Berita

Alasan Kenapa Terjadi Selisih Jumlah PKB/BBNKB di Sumut

BANGFAUZI.COM – Selisih Data Pajak PKB/BBNKB  realisasi 2015 antara Dinas Pendapatan dan PT.Jasa Raharja, sebesar 299.906 unit, menurut Muhri Fauzi Hafiz anggota komisi C DPRD provinsi Sumatera Utara dari fraksi partai Demokrat disebabkan empat hal.

Pertama, lemahnya kepemimpinan kepala Dinas Pendapatan Sumatera Utara, selaku pembina dan kordinator pengelolaan pendapatan pajak PKB/BBNKB. Akibatnya, kinerja staf dan jajaran terkait pada dinas pendapatan terkesan asal jadi dan mengabaikan ketentuan terhadap kegiatan-kegiatan intensifikasi dan eksentifikasi wajib pajak PKB/BBNKB.

Kedua, sesuai Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah Pasal 58 yang antara lain menyatakan satuan kerja perangkat daerah yang mempunyai tugas memungut dan/atau menerima dan/atau kegiatannya berdampak pada penerimaan daerah, wajib mengintensifkan pemungutan dan penerimaan tersebut.

Hal ini terkesan diabaikan oleh pihak Dinas Pendapatan provinsi Sumatera utara, sehingga terjadi selisih yang cukup besar baik terkait potensi wajib pajak PKB/BBNKB se- Sumatera Utara untuk tahun jamak, maupun penetapan target penerimaan setiap tahun anggaran.

Ketiga, sistem terpadu satu atap atau samsat yang dikelola tiga lembaga, ditlantas polda sumut, pt.jasa raharja dan dinas pendapatan pemerintah provinsi Sumatera utara, terkesan tidak melakukan kordinasi baik dalam intensifikasi wajib pajak yang potensial maupun upaya ekstensifikasi wajib pajak baru. Sehingga terjadi selisih data yang cukup besar. Karena, masing-masing merasa punya manajemen sendiri, pada akhirnya pemerintah daerah dan rakyat Sumatera utara dirugikan dengan terjadinya ketidaksamaan data jumlah kendaraan bermotor tersebut.

Keempat, sistem pengendalian internal pada dinas pendapatan sehingga mengakibatkan banyaknya wajib pajak PKB/BBNKB tidak terdata.

Ke-empat hal tersebut di atas saya yakini sebagai penyebab terjadinya selisih data kendaraan bermotor antara Dinas pendapatan provinsi Sumatera utara dengan PT.Jasa Raharja.

Menurut Muhri Fauzi Hafiz yang juga merupakan salah satu pengurus DPD Partai Demokrat Sumatera Utara, kejadian ini tidak bisa diabaikan begitu saja, sebab, sudah direalisasikan pada tahun 2015. Maka, diingatkan kepada semua pihak yang bertanggung-jawab terhada pengelolaan pendapatan di Samsat agar jangan merubah apapun terkait selisih sebesar 299.906 unit kendaraan bermotor (2015) tersebut. Jika dilakukan upaya-upaya lain bisa  berakibat pelanggaran hukum yang berulang terjadi.

To Top