Berita

Sumut Terancam Hanya Dapat Surat Utang 2016

Sumut terancam hanya mendapatkan pengakuan utang (obligasi) dari pemerintah pusat pada 2016. Hal itu dikarenakan proses hukum yang berdampak pada pengelolaan dan serapan anggaran.

“Kita khawatir, dengan kondisi seperti ini, tahun depan Sumut hanya mendapat surat utang. Bukan dana transfer dari pemerintah usat,” kata Anggota Komisi C (bidang keuangan) DPRD Sumut Muhri Fauzi Hafiz, Jumat (27/11).

Sebagaimana diberitakan Presiden Joko Widodo mewacanakan kebijakan baru mengenai dana transfer tahun 2016. Akibat serapan anggaran rendah dan dana mengendap di bank, pemerintah berencana hanya mengirimkan surat utang kepada daerah yang terlalu banyak menyimpan uang di bank.

Muhri mengatakan dinamika politik, hukum dan pemerintahan di Sumut di akhir tahun 2015 sangat berpengaruh terhadap pengelolaan anggaran tahun 2016.

Pertama, satuan kerja perangkat daerah (SKPD) takut terjerat hukum saat mengelola anggaran.

“Dinamika Sumut akhir tahun ini luar biasa. Hari ini, ada kekhawatiran bagi pejabat daerah, mulai dari kepala SKPD selaku kuasa pengguna anggaran hingga Sekda sebagai ketua TAPD (Tim Anggaran Pemerintah Daerah),” katanya.

Selain itu, katanya, kehawatiran berhadapan dengan hukum juga yang mengakibatkan Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja (P-APBD) Sumut 2015 belum disahkan hingga menjelang akhir November.

Keterlambatan ini juga sangat memengaruhi serapan anggaran. Laporan Keuangan Sumut per Oktober 2015 serapan anggaran masih 62%, meskipun Biro Keuangan Pemprovsu optimis serapan anggaran di akhir tahun bisa mencapai 90%.

Politisi Partai Dmokrat ini meminta agar pemerintah pusat memberi perhatian khusus kepada Sumut. Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) pihak yang paling bertanggungjawab dalam pengelolaan keuangan daerah.

“Presiden jangan cuma warning (memberi peringatan). Tapi, tegur itu Mendagri. Serapan anggaran daerah rendah tanggungjawab penuh Kemendagri,” katanya.

Dia menegaskan supervisi pegelolaan APBD menjadi tanggungjawab penuh Kemendagri. Kemendagri harus bisa memberikan jaminan bahwa pengelolaan anggaran tidak menyalahi aturan dan perundang-undangan. Sebab, selama ini satu diantara faktor penyebab rendahnya serapan anggaran karena kekhawatiran akan berhadapan dengan hukum.

To Top