Berita

Kinerja Keuangan Bank Sumut Memburuk

Dibandingkan tahun sebelumnya, kinerja keuangan Bank Sumut mengalami kemunduran. Setidaknya itu dibuktikan dari ketidakmampuan salah satu Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) Pemerintah Provinsi Sumatera Utara (Pemprovsu) tersebut mencapai target laba.

“Kinerja Bank Sumut tahun 2015 kurang baik. Kinerja Bank Sumut sebagai salah satu BUMD milik pemerintah daerah, dimana Pemprovsu sebagai pemegang saham pengendali (PSP) dengan komposisi kepemilikan modal sebesar 51,60 persen, kurang baik dan cenderung memburuk,” ungkap anggota Fraksi Demokrat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Sumut, Muhri Fauzi Hafiz ketika dimintai tanggapannya, Rabu (30/12).

Berdasarkan laporan keuangan per September 2015, untuk laba sebelum dan sesudah pajak mengalami penurunan dengan perbandingan realisasi tahun 2014 lalu. Diketahui realisasi laba sebelum pajak tahun 2014 lalu sebesar Rp621,446 miliar, sedangkan untuk tahun 2015 sebesar Rp488,290 miliar

Selain itu, lanjutnya, dana pihak ketiga (DPK), seperti tabungan yang merupakan sumber dana murah, yang punya potensi untuk mendukung kegiatan bisnis pada tahun 2015 mengalami penurunan signifikan. Diketahui pada Desember 2014, DPK Tabungan mencapai Rp 6,160,442 triliun dan realisasi September 2015 hanya sebesar Rp5,411,130 triliun.

Dua hal itu kata Muhri Fauzi Hafiz menunjukkan, selama 2015, kinerja Bank Sumut kurang baik. Laba adalah indikator satu lembaga keuangan berhasil mengelola bisnis yang dijalankan. Jika laba tidak tercapai, menjadi indikator jika jajaran direksi PT Bank Sumut sudah gagal menjalankan bisnis.

“Perlu ada perbaikan. Soal tabungan yang menurun, juga menjadi bukti kalau pemasaran Bank Sumut tidak inklusif dan marketable. Semestinya sebagai bank milik pemerintah daerah, Bank Sumut bisa masuk ke semua kalangan, tua/muda dan semua golongan. Tabungan adalah produk andalan perbankan untuk menyerap dana murah dari masyarakat. Saya sebut kinerja Direktur Pemasaran Bank Sumut (Ester Junita Ginting) jeblok,” tegasnya.

Dia menjelaskan, hal itu juga ditandai dengan rasio keuangan Bank Sumut yang cenderung menurun di tahun 2015, dengan perbandingan tahun 2014. Seperti Non Performing Loan (NPL) Nettonya di tahun 2014 sebesar 1,79 persen dan realisasi September 2015 sebesar 2,33 persen.

“NPL tanda banyak kredit yang bermasalah¬†Meskipun masih di bawah benchmark kecil dari 5 persen, tapi kenaikan NPL Netto di tahun 2015 juga tanda jajaran direksi PT Bank Sumut gagal,” pungkasnya.

Rasio Capital Adequacy Ratio (CAR), lanjut anggota Komisi C DPRD Sumut ini, juga menurun di tahun 2015. Pada Desember 2014, rasio CAR Bank Sumut sebesar 14,38 persen, namun realisasi September 2015 sebesar 13,67 persen.

Yang meningkat adalah rasio biaya operasional atau BOPO. Diketahui, Desember 2014, BOPO Bank Sumut sebesar 80,30 persen, sedangkan realisasi September 2015 BOPO sebesar 80,95 persen.

“Sungguh aneh, dimana laba tidak tercapai dan tabungan menurun serta NPL meningkat, namun biaya bertambah. BOPO yang cenderung meningkat, pertanda terjadi keborosan anggaran atau tidak efisien. Kecuali laba bertambah atau naik, mungkin tidak menjadi soal,” katanya.

Namun ada rumor membuat biaya operasional membengkak dikarenakan gaji dan tunjangan Direksi Bank Sumut naik signifikan dari tahun sebelumnya, apa itu benar?

“Jika itu benar, tentu semakin menambah catatan buruk PT Bank Sumut. Karena banyak kerja yang buruk tapi direksi menaikkan gaji dan tunjangannya di tahun yang sulit. Semestinya direksi menjadi teladan agar efisiensi dan energi positif (epos) bagi peningkatan kinerja bisa tercapai dan wajah Bank Sumut tidak ekslusif di mata masyarakat Sumatera utara,” jelasnya.

Ketika disinggung soal isu laba yang ditahan. Muhri Fauzi Hafiz juga angkat bicara. Ia juga mempertanyakan soal hal itu. “Ini juga menjadi pertanyaan bagi saya. Kalau keterangan direksi menyebut, itu adalah hasil dari Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS), sebagai contoh berdasarkan akta No.23 RUPS tanggal 22 Mei 2015, menyetujui sebesar 50 persen dari laba bersih sebagai laba ditahan, di luar Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Tapanuli Selatan (Tapsel) yang mengambil deviden tunai 100 persen,” urainya.

Maka dari itu, dia juga turut mempertanyakan masalah tersebut. “Saya mempertanyakan soal ini, karena ada Rp123,380 miliar laba ditahan tahun buku 2014 milik Pemprovsu yang cukup besar. Digunakan sebagai apa uang sebesar itu? Jika untuk mempertahankan rasio CAR, kenyataannya CAR tahun 2015 juga menurun!” pungkasnya.

Jadi kesimpulannya, lanjut anggota DPRD Sumut dari daerah pemilihan (Dapil) Binjai-Langkat ini, Pelaksana Tugas (Plt) Gubernur Sumatera Utara (Gubsu), Erry Nuradi harus berani dan segera mengambil tindakan untuk mengevaluasi jajaran Direksi PT Bank Sumut.

“Jadi saya berkesimpulan, di tahun 2015, DPRD Sumut dan gubernur harus berani melakukan evaluasi yang kritis terhadap kinerja direksi. Jika tidak mampu, kita buat pakta integritas. Berani mundur jika kinerja buruk. Jangan menikmati semua fasilitas BUMD yang sumber dananya dominan dari APBD tapi tidak membawa epos dan kemajuan PT Bank Sumut,” tantangnya.

Secara terpisah, Direktur Utama (Dirut) PT Bank Sumut, Edie Rizlyanto yang dikonfirmasi, tidak bersedia memberi jawaban.

Sementara itu, Direktur Pemasaran Bank Sumut, Ester Junita Ginting, malah mengalihkan persoalan tidak tercapainya target laba dan laba yang ditahan ke Bagian Humas PT Bank Sumut.

“Alihkan ke humas pertanyaannya ya!” jawab Ester melalui pesan singkat kepada awak koran ini.

Sedangkan itu, Humas PT Bank Sumut, Novan yang dikonfirmasi masalah ini malah berdalih, jika dia tidak memahami masalah itu.

Maka dari itu, untuk menjawab pertanyaan tersebut, dia harus terlebih dulu meminta laporan atau keterangan Bagian Keuangan Bank Sumut.

“Kalau masalah itu, saya belum bisa jawablah. Kan ada bagian-bagiannya, nanti saya tanya dulu ke bagian keuangan. Karena mereka yang tahu menahu soal keuangan. Setelah itu, baru nanti saya informasikan,” katanya.

To Top