Berita

Pelaksanaan Paket Kebijakan Jokowi Ada di Tangan Pejabat Daerah

BANGFAUZI.COM – Paket kebijakan ekonomi pemerintahan Joko Widodo (Jokowi) dinilai cukup mengena dalam membangun perekonomian Sumut sebagai stimulus percepatan pembangunan.

Namun 12 kebijakan (kebijakan ekonomi I-XII) tidak akan berjalan jika tidak diimplementasikan oleh pejabat pemerintah di daerah.

“Semua paket kebijakan yang sudah dikeluarkan mengena (cocok dan bermanfaat, red) untuk kita di Sumut. Tinggal melaksanakan,” kata Anggota Komisi C DPRD Sumut, Muhri Fauzi Hafiz, Jumat (6/5).

Menurutnya, aturan yang sudah ada selama ini sudah memberikan berbagai kemudahan dalam hal investasi dan usaha. Namuh, lemah dalam pelaksanaan. “Penanggungjawab peraturan itu banyak yang tidak menjiwai tugas yang diemban. Akhirnya human error dan menghambat,” katanya.

Disampaikanya, Presiden Jokowi sudah mengeluarkan 12 kebijakan ekonomi. Terakhir, pada 28 April 2016 Jokowi mengumumkan yang fokus pada kemudahan berbisnis.

Sepuluh poin kebijakan itu, kemudahan memulai usaha, kemudahan pendirian bangunan, kemudahan bisnis properti, kemudahan pembayaran pajak, terkait akses perkreditan, kemudahan menyelesaikan segketa kontrak, kemudahan penyambungan listrik, kemudahan perdagangan lintas negara. Selanjutnya kemudahan penyelesaian masalah kepailitan dan perlindungan terhadap investor minoritas.

Menurut Muhri, sepuluh poin dalam kebijakan ekonomi XII ini dapat menjadi rangsangan bagi investor berinvestasi di Sumut. Dia mencontohkan, beberapa waktu lalu, Asosiasi Pengusaha Indonesia (Apindo) Sumut mengungkapkan banyaknya pelaku usaha kecip dan menengah (UKM) mengeluh karena sulit mendapatkan aliran listrik.

“Implementasi kebijakan ini diharapkan menjawab keluhan UKM selama ini,” katanya.

Desember lalu, investor asal Jepang juga mengeluhkan kurangnya pasokan atau ketersediaan tenaga listrik dalam berinvestasi di Sumut. “Kemudahan administrasi harus juga diimbangi dengan ketersdiaan pasokan,” kata politisi Partai Demokrat  ini.

To Top