Berita

Dewan Pertanyakan Selisih R-APBD 2016 Senilai Rp 400 Miliar

Paripurna DPRD Sumut sempat diskors beberapa jam, karena beberapa anggota dewan mempertanyakan selisih sekitar Rp 400 miliar dalam buku R-APBD 2016 yang mencapai Rp 9 triliun.

Padahal dalam pembahasan awal dalam rapat badan anggaran (banggar) dengan Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD) Provsu disebutkan anggaran pada Kebijakan Umum Anggaran dan Prioritas Plafon Anggaran Sementara (KUA dan PPAS) R-APBD 2016 hanya sebesar Rp8,6 triliun.

DPRD Sumut dan Pemprovsu menandatangani nota kesepakatan tentang Kebijakan Umum Anggaran dan Prioritas Plafon Anggaran Sementara (KUA dan PPAS) terhadap Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (R-APBD) tahun anggaran 2016 sebesar Rp9 triliun, Senin (16/11/2015) kemarin.

Penandatanganan nota kesepakatan tersebut dilakukan Pimpinan DPRD Sumut dan Plt Gubsu Tengku Erry Nuradi, pada rapat paripurna dewan dipimpin HT Milwan di gedung wakil rakyat tersebut.

Saat itu situasi makin memanas saat politisi PDIP M Affan mempertanyakan perbedaan angka sebesar Rp400 miliar, dimana di dalam draft nota kesepahaman yang dibacakan Banggar disebutkan angka Rp9 triliun, sementara di dalam buku R-APBD Sumut 2016 angka yang tercantum hanya Rp8,6 triliun. “Apakah kita sanggup mencapai target ini,” ujar Affan.

Anggota dewan lainnya seperti Sutrisno Pangaribuan dan Bustami HS juga mempertanyakan selisih angka tersebut. Sebab, selisih angka tersebut dikhawatirkan akan menimbulkan masalah di belakang hari. “Dari Rp8,6 triliun tiba-tiba bisa jadi Rp9 triliun, dari mana jalannya,” tanya Bustami.

Untuk itu anggota Fraksi Gerindra Ramses Simbolon mendesak agar masalah teknis seperti itu dibahas secara tersendiri oleh Banggar. “Anggota dewan diundang rapat paripurna dengan agenda untuk pengesahan KUA-PPAS. Jika ada masalah terkait selisih angka yang sifatnya teknis, kita serahkan kepada Banggar untuk membahasnya,” ujar Ramses.

Dengan mengakomodir saran maupun pernyataan anggota dewan, akhirnya HT Milwan selaku pimpinan rapat paripurna menskors sampai pukul 14.00 WIB. Selama paripurna diskorsing, tim banggar DPRD Sumut dan TAPD Provsu melakukan rapat membahas adanya selisih pendapatan yang dianggap tiba-tiba muncul di paripurna dewan.

Menurut salah seorang anggota banggar DPRD Sumut Darwin Lubis, selisih angka sekitar Rp400 miliar itu ternyata berasal dari Dana Alokasi Umum (DAU) sebesar Rp361 miliar lebih dan Dana Insentif Daerah (DID) yang diperoleh dari hasil Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) atas Laporan Keterangan Pertanggung-Jawaban (LKPJ) Gubsu atas APBD 2014 sebesar Rp39 miliar lebih.

“Tambahan anggaran berasal dari DAU dan DID itu disampaikan belakangan, sehingga belum dicantumkan dalam draft buku RAPBD 2016 yang semua disampaikan sebesar Rp8,6 triliun,” ujar Darwin seraya mengakui bahwa adanya penambahan pendapatan sekitar Rp400 miliar itu sudah disampaikan dalam rapat banggar dengan TAPD Provsu secara lisan.

Sementara itu di tempat terpisah anggota komisi C dari fraksi Partai Demokrat Muhri Fauzi Hafiz menambahkan bahwa apa yang dilakukan anggota DPRD Sumut tersebut yang terjadi dalam rapat paripurna kemaren adalah sikap yang tepat.

“Inilah upaya perbaikan yang konkrit ditampilkan kawan-kawan dengan berani sampaikan koreksi dalam paripurna, kita berharap masa yang akan datang akan lebih baik lagi, khususnya APBD 2016 yang murni menjadi produk utama anggota DPRD Sumut periode 2014 – 2019.”

To Top