Berita

Ini Kinerja Setahun Komisi C DPRD Sumut Evaluasi Pemprovsu

Sebagai salah satu alat kelengkapan DPRD provinsi Sumatera Utara yang membidangi Keuangan dan BUMD, pada tahun anggaran 2015 lalu,komisi C DPRD Provinsi Sumatera Utara periode 2014-2019, telah melakukan upaya-upaya pengawasan juga pembahasan terkait realisasi penerimaan PAD, belanja daerah, maupun kinerja Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) serta pengawasan Aset Daerah.

Menurut Muhri Fauzi Hafiz anggota komisi C dari fraksi partai Demokrat, terkait bidang keuangan daerah, aset daerah dan tata kelola keuangan daerah, pada tahun 2015,  komisi C sudah melakukan banyak Rapat Dengar Pendapat (RDP) dengan mitranya seperti; Biro Umum, Biro Perlengkapan dan Pengelolaan Aset,  Biro Keuangan serta Dinas Pendapatan.

“Melalui RDP tersebut, kita bisa mengetahui apa yang terjadi di jajaran mitra kerja komisi, seraya berupaya mencari solusi terbaik, meskipun keputusan ada ditangan pimpinan mereka baik sebagai kepala SKPD/Direksi pada BUMD, namun, tetap tindaklanjut-nya menjadi evaluasi yang bisa dilakukan oleh anggota DPRD khususnya anggota komisi C yang terkait, ya saya sebut juga komisi C ini sebagai mitra pemerintah daerah dalam benahi BUMD yang ada,” ujar Muhri Fauzi Hafiz.

Menurut Muhri Fauzi Hafiz, semua kegiatan komisi C selama tahun anggaran 2015 sudah disampaikan kepada pimpinan DPRD provinsi Sumatera Utara pada saat pelaksanaan rapat kerja tanggal 11/12 lalu.

“Semua sudah kita sampaikan melalui ketua komisi C pada pelaksanaan rapat kerja DPRD provinsi Sumatera Utara minggu lalu 11/12. Rapat kerja ini merupakan proses pertanggungjawaban di internal DPRD, yang berguna untuk menyusun program kerja pada tahun berikutnya.”

Secara ringkas,  berikut hasil pelaksanaan program kerja komisi C DPRD provinsi Sumatera Utara, di tahun 2015 ini.

Pertama, Biro Perlengkapan dan Pengelolaan Aset

Diketahui bahwa pada tahun 2015, Komisi C melalui Pimpinan DPRD provinsi Sumatera Utara telah menginisiasi terbentuknya Pansus Aset yang sudah bekerja, meski tidak berperan langsung, namun, kinerja Pansus Aset yang terbentuk pada tahun 2015, sudah mampu mendorong capaian predikat WTP terhadap Laporan Keuangan Pemerintah Provinsi Sumatera Utara tahun 2014 yang diberikan oleh lembaga BPK RI.

Oleh karena itu, pada tahun 2016 yang akan datang, diharapkan semua rekomendasi dari Pansus Aset (2015), akan menjadi prioritas kerja Komisi C untuk mengawasi dan mendukung kerja pemerintah provinsi Sumatera Utara terkaitkondisi aset daerah yang ada. Sehingga, permasalahan tentang pengelolaan aset tetap yang dimiliki Pemprovsu dapat lebih tertib dan diyakini kewajarannya serta mampu meningkatkan PAD.

Kedua,  Biro Umum.

Dalam upaya peningkatan PAD melalui pelayanan dan pengelolaan 24 mess Pemprovsu oleh Biro Umum, diketahui selama tahun 2015, masih belum maksimal. Potensi retribusi mess yang menurut Komisi C punya peluang untuk ditingkatkan masih terkendala dengan komitmen pemerintah provinsi sumatera utara untuk menjalankan rekomendasi Komisi C agar beberapa gedung mess yang bernilai ekonomi tinggi, diserahkan pengelolaannya kepada salah satu BUMD seperti PT. Dhirga Surya.

Ketiga, Biro Keuangan.

Sesuai hasil RDP yang telah dilakukan Komisi C bersama Biro Keuangan Pemprovsu, diketahui bahwa proses penerbitan SP2D untuk kegiatan belanja daerah selalu meningkat  lebih banyak pada triwulan ke-3, masa tahun anggaran berjalan. Kondisi ini terus terjadi selama tahun 2015.

Oleh karena itu, Komisi C dalam masa mendatang akan intensif mengawasi Biro Keuangan agar tertib dan disiplin dalam melakukan proses pencairan anggaran. Khususnya, terkait dengan konsistensi terhadap tahapan penyusunan APBD,  sebb,diketahui bahwa pada tahun 2015 ini, terjadi pelambatan dalam proses penyusunan KUA/PPAS, pembahasan draf R.APBD maupun APBD Perubahan, akibatnya pengambilan keputusan selalu terkesan terdesak dengan singkatnya waktu untuk pembahasan, baik di komisi-komisi maupun pada Badan Anggaran DPRD provinsi Sumatera Utara.

