Berita

DPRD Sumut Desak Inalum Segera Bayar Pajak APU

PT Inalum diminta untuk segera membayar pajak Air Permukaan (APU) kepada Pemerintah Provinsi Sumatera Utara sesuai dengan Peraturan Daerah (Perda) dan Peraturan Gubernur (Pergub) yang telah diterbitkan jauh hari sebelumnya.

Hal ini diutarakan oleh anggota Komisi C DPRD Provinsi Sumatera Utara Muhri Fauzi Hafiz, yang ditemui di ruang kerjanya di DPRD Sumut, Selasa (27/10/2015).

“Sesungguhnya terkait tarif pajak dan ketentuan perda maupun pergub yang sudah ditetapkan oleh pemprovsu terhadap pajak APU PT Inalum sudah tidak ada lagi perdebatan,” kata Fauzi yang juga berasal dari Fraksi Demokrat DPRD Sumut.

Menurutnya tahapan negoisasi dan perdebatan sudah dilewati pada bulan-bulan sebelumnya. Dua bulan menjelang akhir tahun anggaran 2015 ini merupakan tahapan pembayaran pajak Apu tersebut sebesar Rp 481 milyar.

Penagihan yang dilakukan Pemprov Sumut terhadap Badan Usaha Milik Negara (BUMN) itu yang terkesan sulit, maka menurut Fauzi saat ini aksi yang harus dilakukan pemprovsu adalah melakukan “paksa bayar,” kepada PT Inalum. Apakah itu melalui jalur kompromi atau bahkan jalur hukum sekalipun untuk memperjuangan PAD dari Sumatera Utara.

“Kita harus jaga marwah daerah ini, Plt. Gubsu selaku kepala daerah juga sudah menegaskan agar PT Inalum mematuhi Perda nomor 1 tahun 2011 tentang pajak dan retribusi daerah serta Pergub nomor 24 tahun 2011 tentang tata cara penghitungan nilai perolehan air,” katanya.

Ditambah lagi menurutnya ketua DPRD sumut Ajib Shah juga sudah sepakat kalau PT Inalum wajib bayar pajak sesuai Perda dan Pergub tersebut demi pembangunan daerah.

Fauzi menilai tidak ada negosiasi tentang tarif, yang harus bayarkan oleh Inalum kepada Pemprovsu melalui Dispenda, adalah melakukan “paksa bayar,” dengan cara-cara yang sudah ditentukan, misalnya membuat seruan moral tentang Inalum yang tak mau bayar atau kirim Satuan Pol Pamong Praja untuk mengawal Dispenda menagih pajak APU tersebut.

Kepala Bidang (Kabid) Pajak APU Dispenda Sumut, Rita Mestika mengatakan, PT Inalum memang sudah membayar Pajak PAP ke kas Pemprov Sumut.

Namun yang dibayar belum seusai dengan hitungan BPKP, yakni baru sebesar Rp59 miliar. Jumlah tersebut jelas tidak cukup dimana berdasarkan perhitungan Pemprovsu hutang Pajak APU Inalum senilai Rp 481 milyar.

Sementara itu PT Inalum mengakui tidak sanggup membayar Pajak APU sebesar Rp 481 Miliar, yang sudah ditagih Dinas Pendapatan Provinsi Sumatera Utara.

Pernyataan itu diungkap Direktur Keuangan PT Inalum, Oggy Achmad Kosasih dalam RDP (Rapat Dengar Pendapat) bersama Komisi C DPRD Sumut serta Dispenda Sumut seperti yang dilaporkan Tribun-Medan.com Maret lalu di Medan.

Jika dibayar sesuai perhitungan Dispenda Sumut, Kosasih menyebut, hal itu akan membuat “goyang” keuangan PT Inalum. Inalum pun menyebut, perhitungan itu sangat memberatkan dan kurang memenuhi asas keadilan.

To Top