Berita

Terus Merugi, PT Aneka Jasa Industri Harus Ditutup

BANGFAUZI.COM – Pemprovsu kembali menerima opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) yang diberikan oleh Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) RI terhadap LKPD Pemerintah Provinsi Sumatera Utara (Pemprovsu) tahun 2015 .

Namun dalam laporannya, membeberkan sejumlah  temuan di Satuan Perangkat Kerja Daerah (SKPD) Pemprovsu, termasuk Dinas Pendapatan, BPBD, PT Aneka Jasa Industri (AIJ) terus merugi, Disperindag, Binamarga, Dispora Sumut.

Selain itu, BPK juga menginstruksikan penyimpan barang dimasing-masing SKPD untuk menatausahakan barang persediaan secara tertib.

BPK juga memerintahkan TAPD berkoordinasi dengan Badan Anggaran (Banggar) DPRD menganggarkan pembayaran kewajiban bagi hasil provinsi sebesar Rp1.6 triliun tanpa mengurangi kewajiban transfer bagi hasil pajak tahun berjalan.

Menyikapi hal itu, anggota DPRD Sumut Fraksi Partai Demokrat,  Muhri Fauzi Hafiz kepada wartawan,kemarin, mengatakan bahwa catatan BPK RI atas LKPD Pemerintah provinsi Sumatera utara tahun 2015 pada prinsipnya merupakan perintah untuk wajib ditindaklanjuti oleh semua pihak.

“Terkait PT AIJ, seharusnya dengan catatan tersebut di atas, sebaiknya perusahaan tersebut harus ditutup sebab tidak pernah menguntungkan. Mekanisme penutupannya bisa dengan cara merger atau akuisisi ke BUMD lainnya,” ujarnya.

Kemudian kata Muhri untuk SKPD yang terdapat temuan BPK, menurut dia harus menjadi bahan penilaian oleh Gubernur Sumatera Utara, Tengku Erry menilai kinerja, khusus Kadispenda Rajali S.SOs

“Komisi C meminta agar jabatan Kadispenda Sumut diganti menyusul banyaknya temuan BPK terhadap instansi tersebut,” ujar anggota Komisi C tersebut.

Muhri juga meminta soal transfer bagi hasil pajak provinsi ke kabupaten/kota sebesar 1,6 T tidak patuhi UU / ketentuan yan berlaku harus dilesaikan dengan baik.

“Dari banyaknya persoalan tersebut, sebaiknya mengingkatkan Gubernur Sumatera Utara untuk mengevaluasi kinerja anggotanya,” pintanya.

To Top