Berita

Fraksi Demokrat Pilih Opsi Pertama Soal Polemik KUA-PPAS PAPBD 2015

Setelah ditinggal pergi oleh Gubernur Sumut non aktif Gatot Pujo Nugroho yang kini menjadi tahanan KPK, Pelaksana Tugas Gubernur T Erry Nuradi harus berhadapan dengan DPRD Sumut terkait kacau balaunya keuangan Pemprovsu.

Gatot dinilai telah meninggalkan ‘benang kusut’ terkait penyelesaian utang pihak ketiga sebesar Rp237 miliar lebih. Hal ini terbukti dari 3 opsi yang terpaksa ditempuh DPRD Sumut dalam menyelesaikan polemik Pergub 10 yang digunakan Gatot sebagai landasan pembayaran utang kepada pihak ketiga tersebut.

Selain tidak taat azas dan tidak disiplin, Keuangan Pemprovsu juga kacau balau, jumlah Pendapatan Asli Daerah (PAD) melorot drastis, dan SKPD juga tidak kreatif dalam menggali sumber-sumber pendapatan daerah.

Seperti yang diungkapkan Muhri Fauzi Hafiz, Juru Bicara Fraksi Partai Demokrat DPRD Sumut, terkait pandangan akhir fraksinya dalam Paripurna Pembahasan Perubahan APBD Sumut TA 2015, Senin (7/12/2015) seperti yang dikutip Tobasatu.com.

Akibat tata kelola keuangan yang kacau balau ini, Fraksi Partai Demokrat terpaksa menempuh opsi pertama, pada penandatanganan Nota Kesepakatan Kebijakan Umum Anggaran – Plafon Prioritas Anggaran Sementara (KUA-PPAS) PAPBD 2015, Kamis kemarin.

Opsi pertama menyatakan Rp237 miliar masuk dalam PAPBD dengan catatan tidak masuk dalam pembahasan DPRD Sumut. Opsi kedua menolak Rp237 miliar masuk dalam pembahasan, dan yang ketiga menerima dimasukan dengan catatan tidak menjadi tanggungjawab Pimpinan dan Anggota DPRD Sumut.

Menurut Fauzi, alasan Pemprovsu mendahulukan pembayaran utang pihak ketiga sebelum Perubahan APBD dibahas adalah suatu pelanggaran.

Sebab sesuai Pasal 28 ayat 4 tentang Undang-Undang Keuangan Negara, pendahuluan anggaran hanya diberbolehkan saat keadaan darurat yakni bencana alam, kerusuhan dan situasi keuangan yang tidak terkendali.

“Cukup  jelas dan  tegas  prosesnya  harus  diusulkan  terlebih dahulu  dalam  Perubahan  APBD  baru  hutang  yang  sebesar  Rp237.457.741.151 dapat dibayarkan,” sebut Fauzi.

Atas dasar itu pula Fraksi Partai Demokrat, kata Fauzi, meminta agar utang sebesar Rp237 miliar itu dikeluarkan dari pagu usulan  anggaran yang telah  disampaikan pada  KUA  dan  PPAS  RP-APBD  TA 2015.

Hal lainnya soal keuangan Pemprovsu, dalam dokumen KUA-PPAS dan RPAPBD tahun 2015 pertumbuhan ekonomi Sumut yang telah ditetapkan 6,20 persen direvisi menjadi  hanya  sebesar  5,44  persen, dengan besaran  PDRB  ADHB sebesar Rp593,06 triliun. Hal ini akan berpengaruh pada pergeseran rencana pembangunan jangka panjang di Sumut.

Selain itu, pendapatan  daerah pada  RP-APBD  Sumut  tahun  2015 diproyeksikan sebesar  Rp8.452.310.815.631, mengalami penurunan sebesar  Rp222.526.478.469 dibanding  APBD  murni tahun 2015 sebesar  Rp8.674.837.294.100.

Penurunan pendapatan  daerah  tersebut  utamanya  disebabkan menurunnya target PAD sebesar Rp634.031.176.594, dana perimbangan turun sebesar Rp125.841.903.691, sementara lain-lain pendapatan yang sah meningkat  sebesar  Rp537.346.601.816.

“Patut  dipertanyakan kinerja SKPD khususnya  yang  mengumpulkan  pendapatan daerah,” sebut Fauzi.

Demikian juga untuk belanja  daerah  pada  Perubahan  APBD  tahun  2015  ini diproyeksikan  sebesar  Rp8.442.940.440.715, mengalami penurunan  sebesar  Rp237.001.853.385, dibanding  APBD  murni sebesar  Rp8.679.942.294.100. Pun belanja tidak langsung juga turun Rp693.742.805.380, dimana sebelumnya diproyeksikan sebesar Rp2.366.344.910.902 dibanding APBD Murni sebesar Rp3.060.087.716.282.

Alasan  penurunan  belanja daerah  ini  disebabkan  oleh dampak  berkurangnya pendapatan daerah khususnya  Pendapatan  Asli  Daerah (PAD).

“Kami  dari  Fraksi  Partai  Demokrat  melihat trend  belanja daerah  empat  tahun  terakhir  yang  belanja  daerahnya meningkat  saat  perubahan APBD,  sementara  tahun  2015  ini trendnya  menurun dan ini menurut  kami adalah  prestasi negative,” ujar Fauzi.

To Top