Berita

PAD Bocor, Data PKB Ranmor Dispenda Terjadi Selisih Cukup Besar

BANGFAUZI.COM – Anggota Komisi C DPRD Sumatera Utara dari Fraksi Partai Demokrat mengkritisi kinerja Kepala Dinas Pendapatan (Dispenda) Sumut, Rajali,S.Sos terkait data kendaraan bermotor (ranmor) yang berbeda dengan data dimiliki Ditlantas dan Jasaraharja. Pasalnya terjadi selisih data sekitar 299.906 unit ranmor yang mengakibatkan kebocoran Pendapatan Asli Daerah (PAD).

“Ini sangat berbahaya dan patut kita pertanyakan, kenapa terjadi selisih yang cukup fantastis begini. Untuk itu, kita minta pimpinan DPRD Sumatera Utara agar segera menyurati dan mendesak BPK RI Perwakilan Sumut untuk melakukan audit investigatif terhadap terjadinya selisih tersebut,” tegas Muhri Fauzi kepada wartawan usai mengikuti rapat dengar pendapat Komisi C DPRDSU dengan Kadispenda Sumut, Rajali, PT Jasaraharja dan Ditlantas Sumut di gedung dewan Jalan Imam Bonjol Medan, Kamis (10/3/2016).

Muhri mengaku, perlunya segera BPK RI melakukan audit investigatif terhadap penerimaan pajak diperoleh Dispenda Sumut, agar penerimaan pajak di Sumut bisa dipertanggungjawabkan dan memiliki kekuatan hukum. “Sebab pajak yang diterima tersebut merupakan uang rakyat yang sangat tidak boleh sedikitpun bocor apalagi diselewengkan atau digelapkan. Untuk itu, kita berharap persoalan ini disikapi pimpinan dewan dengan menyurati BPK RI,”katanya.

Sebelumnya, dalam rapat dengar pendapat dengan Dispenda Sumut, Ditlantas dan Jasaraharja, terungkap data penerimaan pajak dri sektor ranmor masing-masing dinas tidak valid. Seperti di Jasaraharja maupun Ditlantas pada data jumlah kenderaan bermotor yang melunasi SWDKLL (Sumbangan Wajib Dana Kecelakaan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan) tahun 2015 sebesar 2.521.905, sementara data atau realisasi yang daftar ulang atau membayar pajak kenderaan di  Dispenda Sumut tahun 2015, disebutkan hanya sekitar 2.221.999 unit atau terjadi selisih sekitar 299.906 unit ranmor.

Sehingga pada pertemuan itu, beberapa anggota Komisi C DPRD Sumut menuntut keseragaman data ranmor di Sumut karena berkaitan dengan PAD. Sebab, pajak dari ranmor yang terkutip hanya sekitar Rp 4 miliar sedangkan potensi sangat besar dengan melihat pertumbuhan ranmor di Sumut.

Untuk itu dewan meminta pihak terkait Ditlantas, Jasaraharja dan Dispenda harus duduk bersama untuk menyamakan data. Karena potensi ranmor ditahun 2016 sangat besar dengan bekerjasama pada dealer ranmor sehingga memiliki data berapa kendaraan yang masuk.

Hal yang sama dikatakan Sutrisno Pangaribuan. Politisi PDI P ini, meminta kepastian jumlah kendaraan bermotor di Sumut yang valid. Karena tidak tahu dari pihak mana yang harus menjadi acuan. Kalau ada selisih 300 ribu unit ranmor, berarti ada kehilangan potensi bayar asuransi.

“Ini berkaitan dengan uang negara. Jadi harus rapat sehingga memiliki persepsi yang sama tentang jumlah ranmor dan pajak kendaraan hingga tahun 2015,” imbuhnya.

Sementara Muslim Simbolon mengungkapkan dengan ketidakselarasan data ranmor di Sumut berarti masing-masing pihak berdiri masing-masing. Hal ini mengakibatkan kebocoran yang semakin besar terhadap PAD Sumut yang bersumber dari Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) dan Bea Balik Nama.

Bahkan anehnya, dari RDP sebelumnya Dispenda memberi data ranmor yang berbeda. Kali ini, diungkapkan Dispenda potensi ranmor tidak tertagih 3,2 juta unit dan potensi tertagih sebanyak 2 juta unit.

“Ini menyangkut uang negara. Seharusnya sajikanlah data akurat. Kebocoran PAD ini sangat merugikan masyarakat Sumut. Butuh komitmen bersama untuk menekan kebocoran yang tidak tertagih ini,” tegasnya.

Politisi PAN ini, meminta kejujuran Dispenda untuk mendata ranmor yang valid. Karena seharusnya data tertagih dari jasaraharja dengan Dispenda harus sama. Karena kalau sudah bayar pajak berarti bayar asuransi.”Nampak kali Dispenda impoten dan tidak menggali PAD. Dikaji bersama biar jelas. Kalau perlu dilakukan hapus buku dan hapus registrasi agar data benar-benar update,” imbuhnya.

Menjawab pernyataan anggota dewan tersebut, Kadispenda Sumut, Razali, menjelaskan, pajak ranmor dengan Ditlantas pasti berbeda. Karena pendekatan data yang dimiliki Dispenda melalui pendekatan yang membayar pajak. Sedangkan di samsat mendata dari pendaftaran dan pembayaran. ”Padahal keluar dari dealer, ada tenggang waktu untuk membayar pajak. Karena meski udah mendaftar belum tentu bayar,” katanya.

Selisih ini menunjukkan bobroknya manajemen data yang dimiliki oleh tim pembina samsat Sumatera utara.

“jika benar fakta ini terjadi maka semakin lengkaplah dugaan kita selama ini bahwa banyak uang pajak yang kita bayar atas kesadaran untuk membangun daerah bocor tak tepat sasaran. Selain upaya audit investigasi tersebut, Saya juga  meminta agar pemerintah provinsi Sumatera utara melalui plt.gubernur sumut menegur kepala dinas pendapatan dengan bukti temuan kami pada rapat hari ini kamis 10/3. Sepatutnya ada pergantian diseluruh lapisan dinas pendapatan jika terbukti data ini benar,” ujarnya.

To Top