Berita

Cerita SBY Soal Cobaan Pahit Dalam Menghadapi Gerakan Anti Korupsi

Ketum Demokrat Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) berbagi cerita semasa dirinya menjadi orang nomor satu di Indonesia. SBY mengungkapkan diantara semua presiden yang berkuasa selama era reformasi, dirinya lah yang paling merasakan betul pahitnya dalam menumpas korupsi.

Bagaimana tidak, selama 10 tahun menjadi presiden tidak sedikit menterinya yang berurusan dengan KPK. Bahkan, Aulia Pohan yang merupakan besannya juga terjerat kasus korupsi.

“Dari presiden-presiden yang memimpin era reformasi dari Habibie, Gus Dur, Megawati dan saya, saya yang paling merasakan getir atas gerakan antikorupsi dan dampak eksesnya,” kata SBY dalam diskusi netizen ‘Perlukah Revisi UU KPK’ yang diselenggarakan oleh DPP Partai Demokrat di Raffles Hills, Cibubur, Sabtu (20/2/2016).

Meski demikian, SBY mengaku sama sekali tidak pernah berniat menggunakan kekuasaannya untuk melemahkan KPK. Sebagai orang yang duduk di pucuk kepemimpinan, dirinya sadar harus memberi contoh yang baik bagi rakyatnya.

“Saya harus adil. Boleh tanya Taufiequrachman Ruki, Antasari Azhar dan Abraham Samad. Saya harus mencegah untuk melakukan campur tangan, misalnya presiden jangan disentuh, jangan sentuh ini atau sentuh dia saja karena itu lawan politik. Tidak pernah, never ever!” tegasnya.

SBY tetap pada sikapnya untuk tetap mendukung kinerja KPK dalam memberantas korupsi. Tidak pernah sedikitpun terlintas dalam benaknya untuk melemahkan kewenangan apalagi posisi lembaga yang kini dipimpin oleh Agus Rahardjo tersebut.

“Memberantas korupsi tidak semudah membalikkan tangan tapi gerakan anti korupsi tidak boleh melemah apalagi dibatasi undang-undang atau campur tangan kekuasaan. Meskipun jadi korban, tapi saya mendorong suksesnya pemberantasan korupsi. Tekad saya enggak berubah,” ujar SBY.

“Saya yakin rakyat Indonesia ingin negara makin bersih dan bebas dari korupsi,” imbuhnya.

Oleh karena itu, SBY meminta kepada DPR RI selaku inisiator revisi UU Nomor 30 Tahun 2002 Tentang KPK tidak gegabah. Harus melihat secara holistik dan rasional, tidak sekadar hitam dan putih semata.

Apalagi terpengaruh dari suara-suara ekstrem dari kelompok pro dan kontra kepada KPK. SBY bercerita semasa dirinya menjadi presiden, ada dua kelompok ekstrem yang terpecah.

Pertama, kelompok yang mati-matian mendukung KPK hingga mendewakannya sehingga beranggapan KPK tidak boleh disentuh dan harus diberi kewenangan mutlak. Kedua, mereka yang menganggap kewenangan KPK terlalu berlebihan dan bersikap tebang pilih.

“Ini suatu yang ekstrem saya dengar sejak 10 tahun lalu. Dulu ada yang datang ke saya kalau KPK terus begini bikin saja moratorium, saya bilang ‘Lebih baik saya enggak jadi presiden kalau harus memberi moratorim terhadap pemberantasan korupsi’,” kenang SBY yang diikuti suara riuh tepuk tangan para hadirin.

“Menurut saya tetap boleh mendengar ekstrem satu dan lainnya, tapi kita harus bersikap. Sepanjang itu benar, logis dan untuk kepentingan rakyat mengapa kita ragu-ragu dalam memilih gerakan yang tepat?” tambahnya.

Untuk itu, SBY meminta agar kewenangan KPK jangan dikebiri. Sebab kalau tidak maka pemberantasan korupsi tidak akan pernah efektif. Selama koruptor masih ada maka selama itu pulalah peranan KPK dibutuhkan.

“Pemberantasan korupsi harus efektif kalau tidak, hanya gaduh, penuh hiruk pikuk dan hingar bingar. Hasilnya kurang karena tidak efektif. Bagaimana caranya? KPK mesti diberi kewenangan untuk menjalankan tugasnya,” tutup SBY.

To Top