Berita

Pansus ‘Cium’ Indikasi Permainan Pajak Reklame di Medan

Perubahan APBD yang ditargetkan mencapai Rp 78 miliar lebih dari sektor pajak periklanan dinilai ada permainan oleh Panitia Khusus (Pansus) Pajak Reklame DPRD Medan sehingga membuat Pendapatan Asli Daerah (PAD) Medan dari sektor pajak bocor.

Demikian Ketua Pansus Pajak Reklame DPRD Medan Landen Marbun usai memimpin Rapat Dengar Pendapat (RDP) Pansus Pajak Reklame dengan Persatuan Perusahaan Periklanan Indonesia (P3I) Sumut di ruang Banggar dewan, Rabu (11/11/2015).

Dikatakannya, dalam RDP tadi terungkap kalau sejumlah pengusaha reklame terhalang membayar retribusi pajak karena tidak diberikan izin dari instansi terkait atau izinnya digantung.

Hal ini diindikasikan di sengaja sehingga retribusi yang seharusnya masuk ke kas negara menjadi PAD berakhir pada oknum tertentu.

“Karena ketidak kejelasan terkait penyetoran pajak ini, akhirnya para pengusaha tidak membayar pajak,” tukasnya sembari menyayangkan sikap instansi terkait yang tidak memberikan solusi alternatif jika yang bersangkutan tidak bisa membayar pajak.

“Karenanya kami akan mengundang menghadirkan empat Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) seperti Dinas Pertamanan, Dinas Tata Ruang Tata Bangunan (TRTB), Pendapatan (Dispenda) dan Dinas Badan Pelayanan Perizinan Terpadu (BPPT) Kota Medan rapat bersama P3I,” paparnya sembari menyatakan optimismenya jika semua pengusaha membayar pajak target PAD Rp78 miliar akan terpenuhi.

Terkait rencana penertiban reklame lebih kurang 500 reklame di 14 titik, Landen mengutarakan hal ini kita putuskan setelah pertemuan antara pengusaha dengan instansi terkait.

Segera Tertibkan 

Anggota Pansus dari Fraksi PPP Zulkifli Lubis menegaskan agar Pemko Medan segera menertibkan seluruh papan reklame yang melanggar aturan berdiri di 14 titik daerah terlarang.

Untuk penataan reklame selanjutnya membutuhkan Perda baru.

“Jika ada billboard yang berdiri di daerah terlarang supaya terlebih dulu dibongkar/dikosongkan karena sudah jelas melanggar ketentuan. Jangan terbuai akan bayar pajak karena sudahg jelas menyalah. Jika harus dimungkinkan daerah tersebut diperbolehkan berdiri reklame, itu urusan selanjutnya tentu setelah direvisi Perda,” tegasnya.

Salah seorang perwakilan P3I Niko Sihombing minta agar papan billboard yang berdiri di 14 titik daerah terlarang jangan dibongkar dulu.

“Kami minta tenggat waktu 2 tahun baru reklame tersebut dapat dibongkar. Kami akan berusaha membayar retribusi pajak terhutang,” paparnya.

Mendengar usulan pengusaha reklame, langsung saja anggota pansus reklame Zulkifli menampik usulan itu.

“Reklame di 14 titik daerah terlarang dan reklame yang menyalah lainnya harus dibongkar habis. Tidak mungkin bayar pajak karena ilegal. Lagi pula jika itu dibiarkan akan muncul persoalan lebih parah lagi,” cetus politisi PPP ini.

Dikaji Dulu

Senada dengan anggota pansus yang juga Ketua Fraksi PPP DPRD Medan Abdul Rani ikut menimpali permintaan P3I untuk tenggat waktu 2 tahun supaya dikaji dulu.

“Permintaan P3I sah sah saja sebagai masukan, cuma tidak memungkinkan. Meski demikian hal ini bisa sebagai bahan pertimbangan Pansus,” jelasnya.

Hal senada juga diutarakan anggota Pansus Boydo HK Panjaitan mengatakan, agar penertiban papan reklame yang berdiri di daerah terlarang di Kota Medan agar ditertibkan.

“Langkah pertama harus berani membongkar reklame yang menyalah. Pemko harus tegas, selanjutnya baru dilakukan kerjasama dengan P3I untuk pembenahan reklame di Kota Medan,” tukasnya.

Sedangkan anggota Pansus Reklame Parlaungan Simangunsong, menyarankan agar ke depan penerbitan izin reklame harus terlebih dahulu mendapat rekomendasi/sertifikat dari badan usaha.

Pada kesempatan itu, Parlaungan juga menyampaikan beberapa contoh pelanggaran pendirian reklame yang jelas melanggar aturan namun berdiri bebas. Seperti di papan reklame depan gereje Sudirman dan reklame depan rumah dinas Walikota Medan. “Reklame itu kita harapkan supaya segera dibongkar,” pinta politisi Demokrat ini.

To Top