Berita

Mahkamah Partai Demokrat Tak Berhak Persoalkan Selisih Perolehan Suara

BANGFAUZI.COM – Adanya kabar Pergantian Antar Waktu (PAW) besar-besaran terhadap rekan-rekannya, ditanggapi dengan penuh tawa oleh Mustofawiyah, anggota DPRD Sumut dari Partai Demokrat. Dikatakannya, mahkamah partai tidak berhak mempersoalkan selisih perolehan suara untuk kemudian menjadi landasan PAW.

“Kalau persoalannya adalah persoalan suara, semua sudah selesai. Lagian itu gaweannya MK, bukan mahkamah partai. Mahkamah partai itu boleh mengadili seseorang apabila dianggap melanggar AD/ART. Bukan PHPU (Perselisihan Suara Pemilihan Umum). Jadi mereka aneh,” ujar Mustofawiyah seperti yang dikutip dari Tribun-Medan.com, Rabu (27/1/2016).

Lebih lanjut dipapar Mustofawiyah, dirinya meragukan keabsahan putusan Mahkamah Partai Demokrat yang menurutnya tidak dibubuhi dengan tandatangan Amir Syamsudin sebagai Ketua Majelis Partai Demokrat.

“Setiap surat itu tidak ada klausulnya, pembelaan oleh yang dituduh apa, tidak ada semua. Tidak jelas itu. Sampai hari ini belum ada orang yang dipecat. Yang berhak memecat itu ketua umum,” katanya, seraya mengatakan, ada pihak yang hendak mengacaukan Musyawarah Daerah Partai Demokrat yang akan dilangsungkan dalam kurun dekat ini.

“Kami-kami ini pendukung incumbent. Jadi ada lawan politik kami yang mencoba melakukan itu. Ada satu kelompok yang ingin maju melawan incumbent (T Milwan). Dia sudah frustasi, lalu keluarlah jurus mabuk,” katanya lagi.

Ditegaskan Mustofawiyah, hingga saat ini, belum ada satupun anggota DPRD dari Partai Demokrat yang di-PAW atas putusan mahkamah partai.

“Memang ini nasional. Di DPR RI aja pun ada 30 orang mau di-PAW. Kalau di DPRD se-Indonesia ada ratusan. Tapi sampai hari ini satu orang pun belum ada yang dipecat. Mereka (mahkamah partai) tidak pernah melakukan persidangan, tidak pernah mengklarifikasi, kok tiba-tiba keluar putusan (PAW),” katanya.

Ia menegaskan, mekanisme peradilan yang dilakukan mahkamah partai tidak berdasarkan AD/ART partai.

“Amir Syamsudin tidak pernah membuat statemen atau konferensi pers, bahwa keputusan-keputusan yang dibuat oleh mahkamah partai itu legal. Gak ada,” katanya.

Dikabarkan sebelumnya, tujuh anggota DPRD Sumut bakal di-PAW. Mereka adalah Meilizar Latief (11.821 suara di Dapil Sumut I Medan), Guntur Manurung (13.786 suara), Syahrizal Tambunan (12.443 suara), Hartoyo (7.656 suara), Lidiani Lase (25.153), Sopar Siburian (24.198 suara), dan Jenny Riany Lucia Berutu (35.175 suara).

Sedangkan tujuh nama yang dikabarkan bakal menggantikan posisi mereka adalah Farianda Putra Sinik, Dahril Siregar, Jamilah, Tumpal Panggabean, Damili R Gea, Samsul Sianturi, dan Layari Sinukaban.

Kabar PAW terhadap anggota DPRD dari Partai Demokrat ini tak hanya di DPRD Sumut, tetapi juga di DPRD Medan. Adalah Parlaungan Simangunsong yang dikabarkan akan di-PAW dan digantikan oleh Amiruddin.

To Top