Berita

Dispenda Sumut Diduga Potong Honor Tenaga Outsourcing

BANGFAUZI.COM –Dinas Pendapatan (Dispenda) Sumut diduga melakukan pemotongan sepihak terhadap gaji pegawai kontrak. Hal itu dibuktikan dengan dirumahkannya pegawai sejak tiga bulan terakhir.

“Tenaga kontrak atau outsourcing atau tenaga honor pada Dispenda Sumut secara ketentuan memang dibolehkan. Namun, tetap harus sesuai dengan kemampuan keuangan daerah dalam hal ini Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD). Tetapi, jika pengelolaan yang dilakukan sudah menimbulkan masalah, maka hal itu patut dievaluasi sebagai kelemahan manajemen kepemimpinan kepala Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) terkait (Rajali),”  terang anggota Komisi C DPRD Sumut, Muhri Fauzi Hafiz, seperti yang dilansir Waspada Online, Minggu (27/3).

Diungkapkan Muhri, jika jumlah Aparatur Sipil Negara (ASN) di satu dinas sudah mencukupi, maka tenaga outsourching atau kontrak tidak dibutuhkan.

“Saya akan usulkan kepada pimpinan Komisi C untuk membahas masalah ini. Sebab, dari pengaduan yang sampai kepada saya, ada ratusan tenaga outsourcing atau kontrak Dispenda yang tersebar di Kantor Unit Pelayanan Teknis (UPT) kabupaten/kota sudah diputus dan tidak dibayarkan gajinya sesuai perjanjian.”

“Hal ini sesungguhnya tidak bisa dibiarkan berlarut terjadi. Saya ingatkan Kepala Dinas Pendapatan (Kadispenda) Rajali agar segera menyelesaikan hak-hak yang sudah dijanjikan sesuai ketentuan yang berlaku,” jelas politisi Partai Demokrat ini.

Sementara, salah seorang tenaga kontrak yang enggan disebutkan namanya, menuturkan kalau dia dan para tenaga kontrak lainnya di Dispenda Sumut sudah dirumahkan sejak Desember 2015 lalu, tanpa ada penjelasan apapun terkait hak dan kewajiban mereka.

“Kami juga punya keluarga bang, seharusnya tidak boleh dibuat kayak gini. Tolonglah diingatkan, karena kami dengar akan ada rekrutmen baru lagi dengan orang baru lagi. Gaji kami saja tak dibayar sama orang itu (Dispenda). Kalau mau jujur lagi, gaji yang kami terima di awal-awal kami kerja cuma Rp1 juta sama Rp1,1 juta. Padahal, katanya gaji kami semestinya Rp1,8 juta. Artinya, ada sekitar Rp700 ribu yang disunat oknum di Dispenda. Setelah dua-tiga bulan gaji kami dibayar dengan uang sebesar Rp1 juta-Rp1,1 juta, di akhir-akhir tahun lalu malah tak digaji lagi kami,” ungkapnya.

Diketahui, selain masalah honor pegawai tenaga kontrak di Dispenda Sumut juga terjadi selisih data Pajak Kendaraan Bermotor (PKB)/Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (BBNKB) dengan PT Jasa Raharja dan Direktorat Lalulintas (Ditlantas) Poldasu yang hingga kini kasusnya masih selidiki.

To Top