Berita

Inilah Ranperda yang Masuk Tahap Menjadi Peraturan Daerah

Indikasi keberhasilan fungsi legislasi bisa melahirkan perundang-undangan yang berkualitas. Harapannya pada 2016 DPRD Sumatera Utara bisa menghasilkan pengesahan usulan rancangan peraturan daerah (Ranperda) menjadi Peraturan Daerah (Perda).

Demikian disampaikan Muhri Fauzi Hafiz anggota DPRD Sumut yang juga merupakan juru bicara Fraksi partai Demokrat pada rapat Paripurna pengesahan program pembentukan peraturan daerah (Perda) DPRD Provinsi Sumatera Utara tahun 2016, Kamis (3/12/2015).

“Harapan kita pada tahun 2016 DPRD provinsi Sumatera utara bisa lebih banyak mengesahkan usulan Ranperda ini menjadi Perda. Sebab salah satu indikator keberhasilan tugas anggota dewan adalah pelaksanaan fungsi legislasi melalui pengesahan Perda,” katanya.

Muhri Fauzi Hafiz juga menambahkan, sesungguhnya masih banyak usulan ranperda yang butuh perhatian pemerintah provinsi dan DPRD sumut.

“Sebagai contoh, perda tentang rencana induk pengembangan pariwisata daerah (Ripparda) atau perda tentang galian C yang izinnya sudah dilimpahkan ke Provinsi, atau juga perda tentang bahasa dan sastra daerah yang cukup penting juga dalam era globalisasi saat ini khususnya memasuki era MEA 2016,” katanya.

Badan Pembentukan Peraturan Daerah (BPPD; dulu Banleg) DPRD Sumut sebelumnya telah menetapkan 17 rancangan peraturan daerah (ranperda) masuk ke dalam Program Pembentukan Peraturan Daerah (Propemperda) tahun 2016 pada sidang Paripurna Senin (30/11/2015) kemarin.

Secara lengkap, 17 ranperda tersebut adalah Ranperda Tentang Tanggung Jawab Sosial Perusahaan; Ranperda Tentang Kawasan Keselamatan Operasional Penerbangan (KKOP) Bandara Kualanamu; Ranperda Tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Pemprov Sumut Tahun Anggaran 2015; Ranperda Tentang Perubahan APBD 2016; Ranperda Tentang APBD 2017; Ranperda Tentang Perubahan Perda Nomor 1 Tahun 1990 Tentang Penataan Kawasan Danau Toba.

Selanjutnya Ranperda Tentang Perubahan Perda Nomor 10 Tahun 2009 Tentang Perusahaan Daerah Air Minum (PDAM) Tirtanadi; Ranperda Tentang Izin Memperkerjakan Tenaga Kerja Asing; Ranperda Tentang Organisasi Perangkat Daerah; Ranperda Tentang Urusan Pemerintah yang Menjadi Kewenangan Provinsi Sumatera Utara.

Kemudian Ranperda Tentang Zonasi Wilayah Pesisir dan Pulau-pulau Kecil; Ranperda Tentang Penyaluran Jenis Bahan Bakar Minyak Tertentu; Ranperda Tentang Retribusi Eksploitasi Pasir Laut; Ranperda Tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup; Ranperda Tentang Otoritas Pengelolaan dan Pengawasan Sungai di Sumatera Utara; Ranperda Tentang Keolahragaan; Ranperda Tentang Budaya Provinsi Sumatera Utara.

Ketua BPPD DPRD Sumut, Leonard Surungan Samosir memaparkan, sembilan dari 17 ranperda yang masuk ke dalam Propemperda 2016 merupakan usulan dari pihak legislatif (DPRD), sedangkan delapan lainnya merupakan usulan dari eksekutif Pemprov Sumut.

17 ranperda tersebut sebelumnya telah dirapatkan bersama para pimpinan komisi di DPRD Sumut, Kepala Biro Hukum Pemprov Sumut, dan kepala Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD).

Beberapa di antaranya merupakan ranperda yang masuk dalam Propemperda 2015 yang belum tuntas atau belum sama sekali dibahas.

“Berdasarkan hasil rapat kerja tersebut disepakati untuk meneruskan beberapa ranperda yang belum terselesaikan dan dipandang masih perlu dilanjutkan,” kata Leonard.

To Top