Home

Buku APBD Itu Penting 

Sangat disayangkan sampai cakap ini Saya tuliskan, dan Bapak/Ibu membacanya, sampai saat ini juga diketahui pemerintah provinsi Sumatera Utara melalui pejabat terkait baik itu saudara Plt. Gubernur maupun Sekretaris Daerah (Sekda) selaku ketua Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD)  masih “menyimpan,” buku penjabaran Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD) tahun anggaran 2016, padahal triwulan I jalannya anggaran ini sudah berlalu.

Sebagaimana kita ketahui bahwa APBD adalah program kerja yang didalamnya ada rencana kerja pemerintah daerah atau RKPD tahunan yang diperinci dengan rencana keuangan tahunan pemerintah daerah Provinsi maupun Kabupaten/Kota di Indonesia, yang disetujui oleh Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD). Perlu kita ketahui juga bahwa APBD ditetapkan dengan Peraturan Daerah (Perda), melalui tahapan-tahapan yang melibatkan DPRD. Tahun anggaran APBD meliputi masa satu tahun, mulai dari tanggal 1 Januari sampai dengan tanggal 31 Desember.

Saya tegaskan kembali bahwa segala hal terkait program kerja tahunan pemerintah daerah provinsi Sumatera Utara ada di APBD. Program kerja tersebut terdiri atas beberapa bagian diantaranya bagian anggaran pendapatan daerah, bagian anggaran belanja dan bagian pembiayaan.

Pada bagian anggaran pendapatan daerah, kita bisa mengetahui target pemerintah provinsi Sumatera Utaratentang pendapatan asli daerah (PAD) yang meliputi pajak daerah, retribusi daerah, hasil pengelolaan kekayaan daerah, dan penerimaan lain-lain.

Pajak daerah provinsi Sumatera Utara itu terdiri dari, pajak kendaraan bermotor atau PKB, pajak bea balik nama kendaraan bermotor atau BBNKB, pajak air permukaan atau APU, pajak bahan bakar kendaraan bermotor atau PBBKB dan pajak rokok.

Sedangkan retribusi daerah provinsi Sumatera Utara, kurang lebih ada 15 jenisnya, yang dibagi dalam 3  kelompok retribusi, retribusi jasa umum, retribusi jasa usaha dan retribusi perizinan tertentu, yang dikelola oleh SKPD terkait, seperti kantor Dinas Kesehatan, Dinas Pendidikan, Badan Lingkungan Hidup dan lainnya.

Tentang pendapatan daerah dari hasil pengelolaan kekayaan daerah, diketahui ada dua jenis, pertama, bagian laba atas penyertaan modal pada perusahaan milik daerah, seperti, PT. Perkebunan Sumatera Utara atau PSU, PT. Dhirga Surya atau dulu PD. Perhotelan, PD. Aneka Industri dan Jasa atau AIJ, PT. Pembangunan Prasana Sumatera Utara atau PPSU. Kedua, bagian laba atas penyertaan modal pada lembaga keuangan daerah seperti PT. Bank Sumut dan PT. Asuransi ASKRIDA.

Sedangkan untuk penerimaan lain-lain atau disebut juga lain-lain pendapatan asli daerah yang sah, seperti, penjualan aset daerah yang tidak dipisahkan, penerimaan jasa giro, denda atas keterlambatan pelaksanaan pekerjaan, denda pajak, penyelenggaraan pendidikan dan pelatihan dan fasilitas sosial / umum. Selain yang tersebut di atas,  pada APBD ada juga bagian dana perimbangan, yang meliputi Dana Bagi Hasil, Dana Alokasi Umum (DAU) dan Dana Alokasi Khusus, yang bersumber dari pemerintah pusat (APBN) digunakan untuk keperluan penyelenggaraan tugas pemerintahan di daerah.

Oleh karena itu, buku APBD itu penting, bagi anggota DPRD provinsi Sumatera Utara, buku APBD itu menjadi panduan resmi untuk mengetahui apakah sinkronisasi yang dilakukan dalam rapat-rapat di DPRD selama masa kerja pada tahun sebelumnya, sudah menjadi bagian yang direalisasikan atau masih belum dilaksanakan menjadi program. Selain itu, dengan tugas dan fungsi yang dimiliki anggota DPRD, seperti fungsi pengawasan, fungsi anggaran dan fungsi legislasi, buku APBD itu penting agar pelaksanaan tugas dan fungsi itu tepat sasaran dan terukur.

Bukan hanya bagian pendapatan saja, bagian belanja daerah juga bagian yang penting untuk kita ketahui. Anggota DPRD perlu mengetahui sejauh-mana keberpihakan pemerintah daerah terhadap aspirasi masyarakat, juga implementasi visi-misi kepala daerah dan pembelaan anggota DPRD yang sudah dipilih rakyat pada Pemilu tahun 2014 lalu, baik berupa hasil reses yang sudah diusulkan masyarakat maupun aspirasi pemerintah kabupaten/kota. Tanpa buku APBD bagaimana kita bisa mengetahuinya ?

Misalnya terkait belanja daerah, jika tidak ada buku APBD bagaimana kita bisa mengawasi bahwa Belanja Operasi, Belanja Modal dan Belanja Tak Terduga sudah dijamin ada didalamnya dan sesuai asas pengelolaan keuangan daerah yang transparan, akuntabel dan proporsional ?

Sebagai contoh untuk Belanja Operasi itu cukup banyak jenisnya, seperti belanja pegawai, belanja barang dan jasa, belanja bunga, belanja subsidi, belanja hibah, belanja bantuan sosial dan belanja bantuan keuangan. Nah, jika sudah lewat triwulan I sperti saat ini dan kita tidak tahu buku APBD-nya, bagaimana kita tahu bahwa belanja operasi dengan jenis-jenisnya tersebut sudah direalisasikan?

Belum lagi kita menyoal bagian belanja modal yang langsung terkait dengan aktivitas ekonomi masyarakat, seperti belanja tanah, belanja peralatan dan mesin, belanja gedung dan bangunan, belanja jalan, irigasi dan pengairan. Bayangkan, Bapak/Ibu, jika lebih dari triwulan I buku APBD-nya juga tak dibagi kepada kalangan DPRD yang lebih patut untuk menerimanya,  belum juga ada, maka bagaimana masyarakat bisa yakin dan percaya dengan pemerintah daerah provinsi Sumatera Utara saat ini ? Singkatnya, DPRD-nya saja gak dikasi buku APBD 2016, apalagi masyarakat umum dan publik ?

Melalui cakap yang Saya tuliskan ini maksudnya hanya ingin mengabarkan kepada masyarakat dan publik bahwa inilah realita saat ini yang kami hadapi, lalu, kalau ada tuduhan dari Sekda provinsi Sumatera Utara yang sempat naik ke publik melalui pemberitaan media beberapa waktu yang lalu, bahwa intervensi DPRD penyebab korupsi APBD, argumentasi dan logikanya seperti apa? Faktanya, hanya untuk mendapatkan buku APBD yang secara sah saja, kami di DPRD diabaikan sampai lewat triwulan I, apalagi mau melakukan intervensi dan korupsi?

Ini bukti kecil bahwa saat ini, meskipun disebut UU/PP bahwa pemerintah daerah itu adalah kemitraan antara kepala daerah dan jajarannya bersama DPRD, namun, itu hanya benar dalam konsep dan teori. Pelaksanaannya seperti jauh panggang dari api. (Mfh)

To Top