Keempat, Dinas Pendapatan Daerah Provinsi Sumatera Utara.

Selama tahun 2015, Komisi C sangat perhatian dengan Dinas Pendapatan yang juga merupakan leading sector terkait PAD dari pajak daerah. Sama seperti tahun 2014 sebelumnya, selama tahun 2015, diketahui kontribusi terbesar PAD Sumatera Utara masih diperoleh dari Pajak Kenderaan Bermotor (PKB) dan Bea Balik Nama Kenderaan Bermotor (BBNKB). Sehingga upaya yang mendukung pengumpulan Pajak PKB/BBNKB menjadi prioritas.

Maka, pada tahun 2016 yang akan datang, komitmen komisi C adalah berupaya menggali dan mengembangkan potensi-potensi PAD lainnya. Oleh karena itu, Komisi C DPRD Sumatera Utara bersama Dinas Pendapatan Pemprovsu sudah membahas tentang peningkatan pelayanan melalui pengembangan jaringan IT/Teknologi dan  Sosialisasi.

Selain itu, kerjasama tim pembina Sistem Administrasi Tunggal di Bawah Satu Atap atau Samsat, pada tahun 2015 masih belum optimal. Pada tahun 2016, komisi C akan melakukan upaya kerjasama dan koordinasi guna optimalisasi peran tim pembina Samsat dalam mendukung peningkatan PAD.

Pada tahun 2015, Komisi C sudah merekomendasikan kepada Dinas Pendapatan untukmelakukan mapping potensi pendapatan baik dari sektor Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, serta hasil Pengelolaan Keuangan Daerah yang dipisahkan serta lain-lain PAD yang Sah, dan tetap ditindaklanjuti di tahun 2016 yang akan datang.

Pada tahun 2015, komisi C juga mengeluarkan rekomendasi tentang pajak air permukaan (APU) BUMN PT.Inalum. Komisi C sudah sepakat dengan pemerintah Provinsi Sumatera Utara melalui Dinas Pendapatan agar berupaya dengan sungguh-sungguh untuk tetap menagih denda dan pajak APU PT.Inalum sesuai dengan ketentuan Peraturan Daerah dan Pergub yang berlaku. Rekomendasi ini akan menjadi prioritas komisi C pada program kerja di tahun 2016.

Terkait tentang Pajak bahan Bakar kendaraan Bermotor (PBBKB), Komisi C akan mendukung upaya Pemprovsu melalui Dinas Pendapatan Daerah agar dapat mengetahui data yang lebih akurat dari Pertamina terkait pendistribusian BBM, Delivery Order (DO), standar harga BBM, juga sebaran SPBU yang ada. Selain itu, Komisi C akan mendorong Dispenda menyusun kembali data yang akurat  khusus sebaran SPBU pemilik NPWP, kemudian bekerjasama dengan SKPD lainnya untuk bisa memperoleh data aktual tentang jumlah penyaluran bahan bakar kendaraan bermotor di wilayah provinsi Sumatera Utara.

Kelima, Kantor Perwakilan Jakarta.

Selama tahun 2015, sebagai perwakilan pemerintah provinsi di Sumatera Utara, peran kantor Perwakilan ini masih terbatas dan jauh dari harapan. Kita berharap melalui dukungan lintas komisi yang ada di DPRD SU, peran dan fungsi kantor perwakilan bisa ditingkatkan. Terkait retribusi pengelolaan mess yang dihasilkan sudah cukup baik, dan pada tahun 2016 diharapkan dapat ditingkatka.

Keenam, PT. Perkebunan Sumut.

BUMD ini selama tahun 2015, cukup baik dibanding dengan BUMD yang ada. Kondisi ini membutuhkan pengawasan lanjutan juga dukungan konkrit guna peningkatan PAD dari laba usaha BUMD ini. Sepanjang tahun 2015, BUMD perkebunan milik pemerintah provinsi Sumatera Utara ini sudah mengembalikan target laba yang ditetap RUPS 2014 sebesar Rp 20.000.000.000,- (dua puluh milyar rupiah)  atau tercapai 100%.

Ketujuh, PT. Bank Sumut.

BUMD keuangan yang dimiliki pemerintah provinsi Sumatera Utara ini selama tahun 2015 masih belum menunjukkan perbaikan yang signifikan. Meskipun sudah memiliki jajaran Direksiyang baru,  PT.Bank Sumut masih memiliki beberapa persoalan, diantaranya, pertama,besarnya kredit bermasalah yang ditunjukkan tingginya angka NPL. Kedua,  kinerja Direksi yang masih belum mampu menyelesaikan konflik internal di jajaran PT.Bank Sumut. Ketiga,target laba yang tidak tercapai.

