Dalam Rapat Dengar Pendapat (RDP) dengan PT Inalum dan Dispenda Sumut  itu Direktur Operasional PT Inalum (Persero) SS Sijabat mengatakan, sejatinya perusahaan telah membayar PAP sesuai Surat Ketetapan Pajak Daerah (SKPD) yang diterbitkan Dispenda.

Namun untuk SKPD Sungai Asahan Pembangkit Listrik Kepentingan Sendiri, terjadi perbedaan perhitungan antara Inalum dengan Dispenda.

Inalum menghitung berdasarkan tarif pembangkit listrik yaitu jumlah listrik yang dihasilkan (Kwh). Inalum melakukan pembayaran menggunakan tarif pembangkitn listrik yang sama dengan PLN sebesar Rp75/Kwh. Sedangkan Dispenda menghitung berdasar tarif industri yaitu kubikasi air (m3) yang dihitung progresif.

Sijabat menjelaskan bila perhitungan Pajak APU berdasarkan kubikasi seperti yang digunakan Dispenda, maka beban PAP Inalum dalam satu tahun berkisar Rp 521 miliar atau US$40,1 juta.

“Kenaikan beban ini menjadi tambahan biaya tetap bagi Inalum yang akan menaikkan harga pokok produksi, dan Inalum berpotensi mengalami kerugian terutama pada saat harga jual alumunium dunia turun,” katanya.

Dari hasil RDP tersebut diketahui bahwa PT Inalum harus membayar Rp 521 Milyar per tahun pajak APU kepada pemprovsu melalui dinas pendapatan, dengan kategori penetapan harga dasar air untuk listrik untuk kepentingan sendiri berdasarkan tarif industri dengan metode kubikasi.

Sementara Kabid APU Dispenda Sumut Rita Mestika menjelaskan PT Inalum memakai tiga golongan air, yakni PLN, industi dan non industri. Untuk non industri dan PLN menurutnya tidak terjadi masalah.

“Yang jadi permasalahan di industri,” kata Rita.

Rita mengungkapkan, Dispenda menetapkan SKPD Sungai Asahan Pembangkit Listrik Kepentingan Sendiri dalam golongan industri, karena dalam Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 12 Tahun 2002 , pasal 1 menyebutkan bahwa Badan Usaha Milik Negara (BUMN) adalah Pertamina dan PT PLN, tidak termasuk PT Inalum.

Kemudian pada pasal 5 disebutkan, khusus untuk BUMN yang bergerak di ketenagalistrikan untuk pemanfaatan umum. Sedangkan PT Inalum ketenagalistrikannya untuk pemanfaatan sendiri.

“Itu kenapa kita tetapkan sebagai industri,” ujarnya.

Dikatakan Rita, dari SKPD yang dikeluarkan Dispenda, Inalum seharusnya membayar PAP untuk golongan industri sekitar Rp41 miliar hingga Rp43 miliar per bulan. Namun yang sudah disetor Inalum hanya Rp2 miliar berdasarkan perhitungan Rp7,5 per kwh yang dihitung sendiri oleh Inalum.

Atas perbedaan pembayaran ini PT Inalum telah mengajukan surat keberatan ke Gubernur Sumut. Inalum kemudian mengajukan banding pajak ke Pengadilan Pajak karena surat keberatan ditolak gubernur. Hingga kini Inalum dan Pemprov menunggu keputusan dari Pengadilan Pajak.

To Top