Berita

Fauzi: Kebijakan Jokowi Harus Dijawab dengan Bentuk BUS Bank Sumut

Kebijakan Pemerintah yang akan membentuk komite nasional keuangan syariah yang dipimpin langsung Presiden RI Joko Widodo harus dijawab dengan membentuk Bank Umum Syariah (BUS) Bank Sumut.

Hal itu diutarakan Muhri Fauzi Hafiz anggota DPRD Provinsi Sumatera Utara dari Fraksi Demokrat. Menurutnya Komite Keuangan Syariah merupakan jawaban dari banyak harapan para “pencinta,” ekonomi syariah di Indonesia.

“Kebijakan Presiden Jokowi membentuk Komite Keuangan Syariah, harus didukung, ini adalah kebijakan yang baik untuk mendukung perkembangan keuangan syariah di Indonesia,” kata Muhri Fauzi Hafiz saat ditemui, Kamis (7/1/2016).

Menurutnya jika sistem keuangan syariah mendapat porsi yang berimbang dari pasar keuangan nasional dan didukung dengan kebijakan yang terus bertransformasi sesuai perkembangan zaman, maka pada masa depan bank syariah Indonesia akan menjadi pilihan yang dicari-cari bukan menjadi tren semata.

Ia menyebutkan kebutuhan itu khususnya di Sumatera Utara, “gerak bisnis keuangan syariah juga cenderung mengalami peningkatan, bahkan kedepan saya berpikir pemerintah provinsi Sumatera Utara perlu mendorong lahirnya Bank Umum Syariah (BUS) Bank Sumut, tidak Unit Usaha Syariah lagi. Sumut harus punya satu BUS yang menjadi BUMD,” ujarnya lagi.

Seperti yang dikutip dari Pikiran-Rakyat.com pemerintah melalui Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Bappenas Sofyan Djalil mengatakan pembentukan Komite Keuangan Syariah dilakukan karena potensi pengembangan keuangan syariah di Indonesia sangat besar.

Dengan dibentuknya komite ini pemerintah akan mendorong pengembangan keuangan syariah di Indonesia dengan melakukan sinkronisasi dengan Bank Indonesia dan Otoritas Jasa Keuangan (OJK).

“Keputusan sudah dibikin tadi, tinggal di-follow up (tindak lanjuti) lagi yaitu presiden setuju kita membentuk komite nasional keuangan syariah yang akan langsung dipimpin presiden. Kemudian dengan anggota pengarah beberapa menteri ditambah Gubernur BI dan Ketua OJK,” kata Sofyan di Kantor Presiden, Jakarta, Selasa (5/1/2016), setelah Rapat Terbatas mengenai Komite Nasional Keuangan Syariah itu.

Sofyan menjelaskan, nantinya akan ditunjuk pula direktur eksekutif yang profesional untuk berbagai aspek pengembangan keuangan syariah. Pemerintah menargetkan hal itu sesegera mungkin dilakukan melalui payung hukum yang disiapkan Sekretaris Kabinet. Selain BI dan OJK, nantinya akan dilibatkan pula, Komisioner Lembaga Penjamin Simpanan (LPS), Menkeu, Menko Perekonomian, Menag, Menteri KUKM, Menteri BUMN. Selain itu, Ketua MUI juga dilibatkan sebagai anggota dewan pengarah.

“Ini kita bikin organisasinya kecil tapi organisasi profesional. Tugasnya adalah harmonisasi peraturan perundang-undangan, standar regulasi keuangan syariah, untuk perbankan sudah ada OJK, tapi yang misalnya masalah wakaf zakat, lain-lain itu. Kemudian juga inovasi produk akan didorong komite ini,” kata Sofyan.

Ketua OJK Muliaman Hadad mengatakan perkembangan keuangan syariah di Indonesia saat ini masih di bawah potensinya yang sangat besar. Pembiayaan peran industri keuangan masih 4,5 persen. Ke depan diharapkan bisa menyaingi Malaysia yang sudah 21 persen.

“Tidak mungkin dalam waktu dekat kejar Malaysia, tetapi dalam beberapa tahun, 5 atau 10 tahun bukan hal yang tidak mungkin kita bisa mengejar Malaysia,” katanya.

Gubernur BI Agus Martowardojo menambahkan BI menyambut baik dibentuknya komite nasional keuangan syariah. BI meyakini apa yang dilakukan presiden melakukan reformasi itu dilaksanakan secara konsisten. Dia menjelaskan, satu dari tiga reformasi struktural yang perlu dilakukan adalah pendalaman pasar keuangan. Dua hal lainnya, meningkatkan ketahanan pangan dan energi serta meningkatkan daya saing dari industri.

“Kalau tidak ada pendalaman pasar keuangan kita tidak cukup mempunyai sumber dana untuk pembiayaan pembangunan. Kalau pendalaman pasar keuangan meliputi pendalaman pasar keuangan umum maupun syariah, itu saling melengkapi,” katanya.

Presiden RI Joko Widodo menilai keuangan syariah cukup baik dan sangat menjanjikan. Hal itu tercermin dari pertumbuhan perbankan syariah, peningkatan Reksa Dana Syariah, serta peningkatan Industri Keuangan Non Bank Syariah.

Upaya OJK mengeluarkan kebijakan yang merupakan bagian dari paket kebijakan deregulasi dalam rangka menstimulus perbankan syariah juga diapresiasi presiden. “Namun demikian, ke depan harus terus dicari terobosan-terobosan baru untuk meningkatkan kontribusi perbankan syariah dalam percepatan pembangunan ekonomi nasional,” kata Jokowi.

To Top