Berita

Tak Satupun Hasil Reses Anggota DPRD Sumut Ditampung di APBD 2016

Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) provinsi Sumatera Utara Tahun Anggaran 2016, yang sudah disahkan menjadi peraturan daerah oleh pemerintah provinsi dan DPRD provinsi 18/12 lalu, ternyata tidak ada menampung aspirasi hasil kegiatan reses para anggota DPRD provinsi Sumatera Utara periode 2014-2019.

Hal ini disampaikan Muhri Fauzi Hafiz, anggota DPRD Sumatera Utara dari fraksi partai Demokrat.

“Saya kecewa dengan hasil persetujuan yang dilakukan oleh DPRD Sumatera Utara untuk APBD TA.2016 ini, sebab, setelah diteliti isi program kegiatan pada APBD TA.2016, tidak ditemukan satupun hasil reses yang sudah disampaikan kepada pemerintah provinsi melalui rapat paripurna yang dilakukan di DPRD Sumatera Utara. Pihak TAPD Pemprovsu tidak berani memasukkan usulan reses pimpinan dan anggota DPRD Sumatera Utara, karena tidak melalui tahapan musrenbang yang telah dilakukan jauh hari sebelumnya,” ujar Muhri Fauzi Hafiz.

Muhri Fauzi Hafiz menambahkan, kalau demikian kondisi yang terjadi, satu sisi APBD TA.2016 ini tidak pro rakyat, dan rakyat perlu mengetahui baik konstituen dan pemerintah kabupaten/kota di daerah pemilihan, bahwa apa yang sudah diusulkan dalam kegiatan reses belum bisa masuk dalam buku APBD TA.2016.

Jika tidak dijelaskan, hal ini akan berakibat buruk bagi pimpinan dan anggota DPRD Sumatera Utara, karena bisa dianggap tidak bekerja guna mendukung aspirasi masyarakat di daerah pemilihan masing-masing.

Untuk diketahui, periode 2014-2019 ini, seratus anggota DPRD Sumatera Utara terbagi dalam 12 daerah Pemilihan, dari kota Medan sampai kabupaten Langkat dan Tapanuli.

Dalam satu tahun anggaran masing-masing pimpinan dan anggota DPRD Sumatera Utara melaksankan tiga kali kegiatan reses ke daerah pemilihan, guna menjemput aspirasi rakyat di daerah. Semua hasil reses diteruskan kepada pemerintah daerah melalui Gubernur untuk bisa menjadi usulan dalam pembahasa APBD.

Maka, sungguh sangat disayangkan anggaran belanja APBD TA.2016 yang cukup besar mencapai Rp 9.004.403.490.630,- sama sekali tidak ada program pembangunan yang bersumber dari hasil reses.

Padahal salah satu sumber pendapatan dari APBD ini juga bersumber dari pajak kendaraan bermotor atau PKB/BBNKB yang dimiliki rakyat Sumatera Utara di kabupaten/kota, di kecamatan dan kelurahan/desa.

“Saya berharap pada saat perubahan APBD dipertengahan tahun berjalan nantinya, pemerintah provinsi bisa mempertimbangkan beberapa usulan prioritas dari daerah pemilihan untuk ditampung dalam P. APBD TA.2016. Jika tidak bisa lagi, ini bisa menjadi ancaman bagi pembangunan di daerah. Oleh karena itu, pimpinan DPRD Sumatera Utara agar bisa proaktif mendorong Banggar DPRD dan TAPD Pemprovsu untuk memprioritaskan hal ini,” kata Muhri Fauzi Hafiz mengakhiri.

To Top