Berita

APBD Sumut Bisa Jeblok, Pembahasannya Bisa Terhambat

Banyaknya pejabat Sumatera Utara yang berstatus tersangka terkait kasus dana Bantuan Sosial (Bansos), kualitas Anggaran Belanja Daerah (APBD) bisa jeblok dan tidak berkualitas.

Pasalnya dikhawatirkan pembahasan APBD yang belum selesai akan memperlambat pengesahan sehingga mengganggu kinerja pembangunan.

Pengamat Universitas Negeri Medan (Unimed) M Ishak, Rabu (4/11) mengatakan, dengan ditetapkannya status tersangka kepada Ketua DPRD Sumut Ajib Shah, Gubernur Sumatera Utara (Gubsu) nonaktif H Gatot Pujo Nugroho, Kaban Kesbangpolinmas Provsu Eddy Sofyan, dan anggota dewan Sigit Pramono Asri, Kamaluddin Harahap, Khaidir Ritonga oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) akan menghambat proses penyusunan APBD 2016.

“Dikhawatirkan anggaran akan turun kualitasnya. Yang tadinya benar-benar untuk kepentingan rakyat, kemudian lambat prosesnya dan lambat pencairannya. Jadinya lambat juga pembangunan di Sumut nantinya,” katanya.

Ishak mengatakan, ada beberapa hal yang harus dilakukan oleh Pemprovsu dan anggota DPRD Sumut agar penetapan APBD sesuai dengan jadwal.

Yaitu dengan membentuk tim, baik dewan dan Pemprovsu yang benar-benar khusus membahas APBD. Tim ini, katanya, yang diciptakan oleh dewan dan Pemprovsu. Selain itu, panitia anggaran juga harus mempunyai tim sendiri di luar badan itu.

Kemudian, dari eksekutif tim elite penyusunan anggaran harus clear dari persoalan-persoalan hukum sehingga untuk membahas dan prosesnya tidak mengganggu. Tetapi, katanya, biasanya anggota dewan untuk hal ini tidak akan mau karena gengsi.

Sementara itu Anggota DPRD Sumut dari Fraksi Demokrat mengakatakan kalau APBD adalah produk hukum yang disahkan oleh kepala daerah bersama DPRD, setelah melalui tahapan yang diamanatkan UU maupun aturan terkait lainnya.

“Karena APBD produk bersama eksekutif dan legislatif hal utama yang harus dijaga adalah pemahaman bersama terhadap prioritas pembangunan daerah. Kedua, komitmen untuk patuhi semua aturan yang terkait dengan perencanaan, pembahasan dan pelaksanaan. Dalam hal komitmen ini kalau tidak sepakat akan menjadi hambatan utama,” ujar Muhri Fauzi.

Jadi tentang kemelut yang sedang terjadi saat ini baik di legislatif maupun eksekutif sudah pasti sangat mempengaruhi, baik dalam tahapan perencanaan maupun pembahasan.

“Sudah pasti kemelut ini sangat mempengaruhi kualitas APBD yang saat ini sedang dalam proses pembahasan, harapannya semoga permasalah ini segera tuntas,” katanya.

 

To Top