Keempat,posisi komisaris utama dan direksi bisnis/syariah yang masih kosong. Kelima,besarnya jumlah laba ditahan untuk tahun buku 2014 yaitu sebesar Rp 213.148.888.953,-(catatan laporan keuangan bulan September 2015).

Kedelapan, PDAM Tirtanadi.

Sebagai BUMD yang melayani kebutuhan publik terhadap air, diketahui pengelolaan PDAM Tirtanadi masih belum optimal. Walaupun belum menyumbangkan PAD seperti yang diharapkan, disebabkan oleh adanya Surat Edaran Menteri Dalam Negeri Nomor 690/477/HJ tanggal 18 Februari 2009, tentang Percepatan Terhadap Program Penambahan 10 Juta sambungan rumah air minum, Tahun 2009 s.d 2013, point 3 huruf a menyatakan, Membebaskan PDAM yang cakupan pelayanannya belum mencapai 80% dari jumlah penduduk dalam wilayah Kabupaten / Kota pemilik PDAM dari kewajiban melakukan setoran laba bersih pada Pendapatan Asli daerah dengan tujuan digunakannya setoran laba bersih dimaksud secara keseluruhan oleh PDAM untuk keperluan investasi kembali.  

Maka, di tahun 2016, bersama jajaran direksi dan manajemen baru di PDAM Tirtanadi, diharapkan pemerintah provinsi Sumatera Utara dapat mendukung penambahan penyertaan modal guna peningkatan pelayanan dan pencapaian 80% pelayanan dari jumlah penduduk, sehingga di tahun 2018, diharapkan PDAM Tirtanadi mampu menyumbangkan PAD secara signifikan.

Kesembilan, PD Perhotelan atau PT. Dhirga Surya.

Perusahaan Daerah (PD) Perhotelan yang berganti nama menjadi PT.Dhirga Surya, pada tahun 2015 ini masih dalam tahapan pengembangan yang belum menunjukkan perubahan signifikan. Pada tahun 2016 yang akan datang, BUMD ini membutuhkan pembahasan intensif guna peningkatan kinerja yang baik, termasuk dukungan untuk penyertaan modal guna peningkatan PAD dari program kerja yang sudah direncanakan.

Kesepuluh, PD Aneka Industri dan Jasa.

Pada zamannya  PD Aneka Industri dan Jasa  terkenal sebagai perusahaan yang sangat bagus pengelolaannya. Sekarang Unit-unit usaha tersebut satu persatu jatuh ketangan orang (sudah di jual) dan sebagian terlantar begitu saja. PD Aneka Industri dan Jasa saat ini memiliki Unit Percetakan satu-satunya Unit Usaha yang masih baik.

Sedangkan Unit Usaha lainnya seperti Pabrik Es Sari Petejo sudah berantakan tak menentu begitu juga aset-aset yang tidak terurus dan sebagian terancam diambil ahli orang-orang tak bertanggung jawab. Tahun 2015, Komisi C sudah memberikan rekomendasi untuk merger atau menyusun kerjasama dengan BUMD lain dan SKPD yang ada di Pemprovsu untuk bisa bangkit dan menambah pendapatan daerah.

KesebelasPT. Pembangunan Prasarana dan Sarana Sumatera Utara.

Geliat BUMD ini sepanjang tahun 2015 nyaris tidak ada. Bahkan, terjadi pergantian jajaran Direksi. Disebabkan direktur utama yang terpilih sebelumnya mengundurkan diri.  Oleh karena itu, pada tahun 2016 yang akan datang, kondisiini tidak dapat dibiarkan terus berlanjut, Komisi C akan segera mendorong pemerintah provinsi Sumatera Utara untuk mengeluarkan kebijakan terhadap permasalahan di BUMD ini, sehingga tidak terus membebani anggaran belanja daerah.

Keduabelas, terkait tentang penyertaan modal pada PT.Kawasan Industri Medan (PT.KIM),komisi C sudah melakukan peninjauan lapangan dan RDP dengan pengelola PT.KIM. Cukup banyak potensi yang bisa digali sebagai sumber tambahan PAD. Maka, diharapkan target yang sudah ditentukan pada athun 2016, jangan lagi tidak tercapai seperti pada tahun 2015 ini, diketahui bahwa, berdasarkan target yang ditetapkan sebesar Rp 2.100.000.000,- PT.KIM hanya mampu setor PAD sebesar Rp 936.233.263,- atau kurang Rp 1.163.766.737,-.

Ketigabelas, PT.Asuransi Bangun Askrida.

BUMD ini tetap akan menjadi bagian yang tidak terpisah dari rencana program kerja tahun 2016 komisi C periode ini, guna peningkatan pendapatan daerah dari BUMD.

To Top