Berita

Ini Komentar Fraksi Demokrat atas LKPJ Gubsu Anggaran 2015 (2)

Seperti yang telah diuraikan sebelumnya bahwa buruknya kinerja pengelolaan keuangan daerah memiliki hubungan yang linier dengan hasil-hasil pembangunan yang dicapai, demikian juga dalam bidang pendidikan.

Salah satu indikator belum berjalannya pelayanan dasar pendidikan di Sumatera Utara adalah terjadinya peningkatan angka putus sekolah pada jenjang SMA/MA. Angka putus sekolah jenjang sma/ma pada tahun 2014 adalah sebanyak 3.226 siswa. Jumlah angka putus sekolah jenjang sma/ma ini justru mengalami peningkatan menjadi 5.739 siswa pada tahun 2015, atau mengalamai peningkatan hampir 100 %.

Hasil uji kompetisi guru tahun 2015 menempatkan provinsi Sumatera Utara peringkat ke 20 secara nasional dengan nilai rata-rata 48,96 atau dibawah rata-rata nasional 53,05. Hasil ini berbanding terbalik dengan hasil yang dicapai siswa melalui Ujian Nasional yang relatif lebih baik.

Demikian disampaikan pendapat anggota dewan atas nama Fraksi Partai Demokrat DPRD provinsi Sumatera Utara atas hasil pembahasan panitia khusus terhadap laporan keterangan pertanggungjawaban Gubernur Sumatera Utara  akhir tahun anggaran 2015 yangg disampaikan Hartoyo sebagai juru bicara yang disampaikan pada Paripurna DPRD Sumatera Utara Tanggal 17 Mei  2016 lalu.

Menurut Fraksi Demokrat DPRD Sumut ada kesan auto pilot dalam penyelenggaraan pendidikan di Sumatera Utara. Rendahnya capaian angka hasil uji komptensi guru harus dibaca sebagai rendahnya perhatian dan fasilitasi oleh pemerintah daerrah pada kemampuan dan komptensi guru yang menjadi salah satu kunci suskes penyelenggaraan urusan wajib pendidikan.

Rendahnya kemampuan masyarakat untuk mengakses pendidkan yang baik sebagai hak fundamental warga negara yang dijamin oleh konstitusi UUD tahun 1945, dapat dilihat dari semakin berkurangnya kemampuan siswa melanjutkan pendidikan. Jumlah melanjutkan pendidikan pada tingkat SMP/MTS pada tahun 2014 adalah sebanyak 226.047 siswa.

Jumlah melanjutkan pendidikan jenjang SMP/MTS ini mengalami penuruan yang cukup signifikan, dimana pada tahun 2015 angka melanjutkan pendidikan pada jenjang SMP/MTS hanya sebanyak 210.653 siswa. Dari dua indikator yang kami perlihatkan ini, tampak jelas pemerintah provinsi Sumatera Utara provinsi sumatera utara masih belum dapat memberikan pelayanan dasar yang maksimal atas pendidikan.

Dalam urusan pemerintahan pendidikan, secara umum program dan kegiataan yang dilaksanakan pada tahun 2015 masih jauh dari apa yang diharapkan untuk mendukung visi sumatera utara berdaya saing. Program dan kegiatan pendidikan yang dilaksanakan didominasi oleh kegiatan berbagai ceremonial dan lomba serta  fasilitasi kegiatan lomba seperti olimpiade sains dan bentuk-bentuk lomba lainnya.

Kegiatan orientasi dan pengembangan kurikulum berbasis keunggulan lokal, seperti bidang kelautan dan perikanan, pertanian dan pariwisata yang memang merupakan karakteristik daerah tidak kelihatan sama sekali.

Beberapa kegiatan seperti yang terdapat dalam program peningkatan mutu pendidik dan tenaga kependidikan berupa olimpiade sains nasional guru (OSNG) tidak menjelaskan berapa jumlah pesertanya, serta apa capaian yang di dapat pada tingkat nasional.

Demikian juga halnya dengan kegiatan training of trainer (TOT) pengembangan bahan ajar dan bahan ujian berbasis teknologi informasi dan komuniaksi Provinsi Sumatera Utara tidak terukur besaran dan lingkup kegiatan pada tingkat kabupaten/kota.

Hal ini patut dipertanyakan sehubungan dengan dilaksanakannya ujian nasional jenjang sma/smk/man berbasis komputer. Pertanyaannya seberapa besar dampak dari kegiatan ini terhadap kemampuan sumatera utara dalam menyelenggarakan ujian nasional berbasis komputer.

Pelaksanaan urusan pendidikan di sumatera utara tidak memperlihatkan besaran dukungan terhadap program nasional yang terkait dengan achieve universal primary education yang merupakan salah satu dari delapan  program dalam millenium development goals (mdgs)yang sudah menjadi komitmen nasional untuk mewujudkannya. Laporan lkpj akhir tahun anggaran 2015 tidak dapat menunjukkan seberapa besar kontribusi sumatera utara dalam mendukung capaian nasional dalam mewujudkan mdgs yang berakhir pada tahun 2015 tersebut, dan dilanjutkan dengan komitmen terhadap millenium susteaninble development (msd).

Terkait dengan pelaksanan urusan pendidikan yang berdasarkan fungsinya meliputi urusan administrasi, infrastruktur, aksesibilitas dan mutu pendidikan, jika diperhatikan alokasi anggaran sebagian besar diserap untuk urusan administrasi.

Sementara masalah yang berhubungan dengan aksesibilitas dan mutu pendidikan masih belum mendapat porsi alokasi anggaran seperti yang diharapkan. Dengan alokasi anggaran pendidikan yang hanya mencakup 3 % (tiga persen) dari total anggaran belanja daerah, ditambah dengan alokasi anggaran pendidikan yang masih terfokus dengan urusan administrasi sulit untuk menyebutkan bahwa kebijakan pengelolaan pendidikan di sumatera utara telah diarahkan untuk mewujudkan sumatera utara berdaya saing, dari sudut pandang persiapan sumber daya manusia.

 

To Top