Berita

Ini Komentar Fraksi Demokrat atas LKPJ Gubsu Anggaran 2015 (1)

Kebijakan pembangunan tahun kedua dari pelaksanaan RPJMD Provinsi Sumatera Utara tahun 2013-2018 masih berada pada pusaran penanganan permasalahan pembangunan yang mendesak seperti infrastruktur, kesehatan, pendidikan, dan prasarana layanan umum lainnya.

Demikian pendapat anggota dewan atas nama Fraksi Partai Demokrat DPRD provinsi Sumatera Utara atas hasil pembahasan panitia khusus terhadap laporan keterangan pertanggungjawaban Gubernur Sumatera Utara  akhir tahun anggaran 2015 yangg disampaikan Hartoyo sebagai juru bicara yang disampaikan pada Paripurna DPRD Sumatera Utara Tanggal 17 Mei  2016 lalu.

Oleh karenanya sudah tentu dibutuhkan pendanaan pembangunan yang semakin besar sesuai dengan kebutuhan untuk mewujudkan provinsi sumatera utara yang berdaya saing.

Dokumen RPJMD Provinsi Sumatera Utara tahun 2013-2018, pada rencana prioritas yang disertai perencanaan pendanaan, disebutkan bahwa untuk menjalankan berbagai program dan kegiatan pembangunan di sumetara utara pada tahun anggaran 2015 direncanakan pendapatan dan belanja daerah sebesar sekitar Pp. 9,21 triliun.

Pendapatan daerah pada P-APBD Sumut tahun 2015 mengalami penurunan sebesar Rp.222.526.478.469,- dibanding APBD murni tahun 2015 sebesar Rp.8.674.837.294.100,- penurunan pendapatan daerah tersebut utamanya disebabkan menurunnya target pendapatan asli daerah (PAD) sebesar Rp.634.031.176.594,-, dana perimbangan turun sebesar rp.125.841.903.691,-, dan akhirnya pada P-APBD tahun anggran 2015 pendapatan daerah daerah ditetapkan sebesar rp. 8.452.310.815.631,-

Mengacu pada peraturan pemerintah no.58 tahun 2005 tentang pengelolaan keuangan daerah pasal 17 disebutkan jumlah pendapatan yang dianggarkan dalam APBD merupakan perkiraan terukur secara rasional yang dapat dicapai untuk setiap sumber pendapatan.

Artinya, pendapatan daerah tersebut bukan sekedar asumsi makro dan perhitungan variabel ekonomi semata, tapi harus sesuai dengan perundang-undangan agar ketepatan dalam perencanaan dapat mendekatkan pada sasaran yang hendak dicapai

Dari sisi pencapaian pendapatan daerah jelas terjadi penurunan kinerja SKPD yang menangani pendapatan daerah. Meskipun dalam LKPJ akhir tahun anggaran 2015 ini disampaikan bahwa dari pendapatan sebesar Rp. 8.452.310.815.631,- dapat direalisasikan sebesar Rp. 8.477.046.338.318,01 atau sebesar 100,29 %, akan tetapi jika dibandingkan dengan APBD murni tahun anggaran 2015 jumlah ini mengalami penurunan.

Selanjutnya dihubungkan dengan target pendapatan dan belanja dalam RPJMD tahun 2013-2018, jumlah ini jauh semakin kecil, sehingga konsekuensinya adalah tidak terlaksananya berbagai program dan kegiatan pembangunan di sumatera utara disebabkan oleh rendahnya kinerja pengelolaan keuangan daerah yang terjadi pada tahun 2015.

Penjelasan realisasi pendapatan daerah yang tercapai sebsar 100,29 % dapat mengaburkan keadaan yang sebenarnya dari rendahnya kinerja pemerintah provinsi sumatera utara dalam pengelolaan keuangan daerah.

Hal yang sama kiranya terjadi pada belanja daerah tahun anggaran 2015. Belanja daerah pada perubahan apbd tahun 2015 Rp.8.442.940.440.715,- mengalami penurunan sebesar Rp.237.001.853.385,- dibanding APBD murni sebesar rp.8.679.942.294.100,-.

Alasan penurunan belanja daerah ini disebabkan oleh dampak berkurangnya pendapatan daerah khususnya pendapatan asli daerah yang bersumber dari pajak daerah.

Meski dalam LKPJ tahun anggaran 2015 disebutkan terjadi peningkatan capaian pajak daerah dari target sebesar rp. 4.180.782.532.441,- realisasi dicapai sebesar Rp.4.427.152.020.428,- atau setara dengan 105,89. Akan tetapi jika dibandingkan dengan APBD murni tahun anggaran 2015 jumlah ini berkuranag sebesar Rp.563.953.993.768,- karena target pendapatan pada apbd murni tahun anggaran 2015 ditetapkan sebesar Rp. 4.747.736.526.209,-.

Dari potret kinerja pengelolaan keuangan daerah yang memperlihatkan trend berkurang antara target pada APBD murni dengan P-APBD tahun anggaran 2015, membuktikan bahwa pemerintah Provinsi Sumatera Utara masih belum mampu mewujudkan berbagai program dan kegiatan pembangunan di Sumatera Utara antara lain disebabkan oleh tidak tersedianya pendanaan pembangunan yang cukup.

Tentu masih segar dalam ingatan kita bahwa dalam RP-APBD tahun anggaran 2015 merupakan potret pengelolaan keuangan yang tidak sehat, terlebih-lebih  terkait dengan terbitnya pergub nomor 10 tahun 2015 tentang penjabaran APBD tahun anggaran 2015.

Pergub No.10 tahun 2015, diterbitkan oleh pemerintah Provinsi Sumatera Utara (Pemprovsu) dengan tujuan untuk membayar utang kepada pihak ketiga yang pekerjaannya telah selesai pada tahun anggaran 2014, yang dilakukan mendahului RP-APBD tahun anggaran 2015.

Pada saat itu Fraksi Partai Demokrat menyatakan sikap untuk  tidak menyetujui pembayaran hutang kepada pihak ketiga yang telah melakukan pekerjaan pada tahun anggaran 2014 sebesar Rp. 237.459.741.151,- yang terdiri dari belanja langsung sebesar Rp.146.453.060.556,- dan bantuan keuangan kepada pemerintah kabupaten / kota sebesar Rp. 91.004.680.595,- dikeluarkan dari pagu anggaran P-ABPD tahun anggaran 2015.

Sementara itu Muhri Fauzi Hafiz anggota DPRD Sumut fraksi Demokrat mengatakan kalau pendapat fraksi ini bagian dari peran aktif partai demokrat Sumatera utara untuk menjadi penyeimbang dalam mensukseskan jalannya pembangunan di daerah.

“Harapan saya, saudara Plt. Gubsu dapat mengambil sikap guna perbaikan yang lebih baik lagi. Segala kebijakan yang positif dan berdampak baik untuk kepentingan masyarakat Sumatera utara, pasti akan mendapat dukungan partai demokrat melalui fraksi di DPRD provinsi Sumatera utara ini,” demikian penjelasan Muhri Fauzi.

To Top