Home

KPK Geledah DPRD Sumut, Rapat Pembahasan P-APBD Molor

Rapat untuk membahas Perubahan Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (P-APBD) kemarin telah berlangsung di DPRD Sumut. Rapat itu digelar oleh Badan Anggaran DPRD Sumut dengan Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD) Pemprov Sumut membahas P-APBD 2015.

Rapat tim anggaran legislatif dan tim anggaran eksekutif ini sempat molor sekitar satu setengah jam. Seyogyanya dijadwalkan pukul 14.00 WIB, Rabu (11/11/2015) namun karena ada penggeledahan dilakukan KPK yang masuk ke lantai II DPRD Sumut sekitar pukul 14.00 WIB, rapat baru dimulai pukul 15.46 WIB.

Rapat yang dihadiri Sekda Sumut Hasban Ritonga beserta jajaran berlangsung di ruang rapat lantai I Gedung DPRD Sumut. Tampak dari dua unsur pimpinan dewan hadir, yakni Wakil Ketua DPRD Sumut Ruben Tarigan dan T Milwan.

Sembari rapat legislatif dan eksekutif berlangsung, tim penyidik KPK juga belum tuntas menyelesaikan penggeledahan di ruang kerja Ketua DPRD Sumut Ajib Shah dan ruang kerja Wakil Ketua DPRD Sumut Ruben Tarigan.

Sementara itu sejumlah fraksi di DPRD Sumatera Utara berkeras untuk menunggu jawaban Kementerian Dalam Negeri terkait rencana pembahasan Perubahan APBD 2015 yang disampaikan Pemprov Sumut.

Wakil Sekretaris Fraksi Partai Amanat Nasional DPRD Sumut, Aripay Tambunan mengatakan, pihaknya telah mempertanyakan kebolehan pembahasan itu setelah sebagian dananya digunakan untuk membayar utang pengerjaan proyek tahun 2014 kepada pihak ketiga.

Namun pembayaran tersebut dilakukan tanpa pembahasan melalui PAPBD dan hanya dengan menerbitkan Pergub No. 10 tahun 2015.

Berdasarkan kesepakatan fraksi, lanjut Aripay, pihaknya tetap ingin membahas P-APBD 2015 tersebut karena berkaitan program pembangunan yang dibutuhkan masyarakat.

Namun pihaknya masih menunggu surat dari Kemendagri mengenai pembayaran utang kepada pihak ketiga tersebut agar tidak menimbulkan masalah hukum di kemudian hari. “Kita tidak mau ada ‘case-case’ (kasus) lagi di DPRD Sumut ini,” katanya, Selasa (3/11) lalu.

Terkait Banggar DPRDSU meminta fatwa kepada Kejagung, untuk menghindari terjadinya polemik dan penafsiran macam-macam serta jeratan hukum menyangkut keabsahan pendahuluan pembayaran utang Pemprovsu kepada pihak ketiga, yang kemudian dianggarkan di P-APBD Sumut TA 2015 yang tertuang dalam Pergubsu No10/2015  ini, Plt Gubsu HT Erry Nuradi sangat mendukung.

“Tapi yang penting jangan sampai pengesahan itu berlarut-larut, sehingga merugikan kita semua,” kata Plt Gubsu HT Erry Nuradi.

Dia mengatakan, sampai saat ini Pemprovsu dan DPRD belum melakukan pembahasan Perubahan Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (PAPBD) 2015. Hal ini dikarenakan adanya penyertaan Peraturan Gubernur (Pergub) Nomor 10 tahun 2015 tentang Penjabaran APBD 2015 untuk pembahasan PAPBD tersebut.

Apalagi perbedaan pandangan di kalangan Badan Anggaran (Banggar) DPRD dan Pemprovsu soal Pergub 10/2015 yang di dalamnya menyangkut pembayaran hutang kepada pihak ketiga ini, sudah sejak sebulan terakhir bergulir. Alhasil pembahasan PAPBD Sumut 2015 ikut tertunda.

Dia mengakui, kalau pihaknya bersama kalangan legislatif dan Banggar DPRD Sumut sebelumnya sudah melakukan pertemuan guna membahas persoalan tersebut.

Dari pertemuan itu disimpulkan bahwa Pemprovsu dan Banggar DPRD sepakat untuk berkonsultasi dengan Kementerian Dalam Negeri. Bahwa persoalan itu juga sudah diterima dan diketahui Dirjen Bina Keuangan Daerah Kemendagri.

To Top