Berita

Ada 299.906 Unit Data PKB Sumut Menghilang

Dinas Pendapatan (Dispenda) Sumatera Utara yang dibawah pimpinan Kadispenda Sumut, Rajali SSos dituding tidak becus mengelola Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) sejak 3 tahun belakangan.

Terbukti dari 2.521.905 unit kendaraan yang sudah terdaftar sebagai pembayar pajak menurut keterangan oleh pihak asuransi Perseroan Terbatas (PT) Jasa Raharja dan Ditlantas Polda Sumut ternyata menurut keterangan Dispenda Sumut hanya 2.221.999 unit sehingga mempunyai selisih 299.906 unit.

Diperkirakan dari selisih 299.906 unit potensi kerugian Pemerintah Sumatera Utara (Pemprovsu) mencapai ratusan miliaran rupiah sehingga diduga menjadi penyebab Pendapatan Asli Daerah (PAD) Sumut terus mengalami penunuran 3 tahun belakangan.

Hal tersebut dikatakan oleh anggota DPRD Sumut komisi C Muhri Fauzi Hafiz kepada Harian Orbit, Senin (14/3/2016) menyikapi sejumlah persoalan yang terjadi di Dispenda Sumut.

“Sebagai anggota dewan saya merasa persoalan di Dispenda Sumut ini sudah terjadi dengan kurun waktu yang cukup lama dan tidak boleh dianggap spele. Namun karena tidak ada evaluasi dari pimpinan maka persoalan ini bisa berlarut-larut,” kata politisi Demokrat itu.

Data unit kendaraan yang dimiliki Jasaraharja dari wajib pajak yang melunasi SWDKLLJ tahun 2015

Data unit kendaraan yang dimiliki Jasaraharja dari wajib pajak yang melunasi SWDKLLJ tahun 2015

Kemudian kata dia, yang paling disoroti adalah adanya selisih jumlah PKB yang disampaikan oleh PT Jasa Raharja, Dispenda Sumut dan Ditlantas Poldasu 300.000 unit padahal dalam satu kesatuan yang tidak bisa dipisihkan.

“Apapun alasan mereka itu adalah hanya alasan dicari-cari saja. Ada apa ini?. Jadi selisih apakah bisa selesai dengan penjelasan 3 hari saja,” katanya.

Itu adalah merupakan alasan yang dicari-cari saja. “Server itu kan sistem yang membuat dan mengelola menjalankan server itu siapa? Apa mungkin kita menyalahkan server,” katanya Muhri menyikapi kunjungan lapangan yang dilakukan komisi C DPRD Sumut ke kantor Samsat Medan Utara Jalan Putri Hijau Medan, Jumat (11/3) untuk mencocokan data antara ketiga lembaga tersebut.

Menurutnya sampai laporan yang dijanjikan Dispenda Sumut terkait selisih data tersebut bisa menyelesaikan dalam waktu 3 hari adalah tidak masuk akal sehat. Karena menurut dia, dengan selisih yang cukup banyak apakah bisa diselesaikan dengan waktu yang singkat.

“Saya meragukan jawaban itu. Dan patut diduga bahwa data di masing-masing pengelola pajak Pkb/BBNKB ini seperti Ditlantas, Dispenda dan PT Jasa Raharja dengan tujuan untuk menutupi kesalahan yang terjadi bertahun-tahun,” katanya.

Dari persoalan itu sebagai anggota komisi C, dia berharap Plt Gubernur Sumatera Utara, Erry Nuradi untuk berani tegas turun tangan melakukan evaluasi langsung terhadap kinerja Rajali dan jajarannya.

“Ketiga instansi pengelola pajak itu harus bertanggung jawab atas selisih jumlah kendaraan bermotor yang membayar pajak Pkb/Bbnkb ini diganti dengan yang baik dan lebih professional,” pintanya.

Secara terpisah belum lama ini, sebagai tindak lanjut Rapat Dengar Pendapat (RDP) antara komisi C DPRD Sumut, Ditlantas Polda Sumut, Dinas Pendapatan (Dispenda) dan PT Jasa Raharja, Kamis (10/3) komisi C DPRD Sumut melakukan kunjungan lapangan ke kantor Samsat Medan Utara Jalan Putri Hijau Medan, Jumat (11/3) untuk mencocokan data antara ketiga lembaga tersebut.

Dari hasil kunjungan lapangan tersebut, anggota dewan tetap belum berhasil mendapatkan data yang valid soal berapa jumlah Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) serta berapa mengapa sampai terjadi selisih 299.906 unit kendaraan antara data Dispenda Sumut, Ditlantas dan PT Jasa Raharja.

Berdasarkan kunjungan itu, anggota dewan tetap belum berhasil mendapatkan data yang valid soal berapa jumlah Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) serta berapa mengapa sampai terjadi selisih 299.906 unit kendaraan antara data Dispenda Sumut, Ditlantas dan PT Jasa Raharja.

 

To Top