Berita

Menyoal OTT Serangan Fajar, Mungkinkah?

Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) 9 desember mendatang merupakan satu agenda nasional yang strategis. Sebab, Pilkada 9 Desember yang dilakukan serentak secara nasional akan melahirkan kepemimpinan baru hasil pemilihan langsung dari 1 suara/1 pemilih atas nama rakyat.

Strategis karena pilkada adalah sarana yang diakui negara untuk memilih kepala daerah yang bertanggung jawab terhadap hajat/hidup banyak orang. Bertanggung jawab puluhan dan ratusan milyar rupiah uang rakyat yang ada di APBD.

Proses pasangan calon kepala daerah untuk sah menjadi calon yang akan dipilih oleh rakyat bukanlah proses yang gampang. Jika boleh diukur dengan nilai uang, rata-rata calon kepala daerah menghabiskan milyaran rupiah, baik yang diusung partai politik maupun yang maju melalui jalur independen.

Jika karena pilkada para calon kepala daerah menjadi koruptor-koruptor baru, tentu tugas pihak yang berwenang secara amanah undang-undang di negeri kita ini sudah gatot atau gagal total.

Saya pikir, komisi pemberantasan korupsi atau KPK RI, perlu menjadikan agenda Pilkada 9 Desember nanti sebagai agenda khusus untuk pencegahan terjadinya tindak pidana korupsi dengan pelaku-pelaku yang baru. Memang jarang terjadi kaderisasi koruptor secara langsung, namun, tanpa kita sadari sistem yang tidak dikawal bisa menjadi kaderisasi koruptor baru.

Menyoal operasi tangkap tangan atau OTT terhadap suap-menyuap suara pemilih pada Pilkada perlu segera dikaji.

Bayangkan jika satu daerah tersebut sudah dipengaruhi oleh “uang,” dalam proses memberikan keyakinan kepada pemilih, maka, sesungguhnya itu sudah terjadi dugaan korupsi berupa pemberian hadiah/janji untuk mempengaruhi rakyat. Rakyat tidak boleh dibiarkan terlanjur menikmati situasi yang buruk ini.

Rakyat jangan dibiarkan menerima “uang,” supaya menjadi pemilih tanpa mengetahui rekam jejak dan visi/misi pembangunan yang dibawa calon kepala daerah bersama pasangannya.

Jika suatu daerah ada 3 calon dan jumlah pemilih yang ditetapkan sekitar 200 ribu orang dan untuk menang harus bisa dapat 40% dari suara pemilih.

Maka, jika harus melakukan “serangan fajar,” untuk 40% dari 200 ribu orang, berapakah uang yang akan dikeluarkan jika asumsi 1 suara harganya 100 ribu rupiah? Tepat, jawabannya 8 milyar rupiah. Siapa orang di daerah yang punya keberanian dan memiliki uang sebanyak itu? Untuk dihabiskan dalam hitungan hari?

Jika ilustrasi di atas masih belum dikaji dan menjadi prioritas, Saya khawatir suasana pemberantasan korupsi di negara kita hanya akan menjadi catatan buruk yang lama dan berkelanjutan. OTT serangan fajar pilkada, ini salah satu solusi yang baik.

Oleh: Muhri Fauzi Hafiz

To Top