Berita

Korupsi Ada di Sekitar Kita!

BANGFAUZI.COM – Rasanya sulit sekali untuk bisa memberantas korupsi di negeri ini. Mulai perintah agama, sampai ajakan revolusi mental sudah digaungkan, namun, setiap hari korupsi seakan semakin menjadi.

Sebagai salah satu politisi yang baru mulai, saya menyadari, tugas ini dekat sekali dengan korupsi. Dekat dalam arti masih berjarak, belum menjadi satu dan tidak berbatas.

Tiga bentuk korupsi yang anyar selalu terjadi yang saya lihat selalu baik dari media massa maupun televisi. Pertama, korupsi kekuasaan dengan penyalahgunaan wewenang. Kedua, korupsi menerima hadiah/janji/gratifikasi. Ketiga, korupsi yang dilakukan secara massif dengan kolusi untuk menciptakan kekayaan baru.

Kenapa diawal tadi saya sebut susahnya memberantas korupsi ini?

Pertama, karena sistem ekonomi dan politik negeri ini masih belum kuat untuk melawan korupsi.

Kedua, masyarakat awam yang tidak punya kekuasaan masih menjadi bagian penyebab korupsi tetap diminati.

Sampai hari ini sistem ekonomi kita masih terbuka untuk terjadinya korupsi. Seperti pengelolaan distribusi dan produksi masih bisa menggunakan uang pelicin. Tidak jarang kadang satu perusahaan melakukan monopoli terhadap satu komoditas dan distribusinya.

Sampai hari ini, sistem politik kita masih tetap punya ruang yang “nyaman” untuk terjadinya tindak pidana korupsi.

Seperti kegiatan rutin pemilihan ketua maupun pengurus di tingkat pusat maupun daerah, masih ada yang menggunakan uang untuk bisa dapat posisi.

Belum lagi untuk menjadi calon kepala daerah maupun calon legislatif, kadang tidak jarang kader pun harus mengeluarkan kocek yang banyak untuk bisa dicalonkan oleh partai.

Serangan fajar atau politik uang masih dianggap enteng sama masyarakat awam, sehingga masyarakat tidak peduli siapa yang jadi asal ada uang.

Satu orang Rp 50 ribu memang kecil. Tapi kalau untuk 10 ribu orang dikalikan Rp 50 ribu, tentu jumlahnya cukup besar, sampai ratusan juta atau miliaran rupiah.

Uang miliaran rupiah dikeluarkan saat kampanye, dibanding dengan gaji dan tunjangan yang diterima tidak sebanding.

Apalagi kalau sudah jadi, semua akan minta proyek jadi. Bagi wakil rakyat yang tidak menggunakan anggaran atau KPA, maka, akan mencoba lobi-lobi, janji pun terjadi, akhirnya korupsi.

To Top