Berita

Pemprov Sumut Tunda Penyaluran Anggaran Bantuan Keuangan Provinsi

Kepala Daerah Diminta Lengkapi Syarat Administrasi

BANGFAUZI.COM – Pemerintah Provinsi Sumatera Utara (Pemprovsu) mengalokasikan anggaran bantuan keuangan provinsi (BKP) ke Kabupaten/Kota sebesar Rp176.366.155.857 di dalam Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD) Tahun Anggaran (TA) 2016.

Sayangnya sampai berakhirnya triwulan I, serapan anggaran untuk belanja BKP masih nihil. Untuk itu, setiap kepala daerah (KDh) diminta untuk proaktif mengejar pencairan dana tersebut.

“Berdasarkan hasil rapat badan anggaran (Banggar) DPRD Sumut dan Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD) diketahui penyaluran BKP masih nihil yang disebabkan belum lengkapnya administrasi di Pemprovsu. Untuk itu setiap KDh perlu proaktif mengejarnya, dan melengkapi persyaratan yang masih kurang,“kata Anggota Komisi C DPRD Sumut, Muhri Fauzi Hafiz, Minggu (8/5/2016).

Muhri berharap dana BKP tidak terlalu lama mengendap di kas Pemprovsu. Pasalnya, anggaran tersebut sangat dibutuhkan oleh masing-masing kabupaten/kota untuk membiayai program pembangunan yang sudah direncanakan sebelumnya.

Diakuinya, jumlah dana BKP yang diterima masing-masing daerah berbeda. Hal itu dikarenakan, pemberian dana BKP berdasarkan usul dari pemerintah daerah, selain itu pembagian juga disesuaikan dengan kemampuan keuangan daerah.

“BKP ini sifatnya hibah, berbeda dengan belanja dana bagi hasil (DBH). Karena hibah, maka aturan yang dipakai dalam penyaluran BKP yakni Peraturan Menteri Dalam Negeri (Permendagri) 21/2011 tentang pedoman pengelolaan keuangan daerah, “jelasnya.

“Sejauh ini belum ada Peraturan Daerah (Perda) yang mengatur secara detail terkait BKP, sehingga sering terjadi satu daerah yang potensi menerima lebih sedikit dari pada daerah yang lebih kecil,“lanjutnya.

Kata dia, TAPD masih menunggu pemintaan KDh untuk mencairkan dana BKP dengan persyaratan administrasi yang sudah ditentukan. “Banggar dan TAPD sudah sepakat agar paling lama triwulan ketiga penyaluran dana BKP sudah 100 persen. Sama seperti penyaluran DBH,“sebut Anggota Banggar DPRD Sumut ini.

Lebih jauh Muhri menjelaskan bahwa Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Simalungun yang paling besar menerima dana BKP tahun 2016 yakni sebesar Rp15.718.459.000, disusul Pemerintah Kota (Pemko) Siantar sebesar Rp13.616.381.446, Pemko Tebing Tinggi Rp11.528.203.010, Pemko Binjai Rp11.450.000.000.

“Untuk Pemko Medan hanya dapat Rp2.687.784.400, dan jumlah itu hampir sama dengan Gunung Sitoli yang menerima BKP Rp2.025.194.382,“papar Politisi Demokrat asal dapil Binjai-Langkat ini.

Sebelumnya, Sekda Pemprovsu, Hasban Ritonga mengakui bahwa pihaknya sampai saat ini masih menunggu dokumen-dokumen dari daerah terkait penyaluran dana BKP.

Sehingga, pada akhir triwulan I serapan anggaran dari belanja dana BKP masih nihil.

“Triwulan kedua kita harapkan daerah melengkapi syarat administrasinya, setelah itu tentu akan dicairkan BKP. Kita juga tidak ingin terlalu lama menyalurkannya,“ ujar Hasban.

Grafis Daerah Penerima BKP:

1.Simalungun Rp15.718.459.000
2.Siantar  Rp13.616.381.446
3.Tebing Tinggi Rp11.528.203.010
4.Binjai Rp11.450.000.000.
5. Labuhan Batu Utara Rp10.760.194.494
6. Sibolga Rp8.649.955.000
7.Padangsidimpuan Rp7.672.872.600
8. Deliserdang Rp7.900.308.000

To Top